Dina Sukandar
JAKARTA(Malintangpos Online): Eks.ASN Kemendagri Drs.RH.Nasution, menyesalkan sikap Pemerintah Mandailing Natal C/Q. Dinas PMD yang tidak mampu menyetop kegiatan Bimtek bagi Kepala Desa/aparat Desa dan TP.PKK Desa selama Bulan Januari – Juni 2021 sekarang.
” Inspektorat, Dinas PMD, Camat ikut membiarkan, Kades jadi sasaran, harusnya Kades se- Mandailing Natal,Melawan dengan tidak menghadiri acara Bimtek,” Ujar Pensiunan ASN di Kemendagri yang juga putra Mandailing Natal Drs.RH.Nasution,Kamis (24/6) Via selular secara khusus dari Jakarta.
Kata RH.Nasution, Kades jangan salahkan, yang salah Pendamping Desa(PD), Camat, Kadis PMD, Inspektorat, Bupati dan DPRD membiarkan kegiatan ini, harusnya dalam satu tahun cukup 1x saja, cuma dibuat satu minggu.
Tetapi, Bimtek itu dibuat di Kota Panyabungan, ada Gedung Serbaguna, datangkan Tutor nya dari Jakarta, bila perlu datangkan dari Amerika Serikat.
” Kades harusnya MELAWAN dengan tidak menghadiri acara Bimtek walau Intervensi siapa sajapun,” ujar RH.Nasution.
Informasi yang saya terima di Hotel Madina hari Jumat (25/6) sampai Senin(28/6) adalagi Bintek dengan peserta Kades dan TP.PKK, artinya 2 peserta setiap desa,berarti harus ada uang disetor desa Rp 10.000.000/ Desa.
Kalau kita jumlahkan, 2x 5.000.000x 377 dengan jumlah Rp 3.770. 000.000,- Dana Desa keluar dari Mandailing Natal,untuk Bintek Jumat -Senin (25-28 Juni ) di Medan, tentu jumlah yang luar biasa.
Infonya, Bimtek tersebut dikelola oleh Lembaga SAREI Training Center yang ditanda tangani Direktur Eksekutif Hasrianto dengan Nomor : 18-1/Bimtek/VI/ 2021 Tanggal 18 Juni 2021 ditujukan ke Kades dan TP.PKK Desa.
” Dugaan pihak oknum APH, Oknum DPRD, Oknum ASN, Orang -orang dekat Penguasa di Madina ikut terlibat dan wajar Satgas Dana Desa atau KPK maupun Kejaksaan Tinggi Sumut melakukan Penyelidikan dan jangan salahkan Kades saja,” Ujar Mantan ASN di Kemendagri itu( RN/RJ/Red)
Admin : Iskandar Hasibuan.
