PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Dua(2) orang politisi dari Partai Demokrat H.Binsar Nasution  dan PDI Perjuangan Kabupaten Mandailing Natal Iskandar Hasibuan, mengharapkan kepada Pemerintah Pusat dan Gubernur Sumut dalam menerbitkan izin Amdal dari PT.Sorikmas Mining (PT.SMM) untuk mengkaji dampak buruk yang akan ditimbulkan dimasa yang akan datang, jangan hanya enaknya dikaji, dampaknya juga harus dikaji, pokoknya jangan menjadi Bom Waktu bagi masyarakat disekitar Tambang.

            “ Saya hanya berharap semua orang yang diajak membicarakan Amdal PT SMM , agar berbuat dan berkata jujur, jangan mau dibeli oleh perusahaan karena  Saat ini semua gampang,” ujar Politisi Demokrat Madina H.Binsar Nasution,SH kepada Malintangpos Online, Jumat malam(21-12) yang dihubungi Via selularnya.

            Kata dia,  nanti ketahuan jangan membuat beban terhadap diri sendiri dan masa depan anak bangsa khususnya generasi Madina ke depan. Sebagai contoh banyak yang selama ini merasa dilindungi kekuasaan .

            Atau mungkin saja dijanjikan akan dilindungi namun faktanya di belakang hari tindak hukum bisa jadi dikorbankan. Sudah banyak contoh di negeri ini bisa kita lihat berita yang sedang marak operasi OTT di beberapa kementerian dan pemerintah daerah.

“ Mari kita jadikan pelajaran khususnya kepada Abang abang kepala desa yang di undang ke kementerian lingkungan hidup terkait amdal PT SMM yang kabarnya dalam waktu dekat akan beroperasi kembali,” ujar H.Binsar Nasution yang selalu bicara ceplas-ceplos.

Pernah ngak dibicarakan DPRD..? Sepengetahuan saya tidak ada , karena tidak pernah ada rapat tentang itu di DPRD sehingga tidak ada yang mewakili DPRD, karena setiap yang mewakili DPRD terhadap persoalan seperti itu, mestinya melalui pembahasan rapat dulu dan ditentukan dulu sikap apa yang akan di bawa DPRD dan ditentukan tim yang akan mampu memperjuangkan sikap itu.

Sepengetahuan saya itu belum pernah dilakukan oleh pimpinan mengundang dan membahasnya jadi sesungguhnya tidak ada sikap dan utusan DPRD tentang itu menurut saya sesuai dangan  mekanisme yang ada di gedung dewan itu, kata H.Binsar Nasution yang juga anggota DPRD Madina dari Fraksi Demokrat itu.

Secara terpisah Ketua DPC.PDI Perjuangan Kab.Madina Iskandar Hasibuan yang mintai pendapatnya, mengaku kaget dengan berangkatnya beberapa Kades ke Jakarta untuk masalah Amdal dari PT.SMM yang informasinya akan segera beroperasi lagi setelah lama tidak melakukan aktifitas diwilayahnya.

Kata Iskandar Hasibuan, dirinya sepakat dengan H.Binsar Nasution terkait rencana penerbitan izin Amdal PT.SMM oleh Pemerintah Pusat, karena pemerintah pusat ngak merasakan apa-apa nantinya jika ada masalah muncul dimasa mendatang, yang merasakan atau yang korban nantinya adalah masyarakat disekitar beroperasinya perusahaan Tambang Emas tersebut.

Langkah yang dibuat..? ia sama dengan H,Binsar Nasution, kaji benar-benar, kades jangan se enaknya saja mengisinkan, ada aturan yang harus dilalui dan dijalani oleh pihak perusahaan, jangan hanya izin Kades, saya juga punya hak, sebab dipastikan akan menimbulkan masalah dan dipastikan akan perlawanan dari masyarakat.

“ Jangan hanya Kades yang mengisinkan, harusnya Kades Tanya dulu warganya, apa masalah yang muncul nanti, saya berani jamin pasti aka nada masalah jika izin Amdal dikeluarkan pemerintah pusat, gagasan siapa ini membawa Kades ke Jakarta, ini kita minta DPRD segera memanggil Kades dan Camat ke DPRD untuk klarifikasi,” ujar Iskandar Hasibuan yang juga suka bicara blak-blakan dan prontal jika menyangkut kepentingan rakyat( Red-Put).

Admin : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda