Bupati Sampaikan LKPJ TA 2024 Kepada DPRD Mandailing Natal

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Bupati Mandailing Natal,H.Saipullah Nasution.SH.MH, Menyampaikan /Menyerahkan LKPJ Bupati TA 2024, Kepada Ketua DPRD H.Erwin Efendi Lubis.SH, Melalui Sidang Paripurna di Gedung DPRD, yang dihadiri 27 orang dari 40 orang Anggota DPRD Priode 2024 – 2029,Jumat(09/5).

Wartawan Media PT.Malintang Pos Group, melaporkan dari Gedung DPRD, Bupati H. Saipullah Nasution yang hadir bersama Wakil Bupati dalam laporannya menyampaikan pendapatan daerah pada tahun lalu mencapai Rp1,95 triliun dengan realisasi Rp1,88 triliun atau 96,29 persen.

Sementara itu belanja daerah sebesar Rp2,05 triliun dengan realisasi Rp1,91 triliun atau 93,28 persen.

Kata Bupati, Dari angka itu, sejumlah Rp 299 miliar dialokasikan untuk urusan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Dikatakan Bupati, Pemkab Madina juga mengalokasikan Rp1,01 triliun untuk belanja urusan pendidikan dan kesehatan.

“Dari besarnya alokasi untuk kedua urusan ini membuktikan bahwa kita bersepakat untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Bumi Gordang Sambilan yang kita cintai ini,” Ujar Saipullah.

Dalam kesempatan itu, Bupati Madina H.Saipullah juga memaparkan sejumlah capaian positif pemerintah pada tahun lalu.

Mulai dari laju pertumbuhan ekonomi yang baik, penurunan persentase kemiskinan, penurunan persentase penggangguran terbuka, sampai pada Indeks Saing Daerah (ISD) yang terus meningkat.

Bupati mengungkapkan, Pemkab Madina telah membentuk tim monitoring, evaluasi, dan verifikasi perizinan sektor perkebunan untuk mengurai beragam masalah yang selama ini belum terselesaikan.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran akan dilakukan investigasi mendalam terhadap perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” sebut dia.

Pada sisi lain, Bupati Saipullah menerangkan Pemkab Madina akan mengusulkan penambahan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di lokasi-lokasi yang potensial.

“Dalam waktu dekat pemerintah akan mengadakan sosialisasi tentang izin pertambangan rakyat kepada masyarakat di beberapa desa yang wilayah desanya masuk dalam WPR,” pungkas dia.

Berdasarkan keterangan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, paripurna ini diikuti oleh 27 anggota legislatif dari total 40 orang.

Dari kalangan eksekutif terlihat hadir Sekda Alamulhaq Daulay, Asisten I Sahnan Pasaribu, Asisten III Lis Mulyadi Nasution, Kepala Dinas PUPR Madina Elpi Yanti Harahap, Kadis Perindag Parlin Lubis, Kadis Perkim Rully Andry, Kadis Perhubungan Adi Wardana, Ka.Bapenda Madina Ahmad Yasir Lubis, dan Kadis Koperasi UKM Muktar Afandi Lubis serta sejumlah Kabag( Infokom/Dita).

Admin : Dita Risky Saputri.SKM.