Dana Desa ” Bom Waktu ” Mulai Bergejolak di Kab. Madina

Kasus Hutapuli di Kecamatan Siabu hanya satu letupan kecil dari kekecewaan masyarakat atas pengelolaan Dana Desa.

Saya yakin semua kampung ribut soal Dana Desa. Bagaimana tidak? Coba banyangkan, ada kepala desa yang tidak punya pekerjaan tetap, tapi bisa membeli rumah dan mobil (disimpan di kampung lain lagi), bisa mengkuliahkan anaknya, bisa hidup bergaya dengan motor baru, dst. Masyarakat kan bisa berhitung.

Belum lagi soal mark-up. Bayangkan, biaya rabat beton per meter bisa sampai 1,5 juta. Padahal biaya hotmix saja hanya 1 juta per meter. Jalan onderlaag hanya 500 ribu per meter. Di kira semua penduduk sama dungunya.

Dan kepala desa selalu beralasan bahwa itu satuan harga kecamatan yang membuat. Saya jadi curiga, jangan-jangan memang Pendamping Kecamatan ikut bermain dalam melegalkan mark-up tersebut.

Rasa curiga saya makin menguat ketika Pendamping Kecamatan sangat semangat membela kasus-kasus Dana Desa yang menciderai rasa keadilan sosial masyarakat itu.

Tentu di balut dengan sebutan ketentuan hukum, juknis, satuan harga kabupaten, dst.

Masyarakat tidak peduli satuan-satuan itu. Yang mereka lihat sederhana: berapa kubik pasir yang digunakan, berapa zak semen dalam satu meter, dan berapa upah. Dan mereka hitung.

Masyarakat, biarpun sekolah tidak tinggi, mereka terampil menghitung angka-angka begituan. Karena mereka juga pernah berurusan dengan bangunan.

Soal BLT misalnya. Rakyat kan bisa melihat siapa yang betul-betul miskin. Karena mereka ada di antara mereka setiap hari.

Apa susahnya Pemerintah Desa mengundang semua masyarakat dalam penetapan penerima.

Di urut berdasarkan orang termiskin sampai seterusnya. Biarkan masyarakat yang menentukan siapa saja yang dapat berdasarkan kuota.

Masa ada warga miskin yang tidak dapat hanya karena ia tidak punya KTP. Bagaimana ia akan punya KTP dan KK kalau ongkos mengurus itu ia tidak punya.

Jangan lagi membayangkan berhadapan dengan PNS berseragam yang arogan, dengan ketentuan kelengkapan adiminstrasi yang harus ia penuhi, dst.

Apa salahnya diurus oleh Kepala Desa jika itu memang menjadi prasyarat. Lagi pula, hukum tata negara saya kira tidak sekaku itu.

Masa hanya karena tak punya KK dan KTP lalu dianggap bukan penduduk kampung sendiri.

Padahal ketika mereka hajatan kepala desa juga hadir. Giliran bagi bantuan dianggap tidak penduduk desa. Tega kan?

Itu diperburuk lagi dengan sikap kepala desa yang tidak transparan terhadap penggunaan anggaran, mengabaikan substansi Musyawarah Desa, muncul program-program yang di luar keputusan MusyDes, tidak pernah melaporkan penggunaan Dana Desa di akhir tahun anggaran, pagi pergi pulang tengah malam, arogan menerima kritikan, merasa kebal hukum, dst.

Ketika semua tempat mengadu mentok, akhirnya yang muncul parlemen jalanan.

Selama kepolisian dan kejaksaan tidak respek atas keadaan ini, akan lebih buruk lagi distorsi sosial yang akan terjadi.

Itu akan menjadi bom waktu. Setidaknya membuat rasa kepercayaan terhadap pemerintah makin jeblok.

Bayangkan, apa jadinya ketika rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Anda bisa lihat, pakai masker saja orang tak mau, karena mereka tidak percaya kepada pemerintah.

Masa harus ada yang mati atau bakar-bakaran, baru negara hadir!( Dikutip dari Facebook Askolani Nasution)

 

Admin : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.