Jadwal Bimtek TP.PKK Desa Madina Dipaksakan, Kades ” Terpaksa ” Cari Pinjaman

Ketua JPKP Madina Henri Huzein Nasution

PANYABUNGAN (Malintangpos Online): LSM JPKP Mendapat/ menemukan keluhan sejumlah Kepala Desa di Mandailing Natal terkait jadwal Bimtek TP PKK Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Penetapan waktu pelaksanaan pertengahan Maret 2021 terkesan dipaksakan karena Dana Desa belum cair, apalagi LHP dari Inspektorat kabarnya juga belum keluar.

Ketua LSM Jaringan Pendamping Kebijakan Anggaran (JPKP), Hendri Husein Nasution kepada Wartawan, Selasa (16/3/2021) menyatakan. Temuan JPKP itu memberi indikasi ada yang tidak beres tentang penetapan jadwal Bimtek TP PKK desa karena tidak menunggu masa pencairan Dana Desa.

Dikatakan, para Kepala Desa pusing karena harus meminjam uang kepada pihak lainnya dan pembunga uang untuk menutupi beban biaya kegiatan Bimtek.

Pinjaman uang itu akan membebani Kepala Desa karena adanya bunga pinjaman yang tak tertampung di sistem anggaran Dana Desa.

JPKP menyebut, Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) tingkat desa itu dinilai bukan hal urgen atau mendesak.

“Kita tidak menemukan hal yang mendesak pada Bimtek TP PKK itu. Mengapa dipaksakan sebelum Dana Desa cair? Ada apa ini,” katanya nada bertanya.

Justru penyaluran program BLT penanganan dampak sosial pandemi Covid-19 yang bersifat mendesak namun tidak dipaksakan masa penyalurannya.

Dikabarkan, Bimtek akan diikuti 2 orang dari TP PKK per desa se Kabupaten Mandailing Natal berlokasi di kota Parapat, Kabupaten Simalungun tanggal 18 Maret 2021.

Kota Parapat tidak jauh dari Danau Toba.

Sejumlah pihak menyebut biaya per peserta Bimtek ini dipatok sekitar 5 juta rupiah per peserta, namun kebenaran angka itu belum terkonfirmasi.

Belum terkonfirmasi juga apakah 377 jumlah total desa di Mandailing Natal ikut serta di Bimtek itu.

Kepala Dinas PMD Mandailing Natal, Sahnan Batubara yang dikonfirmasi via WhatsAap, Selasa (16/3) belum menjawab pertanyaan seperti dikutip dari Mandailing Online.

Sementara itu Sekretaris Dinas PMD Mandailing Natal, Syahrul Matondang menjawab Mandailing Online via telefon seluler di hari yang sama menyatakan bahwa dia tak mengikuti prihal Bimtek itu karena dia akan pensiun beberapa bulan lagi.(Dab/Red)

Peliput : Dahlan Batubara

Admin  : Iskandar hasibuan

Komentar

Komentar Anda

  • Related Posts

    Pencairan DD Tahap I 2026 Diduga Ada Potongan, Kadis PMD Madina : Tidak Benar, Itu Fitnah

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Dugaan praktik pemotongan dana dalam proses pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2026 kembali mencuat di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Isu ini mencuat setelah adanya pengakuan…

    Read more

    Continue reading
    Topan Obaja Putra Ginting Diduga Diberi Fasilitas Kepala Rutan Kamar Ber AC di Rutan Kelas 1 A Medan

    MEDAN(Malintangpos Online): Aliansi Aktivis Kota (AKTA) menyoroti keras dugaan adanya fasilitas khusus yang diberikan kepada terdakwa kasus korupsi senilai Rp 231,8 miliar, Topan Obaja Putra Ginting, selama menjalani masa penahanan…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses