

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Sejumlah LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Warga mengharapkan kepada Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution dan Komisi 3 DPRD agar selalu melakukan pengawasan terhadap pembangunan RSUD Panyabungan di Bukit Payaloting yang menelan anggaran Rp 23.446.310.000,-
Kenapa rupanya..? LSM dan warga ragu pihak Kontraktor Pelaksana dari PT. Betesda Mandiri di khawatirkan tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai waktu yang diberikan 190 hari Kalender dari 31 Mei – 06 Desember 2018 ( Plang Proyek) yang dicantumkan dilokasi proyek.
“ Kita sangat mengharapkan kepada Bupati dan Komisi 3 DPRD Madina maupun pihak Kejaksaan untuk terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan RSUD Panyabungan di Bukit Payaloting Panyabungan,” ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah Sabtu sore(20-10) ketika meninjau proyek pembangunannya bersama dengan sejumlah wartawan yang bertugas di Mandailing Natal.
Terus terang, kata dia, kalau nanti Bupati, DPRD serta Kejaksaan tidak serius melakukan pengawasan, maka LSM yang kita pimpin akan menyurati Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut maupun langsung nantinya ke Kapolri dan KPK di Jakarta, sebab pembangunan RSUD yang telah lama di inginkan masyarakat itu harus mempunyai bangunan yang benar-benar kualitasnya sesuai dengan RAB yang telah ditenderkan dan dimenangkan PT.Betesda Mandiri.
Memang, ujar dia, Proyek tersebut bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) Tahun 2018dengan Nilai Kontrak Rp23. 446.310 .000,- Pelaksana PT. Betesda Mandiri mulai tanggal 31 Mei – 06 Desember 2018 mendatang.
Secara terpisah Ketua DPC.PDI Perjuangan Kab.Madina Iskandar Hasibuan yang ditemui Wartawan di rumahnya Jalan Bermula Panyabungan, juga merasa khawatir dengan pekerjaan pembangunan RSUD Panyabungan, sebab Konsultan Pengawasnya dari PT. Hawarana Consultant juga kemungkinan tidak melakukan pengawasan.
Memang, kondisi sekarang ini masih dalam tahap pekerjaan, tentu pengawasnya ada yaitu dari PT. Hawarana Consultan, tapi sebaiknya Bupati dan Komisi 3 DPRD Madina, juga ikut mengawasi secara rutin, sebab jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik, maka yang rugi adalah masyarakat Mandailing Natal, bukan Kontraktornya dari PT.Betesda Mandiri.
“ Kalau melihat bangunannya dari luar memang sangat baik, namun semua itu jika tidak dilakukan pengawasan yang rutin akan lain nanti hasilnya, tentu yang rugi masyarakat Mandailing Natal, bukan kontraktornya,” ujar Iskandar Hasibuan(Red)
Admin : Siti Putriani Lubis