JAKARTA(Malintangpos Online): Ketua Forum Pengawasan Jalan Nasional(FPJN) Abdollah Siregar,ST mengutarakan bahwa Hancur leburnya kualitas jalan nasional di Provinsi Sumut yang ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) wilayah I Sumut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) khususnya diwilayah Mandailing Natal adalah disebabkan anggaran APBN tersebut diduga banyak yang dikorupsikan kontraktornya.
Buktinya, setiap tahun APBN untuk memperbaiki Jalan Nasional diwilayah Mandailing Natal jumlahnya belasan dan bahkan puluhan milyar, tetapi keadaan jalan tetap saja kriting, drainase tidak berfungsi, tebing jalan longsor, tapi kalau diwilayah Sumatera Barat justuru anggaran sama dan juga sama-sama Jalan Nasional, tetap saja mulus dibuat kontraktornya.
“ Kita mempertanyakan kinerja tim pengawasan dan satker jalan nasional yang ada di Sumut. Pasalnya, sejumlah ruas jalan yang baru saja diperbaiki sudah kembali hancur dan kupak-kapik. Seperti pekerjaannya asal-asalan dan tidak sesuai . Banyak jalan di Sumut belum lama diperbaiki sudah kembali rusak parah. Padahal, jalan tersebut dibangun dari uang rakyat yang nilainya miliaran rupiah,” ujar Ketua FPJN Sumut Abdollah Siregar,ST Rabu(22-3) di Gedung DPR.RI Jakarta.
Kata dia, Kalau anggarannya tidak dikorupsi, mana mungkin beberapa bulan saja dibangun kondisi jalan sudah rusak parah. Kemana tim pengawas jalan dan apa kerjanya, jangan-jangan juga terlibat suap dan korupsi,
Diucapkannya, Anggaran Miliaran untuk perbaikan jalan tapi kekuatannya tidak lama. Ada apa dengan BBPJN I Wilayah Sumut. Saat ini Jalan Jembatan Merah- Ranjo Batu Mandailing Natal kondisinya kriting. Kondisi itu sangat rawan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dengan demikian, pihaknya meminta kepada penegak hukum untuk segara mengambil tindakan tegas dengan menyelidiki dugaan korupsi dalam penanganan jalan nasional maupun jalan provinsi yang dikerjakan kontraktor diwilayah Mandailing Natal.
“Para Kepala Satker, PPK dan Pengawas terkesan enggan menegur kontraktor pelaksana proyek jalan nasional tersebut. Kuat dugaan, ada permainan suap dengan pihak yang berwajib. Karena, dari informasi yang kita dapatkan, para kontraktor telah menyetor dan memberi upeti dan sejumlah uang kepada pihak BBPJN Wilayah I Sumut sehingga pengawasan tidak jalan,” katanya
Kabarnya, setoran uang yang tidak tersurat, dimaksudkan untuk pengamanan proyek, Ironisnya, para Kepala Satker, PPK dan Pengawas tidak mau tahu dengan kondisi jalan nasional yang kupak – kapik dan rusak parah tersebut, karena mereka beranggapan sudah aman dengan pemberian uang suap tersebut, sehingga pihak yang berwajib tidak mungkin melakukan audit dan pemeriksaan.
“Maka itu, kita minta KPK segera mengaudit anggaran di Kementerian PU, termasuk BBPJN Wilayah I Sumut, baik anggaran proyek fisik maupun biaya pemeliharaan rutin jalan nasional,” ujarnya dengan nada tinggi.
Bagaimana dengan DPRD Sumut dan DPR.RI…? bukan kita tidak percaya kepada seluruh wakil rakyat yang telah dipilih rakyat, melainkan semua enggan untuk bicara, sebab tidak tertutup kemungkinan wakil rakyat kita sengaja mendiamkan, sebab selama ini masyarakat sama sekali tidak ada yang mengadukannya, baru sekaranglah masyarakat angkat bicara.
Disebutkannya, semua Jalinsum diwilayah Mandailing Natal baru bisa setara dengan jalan di Sumatera Barat, apabila mulai dari Kontraktor, Pengawas, Kepala UPT Bina Marga Kotanopan, Kepala Balai Jalan Nasional I Sumut serta pihak Kementerian PUPR RI diperiksa KPK atau Kejaksaan Agung terkait dengan anggaran APBN yang diperuntukkan ke Jalinsum selama ini, kalau tidak jangan harap ada perobahan jalan di Bumi Mandailing Natal.(Rin/Red)
Liputan : Rina Risky
Admin : Dina Sukandar Hasibuan