MEDAN(Malintangpos Online): “Jajaran Inspektorat Madina Dinilai Gagal Total,” Kata-kata itulah yang setiap hari disampaikan masyarakat terkait banyaknya Anggaran Dana Desa( DD) yang di duga disalahgunakan oleh Kepala Desa(Kades) penggunaannya diwilayah Kabupaten Mandailing Natal, hingga tahun 2018 sekarang.

            Bayangkan, sudah jelas-jelas ada temuan di lapangan yang dilaporkan masyarakat,seperti Dana Desa Suka Damai Kecamatan Sinunukan Ambruk, Dana Desa Panggautan di Kecamatan Natal hingga sekarang BUMDes nya tidak jelas dan Rabat Beton kualitasnya diragukan, Dana Desa Pintu Padang Jae  di Kecamatan Siabu, serta mayoritas Dana Desa di Panyabungan Timur dan Panyabungan banyak yang diadukan masyarakat ke Inspektorat, Polisi, kejaksaan, tapi tidak ada yang sampai ke Pengadilan seperti di daerah lain.

            “ Sudah sewajarnya DPRD dan Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution untuk memanggil Kepala Inspektorat serta stafnya yang melakukan pengawasan untuk dimintai pertanggung jawabannya terkait DD Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 agar masyarakat tidak salah persepsi,” ujar Rosliana Pulungan,SH kepada Wartawan Minggu(7-10) di Kota Medan.

            Kata Rosliana, ucapan Kades Suka Damai Kec.Sinunukan Saino yang mengatakan “ Malintang Pos Group tidak ada Gregetnya” yang telah memberitakan Ambruknya bangunan Drainase DD Tahun 2018 adalah suatu bukti bahwa pengawasan DD di Mandailing Natal ada indikasi Kolusi antara Kades dengan pihak Inspektorat.

            Kata dia, untuk wilayah Tabagsel yang kita ketahui salah satu Media yang sangat gencar memberitakan aspirasi masyarakat adalah Malintang Pos Group dan sudah dijadikan oleh masyarakat sebagai reperensi dan ukuran benar atau tidaknya suatu masalah yang diberitakan oleh Malintang Pos selama ini.

            Disebutkannya, bahwa dirinya telah membaca dan melihat berita Drainase Desa Suka Damai Kecamatan Sinunukan yang Ambruk dalam berita koran dan Online, tapi Kades sepertinya menantang Wartawan, inikan lucu, makanya kita sebagai warga Mandailing Natal, ada kecurigaan terhadap pihak Inspektorat, apalagi selama Marwan Bakti Siregar menjadi Kepala Inspektorat Madina, tidak pernah mempublikasikan temuan mereka ke media.

            “ Jika DPRD dan Bupati Madina tidak mau memanggil Kepala Inspektorat Madina dan stafnya yang bertugas sebagai Auditor nya, maka dapat disimpulkan antara Kades dengan Inspektorat, DPRD dan Bupati Madina sudah main mata dalam mengelola DD, apalagi untuk konfirmasi kepada Inspektorat kabarnya sangat sulit sekali,” ujar Rosliana Pulungan,SH kepada Wartawan Malintang Pos Group di Kota Medan( Red/Lin)

Liputan : Edy Saputra

Admin : Dina Suakndar Hasibuan,A.Md

Komentar

Komentar Anda