Malintang Pos Online Berani dan Tangguh Membela Kepentingan Rakyat
Rapat Satgas Covid -19 dengan Media
SEKARANG Ini hampir setiap waktu masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, membicarakan persoalan Covid-19, Dana Desa, Ekonomi hingga Infrasturuktur jalan, serta pendidikan selalu menjadi bahan perdebatan dimanapun tempatnya.
Soal Covid -19 baik yang sudah meninggal, yang positif, kontak erat atau suspec menjadi pembahasan, ada yang mengatakan bohong, ada yang mengatakan benar dan tidak sedikit orang yang pesimis dengan langkah pencegahan yang dibuat pemerintah.
Misalnya, beberapa hari lalu ada warga Desa Tanggabosi Kec. Siabu yang meninggal dunia, karena Covid -19, serta Rabu siang(28/10) di pemakaman Umum Kota Siantar, seorang ibu dari Jakarta di makam dengan sistem pemakaman Covid -19.
Benarkah Covid -19 ada..? Jawabnya, buktinya yang dua orang meninggal dimakamkan sesuai pemakaman Covid, kalau tidak benar ada Covid tentu keluarganya pasti marah.
Lalu, kenapa pihak RSUD Panyabungan Bungkam ketika ada warga Kec. Muarasipongi positif Covid -19 di Isolasi di RSU Panyabungan, dibiarkan, sampai-sampai anggota DPRD dari Fraksi Gerindra protes.
Selain itu, jika memang benar ada penularan di Mandailing Natal, kenapa hanya ASN saja yang banyak terserang Covid -19 khususnya Paramedis, kenapa masyarakat tidak peduli dengan 3 M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak) dan sangat jarang warga yang terpapar Virus Corona. Entahlah.
DD tahun 2019 hampir Rp 600 juta tidak selesai di Kec. Bukit Malintang/Dokumen
Begitu juga dengan masalah Dana Desa(DD) anggaran yang hampir 1 Milyar/Desa sejak tahun 2015 – 2020 secara nyata untuk Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Rakyat belum ada terlihat nyata di 377 Desa se Kabupaten Mandailing Natal.
Padahal, semua ada Juklak dan Juknisnya, yang terlihat nyata di desa-desa hanya pembangunan Rabat Beton atau Jalan Setapak, dengan kualitas yang memang sangat bertolak belakang dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di setiap desa.
Sehingga, banyak masyarakat yang protes, tidak sedikit yang membela pengelolaannya walaupun jelas-jelas salah, ada saja argumentasi yang dibuat oleh yang membelanya.
Rada mirip dengan Covid -19, disatu sisi ada yang meninggal karena Covid, dokter -dokter mengakui ada, pemerintah sediakan alat dan imbalan buat dokter, tapi di Mandailing Natal, pernah dokter tidak mau mengoperasi pasien melahirkan, karena mungkin jaminan mereka tidak diperhatikan.
Begitu juga dengan Dana Desa, susah payah Pemerintah Pusat, katakan saja Presiden, Kementerian membidangi dan DPR RI membahas regulasinya agar Dana Desa bisa mengangkat ekonomi rakyat di Mandailing Natal, tetapi walau sudah 6 kali dikucurkan, justuru Kades dan pihak yang mengelola yang kenyang dari dana rakyat tersebut.
Ayo kita jujur, pemberdayaan di setiap desa maupun BUMDes, semua anggarannya hilang ditelan bumi tidak ada hukuman buat Kades maupun pengelolanya disetiap desa.
Kenapa begitu..? Ia itu, SDM kita belum cukup untuk mengelolanya, padahal jika dikelola dengan baik, akan sangat berdampak cukup baik buat masyarakat disetiap desa. Entahlah(Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan
