GMPET Demo ke – Kejati Sumut Terkait Alkes di Kec.Panyabungan Utara

MEDAN( Malintangpos Online): Puluhan orang Mahasiswa dan LSM yang tergabung di GMPET Sumut, Kamis(24/6) melakukan aksi demo dan sekaligus menyerahkan bukti -bukti tentang Camat Panyabungan Utara RF dalam pertemuan dengan Kades,terkait ucapan Camat yang menjual nama Kejaksaan untuk menakut -nakuti Kades agar mau membelanjakan Daba Desa tahun 2021 untuk Alat Kesehatan tentang Covid -19 disetiap desa.

Aksi GMPET yang datang ke Kejatisu dipimpin Rasyid Daulay membawa sejumlah spanduk dengan membentangkan spanduk di pagar Kejatisu serta dipegang peserta aksi sambil Orasi mengecam kata – kata Camat terkait program Alkes untuk seluruh desa di Kec.Panyabungan Utara.

Rasyid Daulay dalam Orasinya, Seiring dengan dewasanya bangsa ini, mengharuskan kita agar lebih mengerti dan memahami nilai-nilai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan, yang meengharuskan kepada setiap lini dan elemen yang ada didalamnya secara terstruktur harus menjalankan aturan yang ada untuk mejalankannya.

Kata Rasyid, Banyak hal yang membuat kesenjangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu bagian elemen yang ada didalamnya dikarenakan pihak-pihak yang terkait banyak menyalah gunakan wewenang yang diamahkan kepadanya sehingga,  menimbulkan perbuatan melawan hukum/tindak pidana.

Disebutkan, Sesuai tugas dan fungsi, kami sebagai masyarakat yang turut mensukseskan kegiatan pemerintah dengan mengacu pada UU No 28 Tahun 1999 dan PP No 68 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam meyelenggarakan Negara yang bersih bebas KKN, dan PerPres No 4 Tahun 2015 serta PerPres No 70 Tahun 2012, tentang tata cara pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya

Kantor Camat Pyb Utara

Bersama ini, kami dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Kota Medan yang merupakan elemen Mahasiswa yang ingin berpartisipasi mendukung penuh program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari KKN.

Melalui Aksi ini,Kami dari Pengurus Wilayah Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) yang tentunya turut mendukung Indonesia Khususnya Sumatera Utara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Disebutkannya, UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi Melalui Upaya Kordinasi, Supervisi, Monitor, Penyelidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan, dengan Peran serta Masyarakat berdasarkan Perundangan yang berlaku (pasal 6). UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001, Menyebutkan ;
Melawan Hukum, Memperkaya diri, Orang/Badan yang merugikan keuangan/Perekonomian Negara (Pasal 2).
Menyalahgunakan kewenangan karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (Pasal 3).Kelompok Delik Penyuapan (Pasal 5, 6, dan 11)

Kelompok Delik Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9, dan 10) Delik Pemerasan dalam Jabatan (Pasal 12) Delik Gratifikasi (Pasal 12B dan 12C).

Selain itu, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 ; Kemerdekaan Indonesia Berserikat dan Berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang- Undang.

Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Bahwa kebebasan memperoleh informasi merupakan ciri terpenting dalam Negara Demokrasi untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan terbuka.

Serta, Surat Himbauan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B.7508 Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa
Peraturan Presiden No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.sebutnya dihadapan pihak Kejatisu.

Disebutkannya, Dalam Hal Tersebut, Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F, dimana di sebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan mengunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Studi Kasus, Sehubungan dengan adanya Informasi yang berkembang dari Masyarakat,Oleh Karena itu kami dari Pengurus Wilayah Gerakan Mahasiswa Peduli Transparan Sumatera Utara (GMPET-SU) Melakukan aksi Terkait adanya Indikasi Penyelewengan Keuangan Negara terkait “pengadaan alat kesehatan (ALKES) Camat Panyabungan Utara yang dibebankan kepada Kepala Desa di Kec.Panyabungan Utara  Mandailing Natal

