Infrastruktur Kian Hancur? Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam/ Dosen dan Pengamat Politik

Penulis/ Dokumen ist. 

Ambruknya konstruksi Tol Cibitung-Cilincing beberapa waktu lalu menambah panjang daftar hitam pekerjaan konstruksi di Indonesia.

Kejadian ini pun menimbulkan pertanyaan, khususnya terkait kualitas konstruksi di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Andi Rukman N Karumpa mengatakan, ada sejumlah masalah di bidang jasa kontruksi saat ini.

Ia menyebut salah satu faktornya terkait maraknya material impor. Kualias barang impor pun menjadi pertanyaan. Sebab, banyak tangkapan yang menunjukkan barang-barang ini tidak sesuai standar.

Masalah selanjutnya ialah proses pelelangan proyek, di mana proses lelang ini terdapat ruang untuk menawar proyek dengan harga serendah mungkin.
Andi Rukman juga mengemukakan yang menjadi menjadi problem utama dalam proses pelelangan, BUMN saling banting-bantingan harga dalam melaksanakan poyek. Ada yang menawar 65%, 70%.

Hal itu belum ditambah dengan masalah pengawasan keselamatan pekerjaan. Apalagi, pekerjaan konstruksi sebelum adanya corona sangat dituntut target. Andi sendiri belum bisa berkomentar lebih jauh terkait penyebab robohnya proyek tersebut. Ia berniat untuk mencari informasi terlebih dahulu sebelum berkomentar.
Sebenarnya kasus infrastruktur yang roboh sudah tidak mengejutkan lagi. Dan hal tersebut sering terjadi. Beberapa infrastruktur yang rusak dan hancur terus diberitakan oleh media kepada publik. Sehingga masyarakat sudah terbiasa mendengarnya. Namun bukan berarti peristiwa ini harus dimaklumi dan dibiarkan begitu saja. Harus ada kritik poin yang disampaikan agar terjadi perubahan di masa depan.
Hancurnya infrastruktur di negeri ini yang bisa dikatakan sudah lumrah terjadi seharusnya segera ditangani. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis masalah kenapa infrastruktur dalam negeri kian hari semakin hancur. Pernyataan Andi Rukman di atas dapat dijadikan sebagai bahan analisis sebagai berikut.
Pertama, masalah utama dalam buruknya kondisi infrastruktur saat ini terdapat pada material bahan bangunan yang notabene mayoritas impor. Pernyataan Andi Rukmana ini benar adanya. Sebab barang impor adalah barang yang tidak selalu terjamin kualitasnya bagus. Terkadang, pemilihan material barang impor cenderung dilakukan hanya karena harga pasarnya jauh lebih murah dibandingkan barang lokal. Agar laku keras dipasaran, maka material impor yang kualitasnya abal-abal diberikan lebel SNI sehingga dianggap barang yang memiliki kualitas super.
Kedua, barang impor kian jadi branded di dunia pasar. Khususnya di Indonesia. Semua serba impor. Bahkan garam dan cangkul yang bisa diproduksi masyarakat lokal juga harus impor. Ditambah pemikiran masyarakat yang juga mayoritas memiliki persepsi umum bahwa barang impor jauh lebih baik daripada barang lokal. Namun pada kenyataannya, seperti yang disampaikan oleh Sekjen Gapensi, Andi Rukmana bahwa material impor adalah salah satu penyebab utama hancurnya infrastruktur negeri ini. Jadi, dengan kata lain bahwa barang impor telah terbukti bukanlah jaminan kualitas super.
Ketiga, selain material impor yang tidak sesuai SNI, Andi juga mengatakan bahwa penyebab lain buruknya infrastruktur saat ini karena proses pelelangan yang saling banting harga oleh BUMN. Pernyataan tersebut masuk akal. Karena, ada kalanya memang pembangunan infrastruktur dibutuhkan dan mendesak. Namun disisi lain, pembangunan infrastruktur hanyalah janji sandera politik yang telah disepakati bersama oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga butuh tidak butuh, pembangunan infrastruktur harus diadakan demi mendapatkan bagi-bagi proyek.
