JAKARTA(Malintangpos Online): Sejumlah Aktivis dan Pemerhati Pendidikan asal Kabupaten Mandailing Natal di Jakarta, kembali menyoroti proyek DAK tahun 2019 dan 2020 di lingkungan Dinas Pendidikan yang diduga telah di Peti Es kan pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
” Mengganti Plt.Kadis Pendidikan, bukan melupakan kasus dugaan Korupsi proyek DAK 2019 dan 2020 di lingkungan Dinas Pendidikan Mandailing Natal, yang telah dilaporkan warga hingga Kejati Sumut,” Ujar Fahrur S.Siregar,SH salah seorang Aktivis Hukum asal Madina di Jakarta,Selasa(13/7).
Kata Fahrur, untuk DAK tahun 2019 saja banyak proyek yang bermasalah dan ada yg belum terbayar Lunas ke Kontraktor,sehingga wajar saja Inspektorat dan BPKP Sumut dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Begitu juga dengan 56 Paket DAK Dinas Pendidikan Mandailing Natal, banyak anggaran Mark Up dan juga dikorupsi oleh pihak yang mengelola proyek di Dinas Pendidikan Mandailing Natal.
” Semua Lolos dari Pemeriksaan, begitu juga dengan pihak Kejaksaan walau sudah diadukan dan di demo warga, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” Ujar Fahrur lagi.
Pemerhati Pendidikan Asal Panyabungan di Jakarta Syukri Efendi,S.Pd, mengaku heran dengan sistem Inspektorat,Bupati,DPRD,Kejaksaan, Polisi yang “Membiarkan ” proyek DAK 2019 dan 2020 di grogoti anggarannya.
Harusnya,DPRD dalam hal ini Komisi 1 dan Komisi 3 yang seolah -olah tidak tau soal Mark Up dan Dugaan Korupsi anggaran proyek fisik di Dinas Pendidikan, memanggil Bupati, Kadis Pendidikan dan Pengelola DAK untuk Klarifikasi soal anggaran DAK 2019 dan 2020.
” Ada apa ia anggaran pembangunan telah diadukan dan demo berkali -kali tidak ada tindak lanjutnya hingga sekarang,” ujarnya sambil angkat bahu( Nir/RL/Red)
Admin : Iskandar Hasibuan.