DENPASAR,BALI (Malintangpos Online): “ Katakan Yang Benar Itu Benar dan Yang Salah Itu Tetap Salah, sekalipun pahit rasanya,” Pribahasa itulah yang sering di ucapkan masyarakat Mandailing Natal yang ada di Denpasar Provinsi Bali, sebab sampai sekarang ini Kepala Inspektorat Madina MB Siregar dinilai kurang memahami tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap banyaknya dugaan Tipikor dalam pengelolaan Dana Desa( DD).
“ Harusnya Inspektorat Madina menyampaikan kepada masyarakat terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan mereka terhadap Kades dalam mengelola Dana Desa, baik yang tahun 2015, 2016 dan 2017 yang banyak dugaan disalah gunakan,” ujar Mahmuddin Pulungan kepada Wartawan Malintang Pos Biro Denpasar, Sabtu (11-8).
Kata Mahmuddin, warga Mandailing Natal di Denpasar khususnya selalu mengikuti berita-berita Online maupun Facebook terkait dengan banyaknya Tipikor dalam pengelolaan Dana Desa, baik itu di Kecamatan Panyabungan Timur, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kecamatan Siabu maupun Kecamatan lainnya.
Kata dia, sering antara warga Mandailing Natal, membahasnya dalam suatu pertemuan-petemuan rutin dan pada umumnya masyarakat perantau yang berasal dari Mandailing Natal, menyalahkan Kepala Inspektorat yang memang kurang punya kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap Kades yang mengelola DD setiap tahunnya.
Harusnya, kalau melihat kondisi berita-berita yang muncul, wilayah Mandailing Natal khususnya desa-desa sudah bergerak naik ekonominya, sebab ratusan juta rupiah setiap tahunya di gelontorkan melalui APBN, tapi nyatanya anggaran pembangunan yang di gelontorkan ketika Presiden RI Ir.Joko Widodo jauh dari apa yang diharapkan.
Coba kalau kita belajar dari Desa Ponggo di Jawa Tengah yang sumber anggarannya dari Dana Desa sudah mampu menghasilkan PAD milyaran untuk Kas Desa mereka, kalau di Mandailing Natal, jangan kan untuk penghasilannya, tapi justuru ada beberapa Desa anggaran BUMDes saja dibagi-bagi untuk beberapa orang, kapan mau berubah daerah kita, kalau Rabat Beton bias saja Pemda Madina mengalokasikan anggarannya.
“ Seharusnya Kades/ Aparat Desa, Pj. Kades yang di datangkan dari ASN di desa itu belajar membuka Internet untuk melihat keberhasilan desa-desa lainnya di Republik ini, jangan hanya berkutat di rabat beton dan kegiatan yang tidak meningkatkanb ekonomi masyarakat, Ujarnya dengan nada kesal dan berharap kepada Bupati mengganti kepala Inbspektorat secepatnya.
Sedangkan Masdewarni Nasution warga Panyabungan di Denpasar, sangat menyesalkan sikap sikap dari Inspektorat Madina yang ketika melakukan pemeriksaan ke desa-desa tidak menemukan adanya Tipikor, padahal nyata-nyata di setiap kecamatan ada saja desa yang mengelolanya tidak berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat.
Maksudnya..? kita ambil contoh beberap Desa di Kecamatan Panyabungan Timur, banyak desa-desa yang dengan suka-sukanya mengelola DD sekalipun ada pendamping, justuru pendampingnya juga banyak yang tidak memahami tugas-tugasnya.
“ Ada beberapa Desa diwilayah Kecamatan Siabu yang pada Tahun 2017 lalu membuat program yang sampai sekarang ini tidak bias di manfaatkan, tetapi lucunya pemeriksaan Inspektorat sama sekali tidak menemukan program itu, padahal jelas anggaran puluhan juta setiap desa, tapi sampai sekarang tidak berfungsi, tapi lolos dari pemeriksaan, ada apa ini,” katanya dengan kesal dan sambil memohon agar Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution segera mencopot Kepala Inspektorat Mandailing natal( Red/Rel )
Admin : Siti Putriani Lubis