HM.Ridwan Rangkuty,SH.MH : Perbup Madina NO.62 Tahun 2022 Cacat Yuridis

HM.Ridwan Rangkuty,SH.MH

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Advokat/Dosen Fakultas Hukum UMTS P.Sidimpuan Ridwan Rangkuty,SH.MH, Mengatakan dirinya mencemati bahwa Perbup Madina No.62 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pilkades,  bertentangan dengan Permendagri NO.112 tahun 2014 tentang Pilkades serentak.

Terutama dengan keabsahan surat suara yang dicoblos dua kali masih dalam kolom tanda gambar calon dan tidak mengenai tanda gambar calon lain atau di luar kotak, atau coblos tembus

” Menurut PERBUP Madina No.62 tahun 2022 tersebut tidak sah, sedangkan menurut PERMENDAG NO.112 tahun 2014 pasal 40 huruf C dinyatakan sah,”Ujar Advocat/Dosen Fakultas Hukum UMTS P.Sidimpuan Ridwan Rangkuty,SH.MH,Sabtu(7/1) Via WhatsApp Ke -Redaksi, ketika diminta pendapatnya soal Pilkades di Mandailing Natal.

Kata Rangkuty, Banyaknya kasus coblos dua kali dalam kolom yang sama atau kasus coblos tembus telah menimbulkan polemik dan bahkan persoalan hukum yang mengarah kepada upaya hukum oleh Calon KADES yang merasa dirugikan.

Setelah mencermati munculnya berbagai permasalahan pasca digelarnya PILKADES Serentak di Madina, ternyata pemicunya adalah kurang lengkapnya petunjuk pelaksanaan pemungutan suara di TPS dalam PERBUP MADINA NO.62 tahun 2022, dan lebih parahnya lagi bahwa coblos tembus dan coblos dua kali dinyatakan tidak sah.

Kata Ketua Dewan Penasehat DPC PERADI P.Sudimpuan yang juga Putra Mandailing Natal itu, Menurut Hukum tidak sinkronnya Pasal 40 C PERMENDAGRI NO.112 thn 2014 dengan pasal 40 Ayat (2) PERBUP MADINA NO.62 tahun 2022 adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dalam membuat peraturan

Kata Rangkuty, Perbup Madina tersebut seharusnya sejalan dan tidak bertentangan dengan yang diatur dalam PERMENDAGRI tersebut terlebih perbedaan pengaturan tersebut adalah ruh dari PILKADES itu sendiri.

Kenapa..? Karena menurut Hukum PERBUP MADINA NO.62 tahun 2022 tersebut Cacat Yuridis bertentangan dengan PERMENDAGRI No.112 tahun 2014, sehingga menurut Hukum pelaksanaan pemungutan suara PILKADA SERENTAK di Madina berpotensi tidak sah

Dan harus dilaksanakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG, bagi desa Desa yang mempedomani PERBUP tersebut dalam menentukan sah tidaknya surat suara yang dicoblos.

Kata dia, Di dalam UU NO.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 7 ditegaskan bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Dan jika terdapat dua peraturan yang bertentangan yang mengatur substansi yang sama, maka berlaku Azas Hukum Lex Superiori Drogate Legi Inferiori, maknanya adalah peraturan yang lebih Tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

Disampaikannya,Jika dihubungkan dengan kasus coblos dua kali Pilkades Madina berbagai desa, PANITIA PILKADES dapat mengenyampingkan PERBUP MADINA tersebut dengan mempedomani PERMENDAGRI NO.112 tahun 2014 tersebut, ujar Putra Mandailing Natal yang Dosen UMTS P.Sidimpuan HM.Ridwan Rangkuty,SH.MH ( Red)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.