PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Mantan Anggota DPRD Kab.Madina (Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan, berpendapat banyaknya kualitas proyek fisik Dana Desa(DD) yang kualitasnya diragukan tidak terlepas dari kemampuan dari pihak Inspektorat yang melakukan pengawasan kurang tepat atau kurang baik, karena itu BPKP Sumut harusnya melakukan pemeriksaan terhadap petugas Inspektorat.
“ Saya tidak pernah menyalahkan Kepala Desa/Aparat Desa, Cuma pihak Inspektorat melakukan pengawasan kurang tepat, sebab banyak proyek fisik DD khususnya masalah Rabat Beton yang sisteam pelaksanaannya sangat bertetantangan dengan RABDes,” ujar Mantan Anggota DPRD Kab.Madina Iskandar Hasibuan, Kamis sore(2-8) di Rindang Hotel Dalan Lidang Panyabungan yang ditanya Wartawan.
Kata Iskandar, Kamis pagi(2-8) Team nya berangkat ke Desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Desa Tolang Jae Kecamatan Kotanopan, Desa Gunungtua Jae Kecamatan Panyabungan dan Desa Sipapaga Kecamatan panyabungan, terahir Desa Runding Kecamatan Panyabungan Barat untuk melihat berbagai proyek fisik yang bersumber dari Dana Desa(DD) mulai Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.
Disampaikannya, proyek fisik Rabat Beton tiap desa di berbagai kecamatan menjadi andalan desa untuk membangunnya, sehingga Dinas PUPR dan Perkim Madina tidak perlu lagi turun ke desa-desa untuk melihat apa yang akan dibangun, sebab rata-rata desa telah menyalurkan anggarannya untuk proyek fisik, baik Rabat beton, Drainase/Parit, Dek Penahan Banjir serta Gedung-Gedung, tapi kualitasnya sangat diragukan.
Kenapa begitu..? ia itu tadi, harusnya Inspektorat Madina melihat langsung apakah benar pelaksanaan pembangunannya, kalau tidak sesuai dengan RABDes supaya disuruh bongkar, jangan setelah siap baru diperiksa atau diawasi, makanya banyak jalan setapak/Rabat Beton yang belum berapa lama dibangun sudah rusak, sebab hanya Semen dengan Pasir, krikil sama sekali tidak di ikut sertakan, sebahagian desa yang membangun Rabat Beton.
Contoh, Kades Tolang Jae Mhd.Ridwan kepada Team kita, mengatakan bahwa pihak Kecamatan Kotanopan dipimpin Sekcam dan Kasi PMD nya turun langsung ketika dimulai pekerjaannya, kita buat dek ataupun pondasi Rabat Beton, sebab kita buat bagus sesuai RABDes untungnya buat masyarakat, bukan untuk Sekcam, masyarakat yang menikmatinya.
“ Kita tidak pernah membuat Rabat Beton yang sama sekali tidak pakai pondasi, sebab masyarakat kita akan protes, untuk apalah kita buat tidak sesuai RABDes, yang rugi juga masyarakat kita dimasa mendatang,” katanya.
Pemerhati Pembangunan Madina Rosliana Pulungan kepada Malintangpos Online, Kamis sore(2-8) di Rindang Hotel Panyabungan, mengatakan saatnyalah BPKP Sumut memeriksa semua staf Inspektorat yang diturunkan untuk memeriksa DD disetiap desa yang ada diwilayah Mandailing Natal, agar kualitas DD Tahun 2018 lebih baik lagi.
“ Karena ada sekarang peraturan nampaknya diperbolehkan korupsi asalkan tidak ketahuan, karena ada beberapa desa yang kadesnya menyalahgunakan DD hanya disuruh mengganti, kalau daerah lainnya sudah banyak yang masuk penjara,” katanya lagi(Red/Put)
Admin : Siti Putriani Lubis