Catatan Iskandar Hasibuan(1), Dana Desa Menjadi“Cemooh“Bagi Pejabat di Mandailing Natal

Dana Desa Aek Mual Tahun 2017

SEBAGAI Konsekuensi atas berlakunya Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 adalah adanya kucuran dana milyaran rupiah langsung ke desa yang bersumber dari alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dana yang begitu besar ini menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak karena rawan diselewengkan atau dikorupsi. Bagaimana sebenarnya mekanisme pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut?

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratn Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Adanya mekanisme “ Check and Balance ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Semoga niat baik dari para pemimpin negeri ini untuk memajukan desa bisa segera terwujud agar desa tidak lagi dipandang sebelah mata malah sebaliknya desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi sehingga warga desa tidak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, itulah niat dan Nawacita Presiden RI Ir.Joko Widodo.

Dana Desa Batang Gadis dan Batang Gadis Jae Tahun 2018 Ambruk

Namun, sangat disayangkan sekali, sekalipun ada Bupati dan Wakil Bupati Madina, Kadis PMD, Camat, Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal, Kejaksaan Negeri, Polres Mandailing Natal, serta BPK Perwakilan Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Polda Sumut hingga DPRD Kabupaten Madina maupun DPRD Sumut, sepertinya persoalan Dana Desa(DD) justuru menjadi Cemooh bagi mereka jadinya ditengah-tengah masyarakat Sumatera Utara.

Kenapa Menjadi Cemooh…? Kita ambil contoh Dana Desa Sopo Sorik di Kec.Kotanopan, Dana Desa di Kecamatan Pakantan, Dana Desa Kecamatan Siabu, Dana Desa di Kec.Panyabungan Utara, Dana Desa di Kecamatan Panyabungan, Dana Desa di Kecamatan Tambangan, serta Kecamatan Panyabungan yang nyata-nyata dilaporkan masyarakat, tetapi tidak satupun Kepala Desa yang telah menggerogoti Dana Desa sampai ke Meja Pengadilan, semua Stop di tengah jalan tanpa alasan yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Bangunan DD di Kecamatan Panyabungan Barat 2018./Dokumen

Akibat tidak adanya kejelasan penegakan hukum maupun tindakan nyata dari pihak pengawas terhadap APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang sudah Lima(5) tahun anggaran di gelontorkan ke desa-desa, termasuk Desa-Desa di Mandailing Natal, tetap yang paling disalahkan adalah Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution, serta Pimpinan OPD yang ada di Mandailing Natal, padahal oknum-oknum dibawahnya yang bermain mata dengan Kepala Desa(Kades).

Uniknya, begitu gencarnya berita-berita di Media Online, Media Cetak(Koran) maupun Facebook membuka secara gamblang kasus-kasus Dana Desa, lengkap dengan foto-foto nya sebagai pembuktian, sepertinya Pimpinan OPD termasuk Bupati Mandailing Natal, serta 40 anggota DPRD tidak risih dan tidak pernah mempersoalkannya, sehingga nama mereka yang menjadi sumpah-serapah masyarakat Mandailing Natal( Bersambung Tiap Hari)

 

 

 

 

Admin : Siti

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.