’ Adapun yang menjadi tujuan utama aksi ini adalah terkait informasi beberapa yang ada dalam analisa kami merupakan informasi publik dan menjadi hak kami untuk mengetahuinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Maka dengan adanya permasalahan di Camat Panyabungan Utara yang mengarah pada dugaan penyalah gunaan jabatan di bawah kepemimpinan R.F , adapun permasalahan yang dimaksud diantaranya :
Pengadaan peralatan (ALKES) covid 19, Alkes tersebut dibebankan kepada kepala Desa yang memberatkan APBDes yang tidak tertampung di RAB.
Kata Iskandar, Diduga pengadaan Alkes tersebuat tidak sesuai dengan harga Toko resmi yang mana di akuatansi dicantumkan pembelian Belanja UD.Adinata

Sesuai investigasi dilapangan alamat Toko yang dicantumkan diduga memberi alamat toko bodong, Sehingga patut diduga mengarah pada Tindak Pidana Korupsi.

Kami menilai akal – akalan agar bisa memperkaya diri sendiri sehingga meraup keuntungan yang besar

Adapun barang-barang ALKES Bon Pengadaan yang kami duga di pasilitasi oleh camat tersebut diantaranya :
Masker 1 Kotak 50 pcs 90 Pcs 60.000 Rp
5.400.000, Hand Sanitizer 60 ml
75 Pcs 20.000 Rp 1.500.000, Botol sabun cair
85 Pcs 30.000 Rp 2.550.000

Selain itu, Pengukur suhu tubuh 1Pcs 400.000 Rp 400.000, Galon air cuci tangan isi 14 ltr 10 Pcs 55.000 Rp 550.000 jumlah seluruhnya Rp 10.400.000

Harga pasaran Alkes pada umumnya Sebagai berikut : Masker 1 Kotak 50 pcs Rp. 20.000, Hand Sanitizer 60 ml Rp. 13.500
Botol sabun cair Rp. 10.000, Pengukur suhu tubuh Rp. 125.000, Galon air cuci tangan isi 14 ltr Rp. 30.000
Kata Iskandar, Terkait rincian tersebut kami menduga adanyan mark up yang cukup besar , sehinga patut diduga adanya upaya melakukan Tindak Pidana Korupsi

Kenapa..? karena sangat tidak sesuai dengan harga pasaran pada umumnya berdasarkan investigasi dilapangan.

Kata mereia, Disuatu pertemuan rapat antara camat dan kades pada hari Selasa 2 Juni 2021 di Kantor Camat Panyabungan Utara,  kami menduga Camat melakukan intervensi terhadap Kepala Desa dengan alasan karena mendapat tekanan dari beberapa instansi seperti instansi melaluai Kejatisu,kasi intel,kasi pidsus, pada pertemuan rapat tersebut

Kata mereka, sehingga patut diduga adanya main mata antara Camat dan Kejatisu, kasi intel,kasi pidsus.

Dalam hal ini kami juga ingin memastikan pihak kejaksaan mana yang bapak maksud dan kepala desa mana yang ditelpon oleh pidsus dan kasi intel, Sangat disayangkan jika penegak hukum ikut serta berparsitipasi serta mensukseskan dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait pengadaan Alkes Covid 19 yang diduga dalangnya Camat Panyabungan Utara.
Karena itu kami Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agar Memanggil dan Memeriksa Camat Panyabungan Utara Mandailing Natal Terkait Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD)
Serta, Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agar Memanggil dan Memeriksa Camat Panyabungan Utara Terkait Dugaan Intimidasi Camat Panyabungan Utara Ke Kepala Desa-Kepala Desa Se Kecamatan Panyabungan Utara dengan membawa nama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Tuntutan lainnta, Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Agar Memanggil Camat Panyabungan Utara R.F Yang diduga Mencoreng Lembaga Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

” Apabila Aksi Kami hari ini tidak di Indahkan Kami Akan melakukan aksi lanjutan di Kejagung RI,” sebut R.Habibi Daulay dan Mhd.Alfin Lubis
Kordinator Aksi dan Kordinator Lapangan sambil bubar dengan tertib ( WhatsApp/Rilis)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.