Dina Sukandar
MEMBICARAKAN Bencana alam, maka kita tidak akan luput membicarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) disetiap Kabupaten/Kota maupun Provinsi di Republik Indonesia ini, begitu juga dengan kejadian banjir bandang melanda beberapa desa diwilayah Kabupaten Mandailing Natal dan baru-baru ini terjadi di beberapa desa diwilayah Kecamatan Kotanopan khususnya Desa Hutadangka.
Karena itu, masyarakat korban banjir baik di Bukit Malintang, Hutabargot, Panyabungan Barat dan Kotanopan tidak boleh bersedih, tetapi tetap harus semangat guna untuk menghilangkan trauma banjir dan Pemerintah maupun DPRD Mandailing Natal,harus cepat mengatasi semua kerusakan-kerusakan yang terjadi disebabkan banjir bandang.
Bagaimana caranya..? baik Pemerintah,DPRD dan masyarakat ada baiknya Membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik kembali. Sungai dan selokan adalah tempat aliran air sehingga jangan sampai tercemari dengan sampah atau menjadi tempat pembuangan sampah yang akhirnya menyebabkan sungai dan selokan menjadi tersumbat.
Melakukan reboisasi tanaman khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat,Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuar lahan hijau untuk penyerapan air.Berhenti membangun perumahan di tepi sungai, karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah juga akan masuk sungai.
Berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan besar, karena akan menyebabkan bumi ini akan semakin sulit menahan bebanya dan membuat permukaan tanah turun.Hindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar dan juga di bantaran sungai, karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Sebenarnya menebang pohon tidak dilarang bila kita akan menanam kembali pohon tersebut dan tidak membiarkan hutan menjadi gundul.
Penulis yang kerap kali melakukan sosial kontrol terhadap penanganan banjir bandang maupun bencana alam yang terjadi, terkadang sering emosi melihatnya,sebab ada pihak Pemerintah Mandailing Natal yang sebanrnya khusus untuk bertindak cepat seperti pihak BPBD sangat jauh dari harapan masyarakat jika terjadi suatu bencana alam di daerah kita.
Padahal, harusnya BPBD yang singakatannya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah punya kewenangan khusus untuk melakukan baik setelah bencana maupun sebelumnya sangatlah diharapkan, tetapi nyatanya harapan yang banyak terhadap instansi yang menangani bencana justuru lebih sering menjadi bahan “ Olokan Masyarakat” selama ini.
Contoh, ketika Bupati Madina Drs.H.Dahlan Hasan Nasution Kamis siang(27-04) berkunjung/ meninjau banjir bandang Hutadangka, terlihat beberapa SKPD ikut serta, namun banyak sebenarnya yang harus dikerjakan, namun sampai sekarang ini kelihatan para SKPD enggan untuk turun tangan langsung, hanya satu dua SKPD yang langsung turun, misalnya Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol, Dinkes.( Bersambung).
Admin : Dina Sukandar Hasibuan,A.Md
