Kadis : BPK Sudah Audit, Mahasiswa Demo Ke Dinas Perkim dan Kantor Bupati Madina

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Serikat Mahasiswa Peduli Mandailing Natal, demo Ke- Kantor Perkim dan Kantor Bupati Madina, menuntut dan menduga adanya tindakan pidana korupsi yang di lakukan oleh Kepala Dinas,Jumat(22/7).

Aksi mahasiswa yang Koordinator lapangan dalam aksi demo Miftahul Jihadi di kantor Perkim hanya diterima Pegawai Honor dan hanya sebentar mereka ditempat itu, lanjut ke depan Kantor Bupati, yang diterima Asisten III Syahnan Batubara

Aksi Demo Mahasiswa, juga membacakan Pernyataan sikap yang dibaca oleh Mahasiswa Peduli Mandailing Natal, yaitu

1. Meminta kepada Bupati Mandailing Natal agar mencopot dan membekukan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kenapa..? karena tidak ada transparansi dan diduga tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, serta diduga terindikasi korupsi terkait kegiatan dan
program di Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mandailing Natal TA. 2021.

2. Diminta kepada Inspektorat Mandailing Natal,untuk mengaudit kembali Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mandailing Natal,  tentang dugaan korupsi pada pemanfaatan dana APBD TA. 2021

Yaittu, Terkait Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Tematik Stunting yang terdapat di 9 titik Berlokasi dibeberapa Desa di Kab. Mandailing Natal, diantaranya:

1) Desa Silogun Kec. Pakantan, pagu anggaran Rp. 400.000.000,

2) Desa Huta Bargot Lombang Kec. Huta Bargot, pagu anggaran Rp. 400.000.000,

3) Desa Hutaimbaru Kec. Muara Batang Gadis, pagu anggaran Rp. 450.000.000,

4) Desa Aek Baru Jae Kec. Batang Natal, pagu anggaran Rp. 400.000.000, –

5) Desa Ampung Padang Kec. Batang Natal, pagu anggaran Rp. 400.000.000, –

6) Desa Hadangkahan Kec. Batang Natal, pagu anggaran Rp. 400.000.000,-

7) Desa Lubuk Kapundung Kec. Muara Batang Gadis, pagu anggaran Rp 450.000.000,-

8) Desa Panunggulan Kec. Muara Batang Gadis, pagu anggaran Rp. 499.146.000,-

9) Desa Pasar Laru Kec. Tambangan, pagu anggaran Rp. 400.000.000,

3. Meminta Kepada Kepala Kejaksaan untuk memeriksa Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mandailing Natal terkait adanya dugaan pelanggaran UU No. 20 Tahun 2002 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Jabatan pada Pemanfaatan Dana APBD TA. 2021.

Pernyataan sikap yang disampaikan pada aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perkim Madina , Komplek Perkantoran Payaloting, Jumat (22/07/2022)

Setelah lelah dan bosan menunggu kepala dinas tak kunjung keluar salah satu mahasiswa Ahmad Rizal yang tergabung Dalam serikat mahasiswa Peduli Mandailing Natal masuk kedalam kantor dan memeriksa kedalam dan hal yang di dapatkan nihil , tak ada satupun ASN yang berada di kantor , semua hanya Honorer yang berada di kantor .

Karena tidak berhasil dan kecewa tidak adanya kepala Dinas Perkim , mahasiswa SMPM melanjutkan aksi demo ke kantor Bupati dengan maksud meminta agar Kepala Dinas Perkim di copot sebagai Kepala Dinas Perkim .

Setelah sampainya dan menunggu bupati ternyata bupati , wakil bupati dan sekda tidak berada di tempat sedang ada tugas luar dan yang menerima mahasiswa Syahnan Batubara sebagai Asisten III .

Sedangkan Syahnan Batubara, waktu itu menyampaikan di depan mahasiswa, bahwa Memberikan jawaban atas adik semua
Kami mengucapkan terimaksih dalam bentuk kepedulian kepada Madina.

Namun , saya sampaikan Karena pimpinan kami tidak ada ditempat dan saya diberikan tugas untuk menerima aspirasi adek -adek sekalian dan saya juga akan menyampaikan semua aspirasi dan akan saya laporkan kepada Buk Wabup dan Bupati.

Sedangkan Ahmad Rizal mewakili mahasiswa, menyampaikan terimaksih telah menrima kami

” Kalau aspirasi kami tidak di tindak lanjuti, kami akan melakukan aksi yang sama dengan anggota yang lebih banyak lagi,” ujar Ahmad Rizal.

Sementara itu, Kadis Perkim Madina Nasir yang dihubungi Via WhatsAppnya usai aksi demo, mengutarakan Ini kan kegiatan tahun 2021, saya belum menjabat Plt Kadis saat itu.

” Menurut keterangan PPK kegiatan tersebut, yang disampaikan telah di Audit BPK-RI Perwakilan Sumut,” Ujar Kadis Perkim ( dita/aris/riah)

 

Admin : Dita Risky Saputri.SKM.

 

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.