Komentar Aktivis dan LSM, DPRD Harus Panggil Kadis PMD dan Inspektorat Madina

Iskandar Hasibuan,SE

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Aktivis, Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) , mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Mandailing Natal, segera memanggil Kepala Dinas PMD dan Kepala Inspektorat, untuk klarifikasi terkait banyaknya sorotan terhadap pelaksanaan Dana Desa(DD) dan Dana Kelurahan  akhir-akhir ini baik di Facebook,Online dan Media Cetak.

            “  Saya pikir sudah waktunya 40 anggota DPRD Mandailing Natal, baik itu Komisi I,II,III dan IV ataupun dengan artian lintas Komisi, untuk segera memanggil Kepala Dinas PMD, Kepala Inspektorat, Camat se Mandailing Natal, untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat(RDP) terkait dengan banyaknya persoalan yang muncul dalam pengelolaan Dana Desa,” ujar Aktivis Sosial dan Mantan Anggota DPRD (Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan, Rabu sore(6-11) di Rindang Hotel Panyabungan.

            Iskandar Hasibuan yang juga Pimpinan Redaksi Malintang Pos Group, mengakui selama kurun waktu bulan September, Oktober dan November 2019 telah menerima sebanyak 29 surat dari 29 Desa dan dari 9 Kecamatan yang banyak bermasalah Dana Desa(DD) nya dan ada sebanyak 15 desa langsung mendatangi kantor Redaksi Malintang Pos Group.

DD Desa Malintang Jae Tahun 2019/Dokumen

Contoh, pengaduan terkait Website Desa di Kecamatan Siabu, Laporan LP.Tipikor Nusantara baik ke Inspektorat maupun Kejatisu, Dana Desa Malintag Julu, Desa Malintang Jae, Desa Malintang, Desa Pasar Baru Malintang, Desa Bange dan Desa Bange Nauli, serta Desa Lambou Darul Ikhsan di Kecamatan Bukit Malintang yang lolos dari pengawasan Inspektorat

            Selain itu, Dana Desa Panyabungan Utara, Dana Desa Panyabungan, Dana Desa Panyabungan Barat, Dana Desa Panyabungan Selatan, Dana Desa Pakantan, Dana Desa Batang Natal dan Dana Desa Kecamatan Ranto Baek, serta desa desa lainnya, telah banyak dilaporkan masyarakat, tetapi kelihatannya tidak ada tindak lanjut dan cendrung dibiarkan.

            “ Pimpinan DPRD ataupun Komisi-Komisi di DPRD Mandailing Natal, jangan pura-pura terhadap persoalan Dana Desa (DD), karena mayoritas setiap desa menerima lebih Rp 1 Milyar sekarang per tahun, lihat langsung diwilayah Pemilihan masing-masing, semua dan hampir seluruh desa dan kelurahan belum ada yang benar-benar meningkat ekonominya,” ujar Iskandar Hasibuan dengan tegas dan lantang dihadapan mahasiswa dan LSM.

            Bahkan, ujar Iskandar, pihaknya dari Malintang Pos Group telah masuk ke 330 desa se Mandailing Natal, hanya tinggal sekitar 40-45 desa lagi yang belum langsung dilihat pelaksanaan Dana Desa(DD), semua desa belum menunjukkan sesuai keinginan Pemerintah Pusat, sebab ada dugaan anggaran DD telah digerogoti dari berbagai sisi, ada untuk Bimtek, ada untuk pengadaan-pengadaan lainnya, yang sebenarnya pihak desa belum mampu untuk melaksanakannya di desa tersebut, sehingga program tersebut tidak menghasilkan apa-apa kepada masyarakat desa setempat, inilah yang boleh dikatakan akibat Pendamping yang ditugaskan tidak mempunyai kemampuan membantu masyarakat khususnya Kades danb aparat desanya.

           “ Jika DPRD tidak segera memangil Kadis PMD, Inspektorat dan Camat di 23 Kecamatan, maka Dana Desa yang dikucurkan ke Mandailing Natal, lebih 350 Milyar /tahun akan menjadi bibit Korupsi bagi Kepala Desa, sebab Kades dalam persoalan DD ini serba salah disebabkan adanya tekanan dari atas dan dari bawah di tekan rakyat/warganya, ironis memang,” ujar Iskandar Hasibuan dengan tegas.

            Mungkinkah DPRD mau memanggil …? Bisa ia, bisa tidak, sebab sampai sekarang ini belum pernah ada wakil rakyat yang menyuarakan persoalan DD ke media, kalaupun ada, hanya sebatas adanya pertanyaan Wartawan, kalau secara khusus untuk menyorotinya belum pernah, apalagi DPRD Madina Priode 2019-2024 sekarang, kelihatannya masih ragu-ragu.

            “ Masyarakat Mandailing Natal, juga jangan nanti ada yang membela Kades yang salah ataupun yang salah menyalahgunakan Dana Desa(DD), sebab Kades juga harus kita ajari mandiri, artinya menggunakan hal Otonomi Desanya, bukan Otanya Kepala Desa di Desanya, tapi Otonomi Desa nya di Desa nya,” ujar Fahruddin Hasibuan Mahasiswa asal Kota Panyabungan diacara bincang-bincang dan dialog terkait ektabiltas Inspektorat dan Dinas PMD Madina sekarang ( Tim/Red)

 

 

Admin     : dina soekandar hasibuan

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.