Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Koalisi Mahasiswa Pemuda Mandailing Natal (KOMANDAN Madina) & Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Kabupaten Mandailing Natal (AMP2K) menggelar Audiensi dengan Bupati Mandailing Natal, di Kantor Bupati , Kamis (16/7).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Bupati Mandailing Natal yang didampingi Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum KOMANDAN Madina, Robi Nasution, bersama Ketua AMP2K, Pajarur Rohman Nasution, menyerahkan secara langsung surat aspirasi terkait keberadaan PT Sorik Mas Mining (PT SMM) di Kabupaten Mandailing Natal.
Robi Nasution menjelaskan bahwa sebelumnya KOMANDAN Madina bersama AMP2K, telah mempersiapkan aksi unjuk rasa pada hari yang sama.
Namun, setelah mencermati perkembangan terbaru berupa hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mandailing Natal yang membahas PT Sorikmas Mining, kedua organisasi sepakat mengedepankan jalur dialog melalui audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
“Kami menilai audiensi merupakan bentuk penghormatan terhadap proses yang sedang berjalan di Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
Karena itu, kami memilih menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.”ujar Robi.
Dalam surat aspirasi tersebut, KOMANDAN Madina dan AMP2K meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menghadirkan pimpinan PT Sorik Mas Mining untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai perkembangan kegiatan usaha, status proyek, kepastian dimulainya produksi, realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), serta kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.
Selain itu, kedua organisasi juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengusulkan kepada Pemerintah Pusat pembentukan Tim Terpadu lintas kementerian/lembaga guna melakukan evaluasi, audit, dan investigasi secara menyeluruh terhadap aktivitas PT Sorikmas Mining, selama lebih dari 28 tahun keberadaannya di Kabupaten Mandailing Natal.
Menurut mereka, langkah tersebut diperlukan untuk menjamin transparansi pengelolaan sumber daya alam, kepastian investasi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Kedua organisasi juga menegaskan bahwa apabila PT Sorikmas Mining tidak mampu memenuhi kewajibannya, tidak memberikan kepastian investasi, serta tidak menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas sesuai kewenangannya, termasuk merekomendasikan evaluasi menyeluruh hingga pencabutan izin apabila terdapat dasar hukum yang mendukung.
“Kami tidak menolak investasi. Kami hanya menuntut investasi yang bertanggung jawab, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Mandailing Natal.” tegas Pajarur Rohman Nasution.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, menyampaikan bahwa Pemerintah, tetap konsisten dengan sikap yang telah disampaikan dalam pembahasan Forkopimda sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten, kata Bupati, telah menyampaikan surat kepada Gubernur Sumatera Utara agar persoalan PT Sorik Mas Mining ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah yang lebih tinggi.
Dalam pembahasan tersebut juga disampaikan pentingnya kepastian keberlanjutan investasi, pemanfaatan kawasan konsesi, serta evaluasi terhadap aktivitas perusahaan.
Apabila perusahaan tidak mampu memberikan kepastian sesuai ketentuan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah mendukung agar Pemerintah Pusat mengambil langkah sesuai kewenangannya untuk mencabut izin perusahaan tersebut.
Robi Nasution mengapresiasi keterbukaan Bupati Mandailing Natal beserta jajaran yang telah menerima dan mendengarkan aspirasi kedua organisasi tersebut.
Namun, ia berharap hasil audiensi tidak berhenti pada penyampaian aspirasi semata.
“Kami mengapresiasi langkah Bupati yang telah menyampaikan persoalan PT Sorikmas Mining kepada Gubernur Sumatera Utara.
Kami berharap langkah tersebut segera ditindaklanjuti secara konkret, termasuk usulan pembentukan Tim Terpadu lintas kementerian/lembaga sebagaimana yang kami sampaikan dalam surat aspirasi.
Evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai masa depan investasi PT Sorik Mas Mining setelah lebih dari 28 tahun berada di Mandailing Natal.” kata Robi.
Sementara itu, Pajarur Rohman Nasution menegaskan bahwa KOMANDAN Madina, bersama AMP2K akan terus mengawal perkembangan persoalan PT Sorikmas Mining, secara konstitusional dan terbuka.
Menurutnya, hasil rapat Forkopimda dan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal harus menjadi momentum untuk menghadirkan langkah nyata demi kepastian hukum, kepastian investasi, serta manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten, DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun PT Sorikmas Mining memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikan persoalan ini secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Mandailing Natal. Kami akan terus mengawal proses ini hingga masyarakat memperoleh kepastian yang nyata.” Ujar Pajar ( Dita/Isk/Rel)
Admin : Iskandar Hasibuan.
