Komisi 3 DPRD ” Mandul ” Proyek PUPR dan Perkim Mandailing Natal Nyaris Tidak Diawasi Setiap Tahun Anggaran

Sejak zaman dulu, bahwa Tupoksi DPRD Kabupaten adalah singkatan dari Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kabupaten.

Maksudnya ..? Tugas DPRD Kabupaten meliputi pembentukan peraturan daerah, pembahasan dan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Lebih Detailnya,Pembentukan Peraturan Daerah (Perda): DPRD Kabupaten bersama-sama dengan Bupati membentuk Perda, yang merupakan peraturan yang berlaku di wilayah kabupaten.

Perda ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan di daerah, seperti tata ruang, ketertiban umum, dan lain-lain.

Tentang Anggaran: DPRD Kabupaten memiliki fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati.

APBD merupakan rencana pendapatan dan belanja keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya.

Dan Pengawasan: DPRD Kabupaten memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD.

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Perda dan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Persoalannya, Tugas Pengawasan DPRD khususnya Komisi 3 DPRD Mandailing Natal, setiap tahunnya, baik waktu menjelang pembahasan APBD, maupun ketika Pelaksanaan APBD, sepertinya Komisi 3 DPRD Mandailing Natal, boleh dikatakan ” Tutup Mata,” setiap pelaksanaan proyek yg ada dalam buku APBD.

Contoh , ketika Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, menjadikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses layanan publik.

Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rajab Asri pada Jumat, 10 Januari 2025 yg lalu, mengatakan selama tahun 2024 pemerintah daerah membangun 31,4 kilometer jalan yang tersebar di Mandailing Godang, Mandailing Julu, dan Pantai Barat.

Rajab memaparkan, ruas-ruas jalan yang rampung dikerjakan itu adalah Aek Godang-Hutabargot sepanjang 1,9 Km, Simpang Siobon-Aek Mata 3,5 Km, Simpang Pagur-Bandar Lancar 5,5 Km, Maga-Tanobato 2,7 Km, dan Batu Mundom 0,105 Km.

Kemudian, ruas jala Simpang Bintungan Bejangkar-Simpang Kampung Kapas 3,2 Km, Padang Silojongan-Ranto Panjang 1,75 Km, Abdul Haris Nasution-Raja Junjungan Lubis (Lingkar Timur) 1,976 Km, Padang Silojongan-Ranto Panjang 0,22, dan Tabuyung-Manuncang 11 Km.

Bahkan waktu itu, Kepala Dinas PUPR Madina Elpiyanti Harahap waktu itu menambahkan, rampungnya 31,4 Km jalan itu meningkatkan persentasi kemantapan jalan di kabupaten dari sebelumnya 59,91 persen menjadi 61,61 persen.

Pertanyaannya, Komisi 3 DPRD Madina Priode 2024 -2029, yg sekarang sudah Bulan Mei 2025, Pernahkah turun langsung melihat dari dekat apa yg telah dipaparkan oleh Kabid Bina Marga dan Kadis PUPR Mandailing Natal tersebut…? Kalau pernah Alhamdulillah, apakah ada Dokumentasinya, atau hanya Sebatas cerita Pemerintah, yg jelas Komisi 3 DPRD yg bisa menjawabnya, kalau bagus kata mereka maka tidak akan ada temuan BPKP Sumatera Utara nanti. Ini baru Dinas PUPR Madina.

Serta Bagaimana dengan Proyek di Dinas Perkim Madina yg dipimpin oleh Ruly Andri Harahap..? Segera tulisannya dibuat secara bersambung

Admin : Iskandar Hasibuan.