Dina Sukandar
MASYARAKAT Kabupaten Mandailing Natal mungkin masih ingat dengan pengadaan APD (Alat Pelindung Diri), serta Pengadaan penanganan Covid -19( Hand sanitizer ,ĺMasker,Pengatur suhu) yang dananya dari Dana Desa tahun 2020 yang penuh dengan anggarañ yang diduga Mark Up.
Jika ingat, ayo kita desak Inspektorat Mandailing Natal,serius untuk mengauidit anggaran yang dikeluarkan oleh Kades,sebab jelas -jelas anggaran tersebut sangat tidaķ sesuai dengan harga yang sebenarnya di pasaran.
Padahal waktu itu,demi untuk percepatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease -19 Bupati Mandailing Natal melalui Surat Edaran Nomor: 141/1021/ DPMD/2020, Tanggal 30 Maret 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa pada Poin II huruf A Nomor 8 ,menyediakan Alat Kesehatan Dini dan Pelindung serta pencegahan wabah dan penularan Covid-19.
Sesuai Edaran Bupati Kabupaten Mandailing Natal, setiap desa mengadakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Kelengkapan penanganan pencegahan Covid-19.
Dalam pengadaan APD dan Kelengakapan Penanganan Covid-19 Sangat kuat dugaan ada oknum yang memanfaatkan situasi pamdemi Covid -19, dengan memark up harga APD dan Alat Kelengkapan penanganan Covid-19.
Tetapi waktu itu, Inspektorat belum bisa memeriksa,karena masih pelaksanaan dan sekarang sudah bulan Januari 2021,maka Inspektorat Mandailing Natal,harus betul -betul melakukan pemeriksaañ kepada seluruh Kepala Desa tentang realisasi Dana Desa tahun 2020.
Apa mungkin diperiksa…? Kenapa tidak, sebab anggaran DD tahun 2020 tersebut, benar – benar rawan dikorupsi,khususnya dalam pengadàan APD dan perlengkapan percepatan penanganan Covid -19 di 377 desa se Mandailing Natal.
Selain itu, Bupati Mandailing Natal,juga sangat diharapkan sekali agar memerintahkan Inspektorat,untuk benar -benar memeriksa seluruh Kepala Desa maupun Bendahara Desa ( Bersambunģ Terus)
Admin : Iskandar hasibuan.