Kalaupun tadinya anggran infrastruktur itu ada dan dibutuhkan, maka tender juga akan diberikan pada yang berjasa dalam perjalanan karir politik mereka yang kini tengah menjabat. Sehingga banting-banting harga dan keuntungan yang lebih besar akan terus ditawarkan. Hasilnya, material yang disediakan murah, jelek, dan sangat rapuh. Sehingga wajar jika infrastruktur yang baru seumur jagung terdengar sering ambruk dan hancur.
Keempat, atau bisa saja infrastruktur disengaja dengan bangunan yang mudah ambruk dan hancur, agar tahun berikutnya tetap diadakan anggran yang sama demi meraup keuntungan kembali. Lihat saja contohnya pembangunan beberapa fasilitas seperti jalan raya yang hanya ditambal sulam, proyek jembatan yang digantung-gantung, taman kota yang sekedar dipoles,dan lainnya.
Jika pembangunan infrastruktur diberikan dengan kualitas sangat bagus dan kokoh, maka harga material juga harus yang super. Tentu pembagian untung semakin sedikit dan tidak akan dianggarkan tahun berikutnya. Lalu dari pintu mana lagi para kapitalis dan pejabat tersebut bisa meraup keuntungan? Setidaknya proyek pembangunan pengadaan infrastruktur dapat mengembalikan modal kampanye atau biaya lelang jabatan kedinasan lainnya.
Begitulah seterusnya pembangunan infrastruktur yang kian hancur akan terus berulang. Sebab, akar masalahnya adalah kapitalisme. Ideologi kapitalisme yang diadopsi oleh negeri menjadi sistem kehidupan bernegara menjadikan setiap sisi kehidupan dan urusan rakyat sebagai lahan basah (bisnis). Apalagi untuk kasus infrastruktur. Jelas sangat menggiurkan dan mendatangkan banyak keuntungan. Khususnya bagi penikmat kapitalisme.
Program kemaslahatan dan kemajuan rakyat hanya dipandang sebagai suatu kesempatan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ditambah janji politik pendanaan pemilu juga tidak lepas dari kasus infrastruktur. Dan yang lebih parah lagi karena adanya tekanan utang dari para cukong korporasi yang telah meminjamkan uang kepada negara ini. Khususnya China.
Maraknya kasus infrastruktur yang hancur juga dikabarkan berasal dari material impor China. Dan bukan jadi rahasia lagi kalau Indonesia tengah disandera utang luar negeri oleh China ribuan triliun rupiah. Indonesia dijepit dan disandera oleh kepentingan kapitalisme raksasa juga penghianatan penguasa yang menjadi perpanjangan tangan para kapitalis yang serakah.
Sangat berbeda dengan pengelolaan infrastruktur dalam perspektif Islam. Proyek pembangunan infrastruktur dalam negeri menurut Islam adalah murni untuk kepentingan rakyat agar memudahkan urusan kehidupan. Dengan pembangunan infrastruktur, maka rakyat akan merasakan pelayanan yang semakin cepat dan mudah. Dana yang diambil juga adalah adalah dana dari baitul maal yang diperuntukkan untuk kebutuhan pokok rakyat. Jembatan, jalan raya bisa jadi menjadi salah satu kebutuhan pokok suatu daerah sehingga pemimpin negara harus segera mengadakannya.
Dan negara dalam perspektif Islam tidak dibenarkan mengikat utang dengan negara kafir harb seperti China yang tentunya mencekik akibat ribanya. Para pejabat negara juga dilarang melakukan perjanjian/transaksi politik dengan pemilik modal saat mencalonkan diri menjadi seorang penguasa/pejabat dalam perspektif syariah Islam.
Oleh karena itu, memutus mata rantai masalah infrastruktur yang kian hancur adalah dengan membuang kapitalisme dari negeri ini dan menggantinya dengan syariat Islam yang mulia. Islam mempunyai seperangkat aturan bernegara yang komplit dan mensejahterakan. Hal itu sudah terbukti di masa lalu saat kejayaan Islam membentang luas dengan kemajuan teknologi infrastruktur dimasanya. Saatnya mengganti sistem pembangunan infrastruktur dari janji politik menjadi kepedulian yang nyata demi kemudahan urusan rakyat dengan syariat Islam. Wallahu a’lam bissawaab.

Admin : Dita Risky

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.