
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Kepala Desa dan BPD Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Kamis(10-10) mendatangi Redaksi Malintang Pos di Jalan Willem Iskander Dalan Lidang Panyabungan, untuk klarifikasi terkait dengan pembangunan rehab MCK dan Gapura sumber dana Dana Desa tahun 2019 yang viral di Medsos akhir-akhir ini.
“ Kami BPD Desa Panyabungan selalu melakukan musyawarah, kalaupun ada yang keberatan seharusnya bukan langsung ke media, konfirmasi dulu sama kami, atau sampaikan dulu sama kami, karena kami selalu musyawarah, apa yang kami musyawarahkan itulah yang dilaksanakan kepala Desa dalam mengelola Dana Desa,” ujar Ketua BPD.Desa Panyabungan Jae Kec.Panyabungan Ahmad Subuki mengawali pembicaraan dengan Redaksi Malintangpos Online, Kamis(10-10) di Kantor Redaksi Malintang Pos.
Kata Ahmad Subuki, yang hadir ke Redaksi Malintang Pos adalah pengurus BPD, karena kami merasa tidak dihargai dengan adanya berita-berita di Medsos dan Malintangpos Online, yang mengatakan kami tutup mata, makanya kami datang ke Malintang Pos untuk memberikan penjelasan terkait Dana Desa khususnya bangunan rehab MCK dan Gapura.

“ Janganlah langsung-langsung diberitakan, konfirmasi dulu, ngak ada warga yang datang mengadukan persoalan Dana Desa ke kami BPD maupun kepada Kades, jika ada akan kami berikan penjelasan, semua dilakukan berdasarkan hasil musyawarah setiap Dana Desa di Panyabungan Jae,” ujar Ketua BPD Desa Panyabungan Jae Ahmad Subuki bersama pengurus lainnya.
Sementara itu, kepala Desa Panyabungan Jae Ahmad Hamdi Lubis dalam keterangannya di Kantor Redaksi Malintang Pos Group, bahwa sanya setelah munculnya berita-berita terkait Dana Desa di desanya, Rabu malam ( 9-10) mengajak BPD dan ibu-ibu yang mengusulkan pembangunan MCK untuk musyawarah membicarakan adanya protes warga melalui media online khususnya di Malintangpos Online.
Kata Kades, kedatangan mereka ke Malintang Pos Group untuk memberikan penjelasan, sebab masyarakat Desa Panyabungan Jae yang ada diluar Mandailing Natal, banyak yang mempertanyakan ada apa sebenarnya di Desa Panyabungan Jae, makanya kami sudah musyawarah di desa dengan jumlah yang hadir dan membubuhkan tanda tangan 38 orang termasuk Kades, BPD, Kaum ibu-ibu dan LSM.Tumpas dan sejumlah Wartawan.

Kata Kades, dia telah melakukan musyawarah dengan masyarakat pemakai MCK prempuan, karena usulan tersebut dari ibu-ibu pemakai MCK, bukan kehendak Kepala Desa (Kades) MCK tersebut dibangun, seperti yang diberitakan di Medsos.
Dan bukan seperti yang diberitakan di Medsos, bahwasanya pemabngunan MCK tidak kami jalankan pembangunannya, padahal, semua pembangunan sudah selesai dengan Bestek dan RAB, yang dihitung oleh pendamping tehnik desa.
Jugfa diberitakan bahwasanya BPD tutup mata, atau tidak peduli terhadap pembangunan, padahal pengaduan masyarakat terhadap pembangunan MCK prempuan tidak pernah ada kepada BPD Panyabungan Jae.
Kata Kades dan BPD, mengenai Gapura di beritakan di Medsos dipihak ketigakan, padahal dilapangan yang mengerjakan adalah masyarakat Panyabungan Jae sendiri, hanya saja bentuk desainnya yang dipergunakan Jasa pihak ketiga, sebab masyarakat tidak bisa untuk mendesainnya (Mengerjakannya).
Pimpinan Malintang Pos Group Iskandar Hasibuan, mengutarakan dihadapan BPD dan Kepala Desa, bahwa kedatangan warga ke Malintang Pos Group langkah awal kepada masyarakat desa lainnya yang merasa dirugikan dengan berita yang dimuat di Malintang Pos, sebab itu adalah hak masyarakat untuk klarifikasi dan memberikan penjelasan.
“ Kami Media Malintang Pos Group mengucapkan terima kasih kedatangan warga khusunya Kades dan BPD Desa Panyabungan Jae, karena setiap masyarakat yang hadir dan datang ke kantor Malintang Pos Group, semua aspirasi akan kami ekspos sesuai dengan yang disampaikan, jika ada yang salah silakan klarifikasi, itu hak masyarakat,” ujar Iskandar Hasibuan dan setelah itu antara BPD, Kades bersalam-salaman dan foto bersama di halaman Malintang Pos group.
Sebelumnya, Malintangpos Online melalui beritanya “LSM. Soroti DD Panyabungan Jae
Anggaran Mark Up, BPKP Sumut Harus Audit Ulang” “ Pokok nya hak rakyat harus kita kembalikn ke rakyat, Bukan masuk kantong,” Kalimat itulah yang pertama sekali disampaikan Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah, menganggapi informasi terkait dengan pelaksanaan Dana Desa(DD) Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2018-2019, yang mendapat sorotan dari masyarakat, maupun berbagai elemen di Kota Panyabungan.

