Kadis PMD Madina : Tidak Mengetahui Bimtek, Inspektorat Harus Audit Dana Desa Untuk Bimtek

Ilusterasi Pelaksanaan-Bimtek-kades

MEDAN(Malintangpos Online):” Katakan Sejujurnya,” Kalimat itulah yang cocok disampaikan kepada 374 Kepala Desa di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, yang setiap tahunnya terpaksa mengikuti Bimtek (Bimbingan Tehnik) walaupun program tersebut tidak ada dalam RAPBDes, serta tidak diketahui oleh Kepala Dinas PMD sebagai instansi yang harus mengetahuinya.

            Karena itu, jika Kepala Inspektorat Madina Marwan B Siregar,SH mempunyai nyali ataupun berani, maka seluruh Kepala Desa (Kades) harus diaudit anggarannya mulai tahun 2018- 2019 apakah memang di RAPBDes ditampung anggaran Bimtek sekitar Rp 15.000.000,- ( Tiga Orang Peserta) Bimtek setiap desa, baik di Medan maupun di Pakan Baru baru-baru ini.

            “ Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, harus  mengaudit penggunaan dana desa tahun anggaran 2018/2019 untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan dana desa yang diikuti sejumlah kepala desa,” ujar Aktivis Hukum asal Mandailing Natal Zubaidah Hafni Nasution,SH.MH kepada Biro Malintangpos Online, Sabtu (25-5) di Kota Medan, sekitar santernya pembicaraan terkait kegiatan Bimtek oleh Kades di Mandailing Natal.

            Menurut Zubaidah, berkali-kali Presiden RI Ir.Joko Widodo menyampaikan uang Dana Desa(DD) harus berputar di desa ataupun di daerah, jangan keluar daerah, tapi siapa oknum-oknum yang menakut-nakuti Kades sehingga mau saja melaksanakan/mengikuti kegiatan Bimtek diluar dari Mandailing Natal.

            Pilling saya, ujar Zubaidah, Kepala Desa dan aparat Desa yang mengikuti Bimtek membayar Rp 5.000.000,-/orang dan setiap Desa di ikuti 3 orang tentu jumlahnya Rp 15.000.000,- x 374 desa se Mandailing Natal jumlahnya Rp 5.610.000.000,- keluar uang Dana Desa(DD) keluar wilayah Mandailing Natal, tentu jumlah yang tidak sedikit terbuang sia-sia dan Kades merasa tertekan untukmengikutinya, ada apa itu..? tanya rumput yang bergoyang.

            “ Pasti Kades/aparat desa ada yang menakut-nakutinya, sehingga walaupun waktu itu anggaran DD belum cair terpaksa berangkat ke Medan untuk Bimtek, sekalipun dalam hati kades dongkol, yang penting tidak merasa terganggu oleh oknum-oknum yang membuat Bimtek, mungkin ia,” ujar Zubaidah dengan nada bertanya.

            Uniknya, ujar Zubaidah, ketika Kadis PMD Madina Muhammad Ikbal dihubungi langsung Via selular dari Medan, mengakui bahwa dirinya sebagai Kadis PMD Madina, tidak mengetahui sama sekali kegiatan Bimtek Kades, baru dari Facebook katanya diketahuinya ada Bimtek Kades, tentu kegiatan Bimtek aneh sekali.

            “ Inspektorat Madina harus berani dan jujur mengaudit seluruh anggaran dana desa yang ada di Mandailing Natal, apa alasan kades mengikuti Bimtek ke Medan dan Pakan Baru untuk tahun 2019 baru-baru ini,” ujarnya

            Kabid Pemberdayaan Desa melalui Kasi Administrasi Desa di Dinas PMD Mandailing Natal Anjur Brutu yang dikutif dari StArtNews,  mengaku Lembaga Penentu Penyelenggara Bimbingan Teknis Kepala Desa dan Sekdes di Mandailing Natal adalah Kepala Dinas PMD. Pihaknya selaku bidang Pemerintahan Desa hanya menerima perintah dari Kepala Dinas.

            Dikatakannya bahwa, setiap lembaga penyelenggara Bimtek Kepala Desa Di Mandailing Natal mengajukan proposal  pada Kepala Dinas PMD. Oleh Kadis PMD merekomendasikan ke Kecamatan dan Kecamatan melanjutkan ke Desa.

Setelah ditentukan lembaga mana saja yang akan melaksanakan kegiatan Bimtek Kepala Desa. Pihak Pemerintahan Desa di Dinas PMD hanya sifatnya melanjutkan perintah dari Kepala Dinas PMD dan kita seterusnya membagikan undangan ke Desa-desa untuk mengikuti Bimbingan teknis tersebut.

Terkait apakah ada intervensi dari Dinas PMD agar menyetujui 6 lembaga tertentu yang telah direkomendasi oleh Dinas PMD, Anjur Brutu mengaku tidak tahu, “Silahkan konfirmasi Kepala Dinas Kami karena rekomendasi dialah yang kami jalankan” papar Kasi di Pemerintahan Desa Dinas PMD Mandailing Natal itu.

Sementara itu, salah seorang Kepala Desa yang tidak mau disebut namanya mengaku tidak pernah menerima proposal dari sebuah lembaga untuk pengajuan Bimtek, Kepala desa hanya menerima undangan untuk kegiatan Bimtek ini dari sebuah lembaga.padahal seharusnya katanya Kepala Desa lah yang harus memutuskan mana lembaga yang harus dipercayai sebagai pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis Kepala Desa.( Red/ StArtNews)

 

 

 

 

Admin : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.