Gong mangatakan, persoalan dana DAK tersebut yang tahu hanya Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Andriansyah Siregar atau biasa disapa Andre.

Andre yang langsung dikonfirmasi Waspada.id, Kamis (14/4), mengatakan, proses perjalanan DAK ini mustahil Kadisdik Madina tidak tahu. Andre mengatakan, proses pencairan sejak awal Kadisdik sudah tahu, bahkan beliau yang menandatangani secara langsung.

“Tidak logis beliau (Kadisdik) tidak tahu. Dari tahap awal saja beliau sudah terlibat, kan beliau langsung yang menandatangani pencairan termin pertama yakni 25 persennya meskipun beliau masuk menggantikan di pertengahan tahun untuk jadi Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Kadis lama. Itu klarifikasi bohong,” ungkap Andre

Selain itu, Andre juga mengatakan, selama ini dia sudah tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Kadisdik. Bahkan, dia juga mengaku sudah tidak lagi dilibatkan dalam program kelanjutan dana DAK tersebut.

Andre juga mengakui ada salah satu sekolah (SD) yang diambil alih langsung oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini mengelola secara langsung pembangunan atau pemberdayaan dana DAK tersebut. Padahal, jika mengikuti Jukdis, dana DAK tersebut merupakan kewenangan kepala sekolah dalam penggunaan anggarannya.

Seperti contoh, SD 231 di Desa Simpang Banyak yang sampai saat ini pengerjaanya terbengkalai dengan anggaran Rp200 juta tidak siap dikarenakan dana untuk pembangunannya tidak ada lagi.

Kata Andre, Kepala SD 231 Simpang Banyak mengaku hanya mengandalkan sisa anggaran yang masuk yakni termin ketiga sebesar 30 persen. Andre juga mengatakan hanya anggaran 30 persen yang diterimanya untuk melanjutkan pembangunan itu. Kepsek juga tidak tahu anggaran termin pertama dan kedua “perginya” ke mana dan yang memakai siapa?

Kepala SD 231 Simpang Banyak saat dihubungi Waspada.id via seluler dan WhatsApp (WA) untuk dimintai keterangan tidak menjawab dan memberikan balasan pesan WA. Sampai berita ini ditayangkan belum bisa dikonfirmasi. (Cah/a32/ Red)