DPRD Jangan ” Menonton ” Soal DAK Dinas Pendidikan Mandailing Natal

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Madina Iskandar Hasibuan, mengingatkan Komisi 1 DPRD Mandailing Natal(Bidang Pendidikan) dan Komisi 3(Bidang Keuangan) agar jangan menjadi ” PENONTON ” soal proyek DAK Dinas Pendidikan tahun 2020.
Kenapa..? Karena Antara Kabid Dikdas dan Plt.Kadis Pendidikan Mandailing Natal sudah saling tuding soal proyek DAK Tahun 2020 sekitar Rp 11 Milyar yang diantaranya RKB SD Negeri 231 Simpang Banyak Rp 200.000.000 –
” Kadis Pendidikan Madina bilang tidak tau, Kabid Dikdas bilang Gong Matua yang Tanda Tangan, lalu uangnya buat siapa,” Ujar Iskandar Hasibuan yang Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Madina(2009/2014) Iskandar Hasibuan,Jumat(16/4) di Kantin Samping DPRD Mandailing Natal.
Kata Iskandar, jika sudah saling tuding mereka di Dinas Pendidikan, tentu pasti ada yang tidak beres dan uangnya pasti bukan untuk mereka, maka Komisi 1 DPRD Mandailing Natal,secepatnya memanggil Kabid Dikdas dan Kadis Pendidikan Madina ke DPRD untuk Klarifikasi.
Sebelumnya, seperti dikutip dari Waspada.Co.id( Jumat 16/4), Terkait dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang diindikasi mencapai Rp11 miliar, Kadisdik Madina Ahmad Gong Matua saat dikonfirmasi Waspada.id beberapa hari lalu, tidak tahu menahu soal kasus dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

Gong mangatakan, persoalan dana DAK tersebut yang tahu hanya Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Andriansyah Siregar atau biasa disapa Andre.

Andre yang langsung dikonfirmasi Waspada.id, Kamis (14/4), mengatakan, proses perjalanan DAK ini mustahil Kadisdik Madina tidak tahu. Andre mengatakan, proses pencairan sejak awal Kadisdik sudah tahu, bahkan beliau yang menandatangani secara langsung.

“Tidak logis beliau (Kadisdik) tidak tahu. Dari tahap awal saja beliau sudah terlibat, kan beliau langsung yang menandatangani pencairan termin pertama yakni 25 persennya meskipun beliau masuk menggantikan di pertengahan tahun untuk jadi Pelaksana Tugas (Plt) menggantikan Kadis lama. Itu klarifikasi bohong,” ungkap Andre

Selain itu, Andre juga mengatakan, selama ini dia sudah tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Kadisdik. Bahkan, dia juga mengaku sudah tidak lagi dilibatkan dalam program kelanjutan dana DAK tersebut.

Andre juga mengakui ada salah satu sekolah (SD) yang diambil alih langsung oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini mengelola secara langsung pembangunan atau pemberdayaan dana DAK tersebut. Padahal, jika mengikuti Jukdis, dana DAK tersebut merupakan kewenangan kepala sekolah dalam penggunaan anggarannya.

Seperti contoh, SD 231 di Desa Simpang Banyak yang sampai saat ini pengerjaanya terbengkalai dengan anggaran Rp200 juta tidak siap dikarenakan dana untuk pembangunannya tidak ada lagi.

Kata Andre, Kepala SD 231 Simpang Banyak mengaku hanya mengandalkan sisa anggaran yang masuk yakni termin ketiga sebesar 30 persen. Andre juga mengatakan hanya anggaran 30 persen yang diterimanya untuk melanjutkan pembangunan itu. Kepsek juga tidak tahu anggaran termin pertama dan kedua “perginya” ke mana dan yang memakai siapa?

Kepala SD 231 Simpang Banyak saat dihubungi Waspada.id via seluler dan WhatsApp (WA) untuk dimintai keterangan tidak menjawab dan memberikan balasan pesan WA. Sampai berita ini ditayangkan belum bisa dikonfirmasi. (Cah/a32/ Red)

Sumber Berita : Waspada.Co.Id

Admin         : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.