HM.Ridwan Rangkuty,SH.MH : Pemkab Madina ” Kurang Paham ” Soal Hukum Pertanahan

Ketua PERADI Tabagsel HM.Ridwan Rangkuty,SH.MH

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Ketua DPC.PERADI Tabagsel H.M.Ridwan Rangkuty,SH.MH, Mengutarakan Upaya – upaya mediasi yang dilakukan oleh Tim Pemkab Madina dari Dinas Pertanahan Daerah dan Bagian Hukum menurut pendapat saya kurang memahami Hukum yang berkaitan dengan Pertanahan dan fungsi Jaksa sebagai Pengacara Negara atas nama PTPN IV sebagai BUMN.

” Saya menilai posisi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, sebagai Pengacara Negara tidak sah jika para Jaksa tersebut mendapat Kuasa atau kewenangan dari Dirut PTPN IV,” Ujar Ketua DPC.PERADI Tabagsel HM.Ridwan Rangkuty,SH.MH, Minggu(12/6) Via WhatsApp ketika diminta pendapatnya soal surat yang ditanda tangani Wakil Bupati kepada Warga Batahan.

Disebutkan Advocad asal Kab.Madina itu, yang berwenang mewakili Negara dalam sengketa BUMN dengan pihak lain adalah Menteri BUMN bukan Dirut PTPN IV.

Dan tugas fungsi dan wewenang Jaksa sebagai Pengacara Negara jika sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk melakukan gugatan pembayaran ganti kepada negara yang tidak diselesaikan oleh pihak lain perseorangan atau badan hukum swasta.

” Dalam sengketa lahan masyarakat Kec.Batahan dengan PTPN IV menurut saya Kejaksaan Negeri Mandailing Natal  dimanfaatkan PTPN IV, untuk berhadapan dengan masyarakat Desa Batahan IV, Desa Kampung Kapas I serta Pemkab Madina,” Ujar Ridwan Rangkuty.

Dimana kita ketahui bersama bahwa PTPN IV MEDAN tidak memiliki alas hak apapun dalam penguasaan tanah masyarakat Desa Batahan IV Desa Kampung Kapas dan Desa Kampung Kapas I

” lantas dari segi hukum , apa dasar hukum Jaksa sebagai Pengacara Negara masuk dalam sengketa tersebut mewakili Negara RI cq Menteri BUMN,” Ujar Rangkuty

Disisi lain, perlu juga dijelaskan oleh Bupati Madina maupun kenapa hanya Desa Kampung Kapas I dan Desa Batahan IV yang selalu tersebut dalam beberapa surat bupati

Kata Rangkuty, persoalan tanah yang dikuasai oleh PTPN IV di Kec.Batahan bukan cuma Desa Kampung Kapas I dan Desa Batahan IV

Termasuk juga Desa Kampung Kapas, Bintungan Bejangkar, Pasar Baru Batahan dan Desa lainnya, Pemkab Madina kurang adil menyikapi persoalan tanah masyarakat yang juga sudah memiliki Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh PTPN IV.

Masyarakat Kecamatan Batahan berharap kepada Bapak Bupati Madina dan Pihak Aparat PENEGAK HUKUM agar menyikapi persoalan sengketa tanah masyarakat ini secara adil, transparan, menyeluruh, tidak tebang pilih

Dan tentunya harus berdasarkan hukum yang berlaku, APH tidak menjadi alat penekan atau alat mengancam masyarakat seolah olah PTPN IV memiliki alas hak yang benar,sehingga memiliki Legalitas dan kekuatan hukum untuk menguasai tanah di Kecamatan Batahan.

Kata Rangkuty, Dalam surat Bupati Madina kepada para Kepala Desa Batahan IV dan Kades Kampung Kapas memberikan waktu hingga tanggal 10 Juni 2022 meminta Poto kopi SHM masyarakat kepada para Kepala Desa tersebut

Dan mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Menurut saya , alasan Bupati Madina tersebut adalah kurang tepat, karena jika Pemkab Madina cepat tanggap dan respon seharusnya Poto Copy SHM masyarakat Batahan itu sudah lama ada sama Tim GUGUS dan di Bagian Hukum

Dan sebaliknya , apakah Pemkab Madina meminta Poto kopi alas hak PTPN IV MEDAN atau Surat Penegasan Alas hak PTPN IV dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri BUMN.

Mohon bapak Bupati Madina jangan hanya menerima informasi dari PTPN IV MEDAN, yang sudah pasti banyak alasan dan dalihnya.

Bupati Madina seharusnya menyurati atau mengutus Tim Gugus yang didampingi oleh perwakilan masyarakat Batahan bertemu menteri BUMN dan Kepala BPN Pusat.

Sehingga semua persoalannya jelas dan terang benderang sehingga pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, akan menolak menjadi Kuasa Hukum PTPN IV sebagai Pengacara Negara.

Namun demikian,  kita tetap menghormati upaya – upaya yang dilakukan oleh Bupati Madina , dalam memediasi persoalan tanah masyarakat Desa Kampung Kapas I, Batahan IV

Dan seharusnya seluruh Desa di Kec.Batahan yang berkonflik tanah dengan PTPN IV

Sehingga penyelesaiannya secara menyeluruh dan tuntas, tanah masyarakat kembali ke masyarakat

Tanaman kelapa sawit yang ada di atas tanah masyarakat yang sudah bersertifikat tersebut diperjanjikan bagi hasil dalam jangka waktu tertentu.

” Itu namanya baru ADIL UNTUK MASYARAKAT , ADIL UNTUK PTPN IV.
TERIMA kasih Bapak Bupati Madina,” Ujar Ketua DPC.PERADI Tabagsel HM Ridwan Rangkuty,SH.MH yang juga Putra Mandailing Natal tersebut ( Red/WhatsApp/Rel)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.