Kementerian ESDM Didesak Rilis Hasil Audit PT SMGP Secara Transparan.

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Pasca beroperasinya kembali sebagian aktivitas PT SMGP yang dimulai sejak Jum’at, 26 Februari kemaren, terus saja menuai protes dan kecaman dari sejumlah elemen masyarakat.

Selain dinilai produk yang premateur, dianalisis hal ini merupakan kebijakan yang tidak populis atau tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan pengoperasian secara terbatas PT SMGP diduga kuat telah melanggar standar dan aturan baku yang berlaku sesuai UU No.21 tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Permen ESDM No.7/2017.

“Kita menilai izin pengoperasian kembali PT SMGP sarat masalah dan kontroversi. Faktanya, sampai saat ini belum ada hasil audit menyeluruh yang dirilis oleh Kementerian ESDM terkait kecelakaan panas bumi di PLTP Sorik Marapi yang menewaskan 5 orang warga dan 52 orang lainnya terpaksa dirawat secara serius” tegas Ketua PC GMPI (Generasi Muda Pembangunan Indonesia) M. Irwansyah Lubis, SH kepada pers saat akan menggelar diskusi ilmiah bertajuk “Ada apa dengan pengoperasian kembali PT SMGP?” yang diikuti sejumlah pemerhati lingkungan hidup dan kalangan aktivis muda Kab Madina

Dijelaskan Irwan yang juga Sekretaris DPC PPP Kab Madina ini, bahwa investigasi menyeluruh dan hasil audit secara internal atau konsultan independent yang lebih mendalam, detail dan menyeluruh yang pernah dijanjikan oleh Kementerian ESDM pasca insiden gas maut H2S itu sangat ditunggu oleh publik, tetapi ternyata hasil akhir dari kajian audit yang utuh itu belum juga dirilis oleh Kementerian ESDM. “Hasil audit yang konfrenshif belum dirilis secara transparan oleh Kementerian ESDM, padahal udah lebih satu bulan pasca tragedi naas tersebut. Konon lagi kita bicara terkait sanksi tegas atas pelanggaran berat SOP dan mal operasional PT SMGP. Tetapi kenapa tiba-tiba udah diberi izin untuk beroperasi lagi? Ada apa ini. Hal ini sangat aneh dan mengagetkan publik. Terkesan ada praktek mal administrasi atau konspirasi elitis untuk “tancap gas” agar PT SMGP cepat beroperasi kembali” ujar Irwansyah yang mantan Sekjen DPP Ima Madina (Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal).

Ditambahkan juga, hasil audit menyeluruh dari Kementerian ESDM ini menjadi salah satu indikator layak tidaknya sebuah PLTP beroperasi kembali dan bukan suatu hal yang tabu untuk diketahui publik. “Kita terus mendesak kementerian ESDM untuk mempublish hasil audit yang global terkait PT SMGP secara transparan. Baik dokumen izin, teknis, sosial, amdal/lingkungan, K3 dan lain lain. Sehingga hasil audit ini menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah pusat dalam mengambil keputusan” ujar Irwansyah.

Atas berbagai kejanggalan dalam operasi lanjutan PLTP Sorik Marapi ini, tutur Irwan pihaknya mengetuk nurani, kejujuran ilmiah, dedikasi dan profesionalisme kinerja dari Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM beserta para inspektur tambang untuk bekerja sesuai kajian akademis, data valid serta fakta ril di lapangan dan merilis secepatnya hasil audit terkait PT SMGP.

Ditegaskan Irwan yang mantan anggota DPRD Kab Madina bahwa sebelum terbitnya hasil audit dari kementerian, juga karna belum adanya sanksi tegas kepada PT SMGP serta belum adanya garansi bahwa PT SMGP telah menerapkan secara konsekwen seluruh rekomendasi (12 Point) hasil investigasi, maka penolakan atas beroperasinya PT SMGP adalah sebuah keniscayaan. “Kita mengigatkan kepada kementerian ESDM bahwa nyawa/keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, ketimbang investasi berkedok kesejahteraan segelintir orang” tegas Irwan yang fungsionaris KAHMI (Korp Alumni HMI) ini.

Turut hadir dalam diskusi tersebut yakni Direktur Eksekutif Madina Institute Al Hasan Nasution, S.Pd, Sekretaris DPD KNPI Kab Madina Khairil Amri, SH, Ketua Umum DPP IMMAN Hapsin Nasution, Ketua Jam NU Samsul Hidayat Borotan, S.Pd, Ketua LSM Fokrat Aswardi Nasution, S.Pd, Ketua KLH Samhur Hasibuan, SH, Ketua PC Lingkar Muda Madani M. Sahnan Siregar, SH, Ketua LSM Concent Dahler Lubis, Ketua Presidium Almandily Abdul Wahab Dalimunthe, S.Pd, Sekretaris DPC GPK Rizky Agustinhar dan sejumlah aktivis muda lainnya.(Rel)

Admin : Iskandar Hasibuan

Komentar

Komentar Anda

  • Dina Sukandar

    Related Posts

    Kasatpel Bandara ” Bungkam “, Kapan Bandara Bukit Malintang Beroperasi..?

    PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Mungkin Ramadhan dan Syawal 2025 semakin dekat, sejumlah warga Mandailing Natal di Jakarta, Surabaya, Kalimantan dan Kota lainnya di Pulau Jawa, mempertanyakan kapan mulainya Bandara Abd.Haris Nasution (…

    Read more

    Continue reading
    Ketua DPD KAI Sumut :  Masyarakat Mandailing Natal Harus Hormati Proses MK

    MEDAN(Malintangpos Online): Pengamat Hukum, Surya Wahyu Danil Dalimunthe mengatakan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) merupakan hak hukum bagi peserta Pilkada. Sehingga menurutnya, proses ini dihormati oleh…

    Read more

    Continue reading

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.