Harapan Perantau Kepada Bupati Madina, Proyek Fisik Pemda Madina Harus Ditinjau Langsung

ln. Singengu – Batahan Kotanopan

JAKARTA(Malintangpos Online): Sejumlah perantau asal Kabupaten Mandailing Natal di Jakarta, Tanggerang, Bekasi dan Depok sangat mengharapkan kepada Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution agar melakukan peninjauan secara langsung seluruh proyek fisik yang dibiayai dari APBD( Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) khususnya tahun 2017 dan 2018 agar kualitasnya terjamin dan tidak cepat rusak.

            “ Banyak proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang(PUPR), Dinas Perkim, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, kualitasnya sangat bertentangan dengan biaya yang tercantum dalam APBD, sehingga mudah rusak dan kualitas bangunanya tidak tahan lama disebabkan minimnya pengawasan,” Ujar Abdul Rahman Pulungan,SH di Jakarta, Minggu(5-8) dalam Press Release (siaran pers) yang diterima Redaksi Malintang Pos Group.

            Kata Abdul Rahman, persoalan proyek yang diadukan masyarakat kepada Putra/Putri Mandailing Natal yang mendapat pengaduan sebenarnya bukan mau mencampuri urusan dari Bupati dan Wakil Bupati Madina, makanya kita hanya mengharapkan kesediaan Drs.H.Dahlan Hasan Nasution untuk menerima harapan kita, kalaupun tidak diterima tidak menjadi soal bagi masyarakat Mandailing Natal yang ada di berbagai daerah di Pulau Jawa.

            Disampaikannya, bahwa pada waktu tiga minggu lalu dirinya pulang ke Panyabungan dan bincang-bincang dengan LSM, Pers, Ketua Parpol dan beberapa anggota DPRD, tetapi alangkah lucunya justuru anggota DPRD Madina tidak pernah menyoroti berbagai proyek yang dinilai masyarakat kurang berkualitas.

Jembatan Sinonoan – Hutagodang Muda Siabu akibat kualitas mudah rusak

Anehnya, ada sejumlah pengurus LSM dan Wartawan yang mengatakan bahwa DPRD Madina sama sekali tidak pernah turun langsung melakukan pengawasan terhadap proyek fisik yang ada di berbagai instansi, tapi justuru DPRD sibuk dengan Bimtek, Kunjungan dan Reses, sehingga agenda pengawasan itu tidak jalan sama sekali.

            Masih dalam Press Release (siaran pers), bahwa tidak adanya pengawasan disebabkan para wakil rakyat kita tidak memahami tugasnya dengan baik, padahal banyak yang harus mereka awasi sesuai yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya, karena itulah banyak masyarakat lebih suka melayangkan pengaduan ke Kejatisu di Medan, KPK dan BPK RI serta Kejaksaan Agung di Jakarta, tapi semua belum membuahkan hasil dari pengaduan yang disampaikan masyarakat.

            “ Masalah Dana Desa diwilayah Kecamatan Siabu, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Timur dan Kecamatan Puncak Sorik Merapi sempat diadukan ke Satgas Dana Desa di Jakarta, tetapi hasilnya juga sami mawon alias tidak ada tindak lanjutnya,” ujar Rizky Hamdani Hasibuan,S.Sos dalam Press Release yang disampaikan.

            Bahkan, masalah proyek fisik di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas PUPR, Dinas Perkim juga telah pernah diadukan masyarakat ke Kejatisu, Kejaksaan Agung serta KPK di Jakarta juga tidak ada yang berhasil pengaduan masyarakat, sebab sangat diharapkan agar Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution yang harus melihat dari dekat semua pembangunan yang dilaksanakan diberbagai instansi.

            “ Jangan nanti staf Bupati yang berbuat curang bersama kontraktor, lalu nama baik Bupati yang rusak dimata masyarakat, kami yakin semua persoalan pengaduan masyarakat tidak diketahui Bupati kondisinya seperti itu,” ujarnya dalam Press Release ( siaran pers).( Rel-Red).

 

 

 

 

 

Admin : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.