Dina Sukandar
PAKANTAN(Malintangpos Online): Penegak hukum diharapkan responsif terhadap banyaknya dugaan korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh para oknum Kepala Desa (Kades) nakal.
Seperti di Desa Huta Gambir, Kecamatan Pakantan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), ada beberapa temuan kegiatan proyek fisik Dana Desa tahun anggaran 2018- 2019 terindikasi mark up, yang diduga dilakukan oleh Penjabat Kades Huta Gambir.
Demikian disampaikan tokoh pemuda desa tersebut, yang enggan dituliskan namanya, Rabu (13/5).
Dia menjelaskan beberapa kegiatan, seperti Peningkatan kapasitas perangkat desa dengan anggaran Rp30 juta, dengan rincian Rp15 juta tahap pertama dan Rp15 juta untuk tahap kedua.
Selain itu, ada juga kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp.315, 4 juta, serta
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat Desa Huta Gambir sebesar Rp34, 9 juta.
“Kita telah menduga adanya terjadi mark up pada kegiatan proyek di lapangan. Meskipun kita bukan ahli bidang teknisnya. Namun secara kasat mata melihat di lokasi yang dibangun, diduga jelas akan jadi temuan oleh pihak terkait,” ungkapnya.
Tokoh pemuda desa itu pun berharap, pengawas dan utamanya penegak hukum supaya lebih aktif dalam menindak Kades yang mempermainkan anggaran pemerintah. Jika tidak, katanya, cita cita membangun Indonesia dari desa seperti ungkapan Presiden Jokowi akan sulit tercapai.
“Untuk itu, saya meminta kepada Kejaksaan maupun Inspektorat Madina untuk mengusut tuntas Dana Desa tersebut dan memanggil Kades Huta Gambir Kecamatan Pakantan. (Sora News ) Madina/SAL)
Liputan : Wartawan Sora News
Admin. : iskandar hasibuan
