Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Aktivis Sosial Darman Parinduri, S.Hi mendesak BPK Perwakilan Sumut, segera memeriksa anggaran Covid -19 yang digunakan GTPP Covid -19 Kabupaten Mandailing Natal maupun yang digunakan Kepala Desa dari anggaran Dana Desa(DD) tahun 2020.
” Harusnya BPK Perwakilan Sumut,periksa anggaran Covid -19 yang dikelola Pemda ataupun GTPP Covid -19 Kabupaten Madina, ” ujar Aktivis Sosial Darman Parinduri, S.Hi kepada Wartawan, Senin malam(14/9) di Kota Panyabungan.
Kata Darman, 377 Kepala Desa di Kabupaten Mandailing Natal, telah mengalokasikan DD untuk APD, Henzaniteser, Pengukur Suhu,belakangan ini masker, tentu dari batas yang ditentukan berpariasi besarnya.
Sebab adanya dana BLT -DD yang dialokasikan Rp 600.000.-/KK, kalau jumlah penduduknya sedikit gimana, serta jumlah penduduknya banyak seperti Desa Mompang Julu bagaimana pula.
” Saya tidak menuduh Kades semua korupsi, tetapi jika BPK Perwakilan Sumut, serius pasti dapat Kades yang korupsi, yakinlah, ” Ujar Darman.
Begitu juga dengan Pemda atau GTPP Covid -19 Kab. Madina, APBD dari setiap Instansi dikurangi, jumlah pasti terkumpul berapa, dialokasikan untuk apa, bantuan dari berbagai pihak kemana semua.
” Saya sebagai warga punya hak untuk protes dan bertanya, sebab Inspektorat dan DPRD sepertinya lengah soal penggunaan angfaran Covid -19 di Mandailing Natal, ” Katanya(Isk)
Admin : Iskandar hasibuan.
