PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Mantan anggota DPRD Kab.Madina (Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan, mengatakan kalau Mengingat chek and balances sudah menjadi pengecualian di negara ini, maka cara yang sangat efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh rakyat secara radikal.
Kenapa cara ini, karena cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memungkinkan untuk mencampuri atau bahkan mengawasi dari tindakan kekuasaan penegak hukum dan apalagi kita tau bersama antara DPRD dengan Polisi, Jaksa dan Bupati di Madina punya hubungan khusus yang disebut Muspida.
Hal itu disampaikan oleh Mantan Anggota DPRD Madina yang juga Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Madina (Komisi Hukum dan Pendidikan) Iskandar Hasibuan, menjawab pertanyaan wartawan sekitar kegiatan DPRD Madina selama ini yang kerap kali membingungkan masyarakat.
Kata Iskandar, persoalan kinerja DPRD Madina yang akhir-akhir ini dikeluhkan masyarakat bukanlah hal yang baru, sejak dulu juga dikeluhkan rakyat, Cuma ketika menjelang Pemilihan Legislatif nanti pada Tahun 2019 mendatang, maka warga/rakyat kembali memilih wakil rakyat yang itu ke itu saja.
Maksudnya..? sekarang semua salah DPRD Madina dimata masyarakat, apalagi sejak adanya kegiatan Bimtek DPRD di Kota Padang baru-baru ini, namun yang sebenarnya masyarakat lupa bahwa Rakyat lebih berhak melakukan pengawasan, tetapi sampai sekarang ini belum ada rakyat dari elemen mana sajapun yang mau mengawasi DPRD Madina, walau sering disoroti dan disumpahi.
Kata dia, apakah inilah Demokrasi itu, apakah memang rakyat yang mengaku-ngaku intelektual, tetapi ngak mempunyai kemampuan untuk mengawasi Wakil Rakyatnya, karena itu ada baiknya di Momen Idul Fitri 1438 H ada kekuatan baru yang melakukan pengawasan terhadap DPRD agar DPRD mengawasi kinerja Pemerintah. Insya Allah.(red).
Admin : Dina Sukandar Hasibuan,A.Md