Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah elemen di Kabupaten Mandailing Natal, antara lain Dinas Pendidikan Madina, anggota DPRD Madina, Pemerhati Pendidikan, Partai politik, LSM dan Ormas, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sumut DR.Arsyad Lubis agar segera menurunkan Tim Infestigasi yang Independent untuk melakukan evaluasi terhadap aksi yang terjadi di SMA Negeri 3 Panyabungan.
“ Sejauh ini kita sudah mencoba melakuakan mediasi antara Kepsek dengan guru-guru SMA Negeri 3 Panyabungan serta wadah MKKS,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Madina melalui Kabid Dikdas Dollar Hafriyanto Siregar Via selular, Rabu sore(19-4) terkait aksi kedua yang dilakukan guru SMA Negeri 3 Panyabungan.
Kata dia, pihak Dinas Pendidikan Madina juga telah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumut agar segera menurunkan tim untuk melakukan Investigasi ke sekolah agar bisa segera melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada, agar persoalan tidak berlarut-larut.
Disebutkannya, Tentunya kita tidak mengharapkan itu terjadi, karena ini adalah masalah kewenangan, andailah tuntutan harus kepsek turun tentu dalam hal ini bisa saja dinas pendidikan provinsi menugaskan dulu sementara pengawas sekolah di SMA sebagai kepseknya agar proses PBM di sekolah tidak terhenti sembari investigasi di jalankan.
“ Kalau nanti Kepseknya yang bersalah, maka akan dilakukan evaluasi dan apabila guru-guru yang salah tentu tindakan disiplioner akan diambil,” ujar Kabid Dikdas Dollar Hafriyanto.
Sementara itu anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat H.Binsar Nasution yang dihubungi Via selular, Rabu sore(19-4) mengutarakan Pemprop harus segera turun tangan agar tidak berlama lama kejadian ini, tentu ini terjadi karena ada problem yang menggunung es di dalam.
Kata dia, Kalau peroblemnya hanya di karenakan 1 atau 2 guru tidak akan berhasil terjadi mogok belajar, tentu ini diduga problemnya pada sikap dan menegement pimpinan sekolah yang harus segera dievaluasi dan diambil tidakan misalnya melakukan pergantian kepala sekolah dengan memindahkan kepala sekarang menjadi kepala SMA lainnya .
Sebaliknya, evaluasi terhadap kasus seperti ini di dunia pendidikan harus jujur dan berkeadilan agar persoalan selesai dan proses belajar mengajar kembali normal, kalau penyelesaiannya politis aksi seperti ini tidak akan berhenti bahkan bisa membara di ikuti aksi oleh siswa padahal ini di akhir masa sekolah.
Kata dia,maka kami meminta pemprop jangan beŕdiam diri ini ujian terhadap pemindahan wewenang mengurus SLTA dari kabupaten ke propinsi apalagi saat ini kadisnya putra Madina dan sangat pengalaman dan tahu betul watak watak masyarakat daerah ini sebagai tanah kelahiran bapak DR. ARSYAD LUBIS Kadis Pendidikan Propinsi Sumut.
Bahakan, katanya, Inilah kelemahan sistem karena jauhnya birokrasi dari tempat tempat permasalahan, jalan satu- satunya Pemkab harus tuurun tangan menyampaikan kebenaran yang hakiki kepada pemprop apalagi Bupati kan cukup dekat dengan Gubernur
“inilah saatnya kedekatan itu digunakan memperbaiki rakyat menolong rakyat menegakkan kebenaran karena kebenaran saat ini berada di ujung pedang yang harus di eksekusi dan diputuskan tanpa kepentingan sesaat untuk pendidikan anak bangsa,” ujar Binsar Nasution.
Lain halnya disampaikan salah seorang Kepala Sekolah di Madina, bahwa Untuk kejadian ini, masih ada yang belum kelihatan… di antaranya: Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, organisasi guru, dan penguatan organisasi kepala sekolah (MKKS-SMA). Semuanya ini sebetulnya bisa memediasi…. Tapi apakah bisa netral?…. Masalah lagi….
“ Saatnyalah seluruh pengrus organisasi yang berkaitan dengan guru dan kepala sekolah maupun organisasi lainnya memberikan jalan keluar, jangan hanya membiarkannya berlarut-larut terus,” ujar Kasek yang enggan namanya ditulis(Put).
Admin : Dina Sukandar Hasibuan,A.Md
