Dina Sukandar
JAKARTA(Malintangpos Online): Aktivis Hukum dan Pemerhati Pendidikan asal Kabupaten Mandailing Natal, mengingatkan Kepala BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)Perwakilan Sumut jangan Bungkam dan bisu dalam masalah belum dibayarnya gaji guru TKS( Tenaga Kerja Sukarela) SD dan SMP se Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019 dan tahun 2020.
“ Kalau dari segi jumlah yang belum dibayarkan kepada guru-guru SD dan SMP se Mandailing Natal, sejak Nopember dan Desember 2019 dan Januari- April 2020 jumlahnya lebih Rp 12 Milyar rupiah, karena guru honor TKS di Lingkungan Dinas Pendidikan sekitar 2000 orang lebih, sudah layak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi )masuk menyelidikannya,” ujar Aktivis Hukum asal Mandailing Natal Elvi Khairani Pulungan,SH kepada Wartawan, Minggu (17-5) di Jalan KS.Tubun II Jakarta Barat ketika dimintai komentarnya.
Kata Elvi Khairani Pulungan,SH, surat Bupati Madina Nomor : 900/1279/TUPIM/2020 tanggal 28 April 2020 yang ditujukan ke Komisi 1 DPRD Kabupaten Mandailing Natal, perihal Pemblokiran Rekening Siluman yang ditanda tangani Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution, sudah kita baca dan maklumi isinya.
Bayangkan, ujar Elvi, jika guru SD /SMP yang TKS jumlahnya 2000 orang kita kalikan dengan Rp 1.000.000,-/bulan setiap guru TKS, sudah Rp 2.000.000.000,- bulannya, kalau untuk bulan November dan Desember Rp 4.000.000.000.- kenapa bisa Lolos dalam pengawasan BPK Perwakilan Sumut beberapa bulan yang lalu.
Begitu juga untuk Tahun 2020, karena hingga sekarang untuk gaji guru bulan Januari, Februari, Maret, April 2020 belum dibayarkan, dengan dalih SK Guru TKS belum ditanda tangani Bupati pada waktu itu, kalau dikalikan Rp 2.000.000.000,- X 4 Bulan sudah Rp 8.000.000.000,- ditambah Rp 4.000.000.000,- menjadi Rp 12.000.000.000,- gaji guru honor belum dibayarkan, ngeri juga jumlahnya ia, apakah ini BPK maupun KPK tidak masuk menyelidikinya.
“ Jika benar surat Bupati Madina Nomor : 900/1279/TUPIM/2020 yang ditujukan ke Komisi 1 DPRD Mandailing Natal, berarti baik Bupati dan DPRD, serta Inspektorat Mandailing Natal, kurang memahami mekanisme uang gaji yang tercantum dalam APBD, setahu saya tidak harus di Blokir, bayarkan gaji guru TKS dan proses oknum yang membuka Rekening Siluman, itu yang benar,” ujar Elvi Khairani Pulungan,SH dengan tegas.
Pemerhati Pendidikan asal Mandailing Natal Syahminan Pulungan,S.Pd di Jalan Setia Budi Jakarta Pusat, Minggu sore(17-5) mengaku heran dengan Pemerintah dan DPRD Mandailing Natal, yang begitu tega memblokir rekening untuk pembayaran gaji guru TSK dan lucu jadinya pejabat sampai hati memblokir rekening untuk gaji guru.
Kata Syahminan, tidak ada maksudnya menuduh Bupati yang salah, saya hanya melihat dan mempelajari alur pemblokiran rekening Nomor 340.02.04.0285651 di Bank Sumut, kalau persoalannya ada kesalahan dan tidak terdaftar dan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah, bukankah cukup memanggil Kadis Pendidikan atau Pemegang Rekening agar tidak menggunakan Rekening tersebut, bukan langsung harus di Blokir.
Kenapa..? Karena ada Inspektorat Madina sebagai Pengawas internal, ada BPK Perwakilan Sumut yang harus melakukan pemeriksaan, atau memang Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal Jamilah,SH sama sekali tidak mengindahkannya, lalu kenapa keadaan itu DPRD tidak pula mempertegas masalahnya, ada apa ini sebenarnya.
“ Saya tidak ada beramksud menyalahkan siapapun dalam masalah ini, tetapi sangat tidak baik sekali kalau sampai guru-guru TKS tidak sempat gajian di menjelang Idul Fitri dan saya berani jamin kalau gaji guru TKS bulan November dan Desember 2020 yang jumlahnya lebih Rp 4.000.000.000,- tersebut tidak terbayarkan lagi, jangan-jangan uangnya tidak ada di Rekening lagi, mudah-mudahan salah,” ujarnya ( Rin/Red)
Admin : Iskandar Hasibuan