“ Kita telah menurunkan anggota untuk melakukan Investigasi langsung ke Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan dan setelah data-data maupun foto kegiatan Dana Desa (DD) baik fisik maupun pemberdayaan terkumpul, akan dilaporkan langsung ke BPK Perwakilan Sumut di Medan dan juga Satgas Dana Desa di Jakarta,” ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah kepada Malintangpos Online,Senin malam (7-10) di Kantor Redaksi Malintang Pos Jalan Willem Iskander Dalan Lidang Panyabungan.
Disampaikan oleh Khairunnisyah, pihaknya sejak Minggu(6-10) telah langsung turun ke Desa Panyabungan Jae dan melakukan dialog dengan warga, khususnya kaum ibu (Emak-Emak) terkait dengan pembangunan MCK di desa itu, anggarannya sangat tidak sesuai dengan pelaksanaan dilapangan dan herannya, Inspektorat bisa meloloskannya.
Misalnya, pembangunan Rehab MCK Dana Desa(DD) Tahun 2019 sebesar Rp 38.739.000,- untuk Rehab Satu(1) Unit, siapapun akan bilang anggarannya Mark Up, belum lagi pekerjaannya yang memang terlihat memperbaiki Sumur, tentu sewaktu membuat RAB di RAPBDes nya antara Kepala Desa (Kades) dengan pihak Kecamatan atau dengan Camat Panyabungan, kemungkinan ada main mata, dengan anggaran sebesar itu.

Memang, ujarnya, pihaknya dari LSM.Merpati Putih Tabagsel turun ke desa itu disebabkan Viralnya persoalan Dana Desa(DD) Desa Panyabungan Jae di Media Sosial (Medsos) dan sebagai pihak yang ikut serta mengawasi semua pembangunan di Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) ingin melihat secara langsung dan segera membuat laporan ke berbagai pihak di Medan dan Jakarta agar di Audit kembali kegiatan Dana Desa di Panyabungan Jae.
Apa mungkin..? Tanya Wartawan “ Tidak ada yang tidak mungkin, yang terpenting kita buat laporan resmi dari LSM, apalagi banyak warga yang telah protes dan juga warga sudah pernah protes ke Kepala Desa (Kades) khususnya kaum ibu-ibu yang meresa dirugikan hak sebagai masyarakat dalam pembangunan MCK di desa itu,” ujarnya dengan tegas.
“ Kita akan bawa data-data Dana Desa(DD) Desa Panyabungan Jae ke BPK Perwakilan Sumut di Medan dan Satgas Dana Desa di Jakarta, serta kita akan mendesak BPK Perwakilan Sumut agar meng audit kembali pelaksanaan Dana Desa di Panyabungan Jae, walaupun tahun 2017-2018 dan 2019 nantinya,” ujar Khairunnisyah lagi (Red)
Liputan : redaksi
Admin : Irma Suryani Nasution