TAPSEL(Malintangpos Online): I Keberadaan sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan masyarakat saat ini, termasuk TKA dalam rencana pembangunan PLTA Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

Dikatakan Ketua Umum (Ketum) PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tapsel, Zulham Hidayah Pardede, TKA di pembangunan PLTA Batangtoru menjadi sorotan karena ketidakjelasan informasi dari pihak pemerintah maupun PT Shinohydro sebagai perusahaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan PLTA tersebut, baik soal Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sudah dipenuhi atau tidak.

Bahkan sebutnya di beberapa media cetak maupun online disebutkan kalau Pemerintah Kabupten (Pemkab) Tapsel juga terkesan menutup-nutupi data tentang TKA yang terlibat di PLTA tersebut kemudian PT Shinohydro kesannya juga tidak berani menyampaikan kejelasan informasi terkait jumlah dan peruntukan TKA yang sekarang informasinya tinggal di daerah Marancar dan Sipirok saat didatangi oleh beberapa awak media atau pers.

Terkait hal itu, Zulham berpendapat bahwa sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Tapsel mengungkapkan informasi keberadaan TKA yang terlibat di pembangunan PLTA itu. “Saya kira Pemerintah Kabupaten Tapsel tidak perlu takut untuk mengungkapkan keberadaan TKA yang terlibat di pembangunan PLTA itu, Kita hanya ingin keterbukaan informasi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan disana-sini,  jika memang keberadaan TKA itu suatu kebutuhan, kita sangat mendukung langkah yang diambil Pemkab Tapsel tetapi dengan catatan harus tetap memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” ucap Zulham dalam pres relisnya, Senin (23/1).

Diutarakannya,  kalau Pemerintah Kabupaten Tapsel kesannya tetap tertutup terkait persoalan TKA ini, ia sendiri juga termasuk bagian dari masyarakat yang merasa khawatir.

“Paling saya khawatir di Tapsel terjadi konflik yang berkaitan dengan TKA. Hal ini tentu tidak bisa disepelekan karena dibeberapa daerah sudah kejadian, sebab dari apa yang kita lihat di beberapa daerah TKA yang merasa di ‘back up’ Pemda setempat bersikap arogan bahkan ada yang sampai menghina warga pribumi seperti yang baru saja terjadi di Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput),” sebutnya.

Hal ini, pungkasnya, harus di antisipasi dengan mendorong TKA tersebut untuk lebih aktif bersosialisasi dengan masyarakat di Tapsel. “Saya merasa Pemerintah Kabupaten Tapsel bisa menjadi contoh untuk daerah lain terkait penggunaan jasa TKA ini, dengan mendorong TKA untuk membaur di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat bisa dengan bebas berinteraksi pun jika memungkinkan untuk menyerap pengetahuan dan membangun situasi kompetisi kemampuan yang lebih universal,” pungkasnya.

Dengan begitu, tuturnya, TKA tersebut akan merasa hidup di negeri sendiri dan fokus bekerja dengan maksimal tanpa merasa khawatir selalu dicurigai. Masyarakatpun akan menyadari bahwa penting sekali untuk meningkatkan kemampuan di tengah kehidupan yang global saat ini. “Dan semua diuntungkan,” tuturnya.

Selain itu juga,  Pemerintah Kabupaten Tapsel juga harus lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal semaksimal mungkin Pemerintah Kabupaten  harus mendorong pihak pengelola pembangunan PLTA agar lebih mengedepankan masyarakat sekitar, karena bagaimanapun segala pembangunan yang berada di negara ini haruslah diperuntukkan dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Jangan sampai Pemerintah Kabupaten Tapsel dan penangggungjawab pembangunan PLTA ini menganggap TKA sebagai ‘raja’ yang harus dijamu dan diberi kemudahan dengan akses VIP, sementara warga pribumi dipersulit dengan aturan dan birokrasi yang berbelit,” tuturnya.

Kemudian, ucapnya, Pemerintah Kabupaten Tapsel harus transparan dalam penerimaan tenaga kerja di PLTA Batangtoru untuk seluruh warga Indonesia terutama masyarakat Tapsel,

“Jangan sampai Pemerintah Kabupaten lebih mengistimewakan TKA apalagi sampai mengabaikan aturan tentang TKA sementara untuk masyarakat Tapsel dipersulit dan berbelit pembangunan PLTA ini seyogiyanya mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka pengangguran di Tapsel,” terangnya.

Secara khusus juga ia meminta kepada Komisi IX DPR-RI yang membidangi Ketenagakerjaan agar memperhatikan dengan serius persoalan banyaknya TKA yang masuk di Indonesia. “Terutama kepada Bapak Dr H. Saleh Partaonan Daulay MH MHum MAg yang hari ini menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI yang daerah pemilihannya termasuk dari Tapsel.

Saya berharap beliau berkenan mendorong Pemerintah Kabupaten  Tapsel dan PT Shinohydro agar transparan terkait keberadaan TKA di Tapsel, agar tidak simpang siur dan semakin melebar ke persoalan lain. Kita berharap DPR-RI mendorong dan meninjau kembali segala berkas-berkasnya,” harapnya. (man)

Admin: Nisrayani

Komentar

Komentar Anda