Dina Sukandar
MASYARAKAT Kabupaten Mandailing Natal, sekarang ini sudah mulai ” Apatis ” terhadap kasus -kasus dugaan Korupsi yang terus melingkari lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal,Sumatera Utara.
Padahal, baik aksi demo, surat pengaduan, laporan sejumlah elemen, maupun hasil penyelidikan dan penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sudah sering terdengar,serta informasi dari Facebook, Media Online,Koran,Youtube hingga siaran TV sudah berkali- kali, tapi semuanya Lolos alias tidak ada tindak lanjutnya.
Makanya, mungkin KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang punya Motto ” Jujur Itu Hebat ” sudah ” Buta dan Tuli ” sehingga hingga 22 Mei 2021 belum melirik dan mendengar dugaan Korupsi yang terjadi disejumlah instansi yang ada di Pemerintahan Mandailing Natal.
Misalnya, aksi sejumlah elemen mahasiswa dan Pemuda baik di Kejatisu dan KPK di Jakarta terkait DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun 2019 dan 2020, Pengadaan Buku sumber dana BOS tahun 2019 sampai sekarang ini melenggang kangkung alias tidak bisa APH, lebih -lebih KPK sama sekali tidak melihat aksi -aksi yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.
Apa mungkin karena dugaan Korupsi tersebut sama sekali tidak terjadi..? Bisa jadi tidak benar, tetapi kenapa masyarakat sering melakukan aksi protes,atau jangan -jangan ada ” Udang Dibalik Peyek ” sehingga sejumlah elemen yang diharapkan menjadi pengawas ikut “Terlibat ” dalam menggerogoti APBD Mandailing Natal, hanya mereka yang bisa menjawabnya.
Sabtu pagi(22/5) seorang Penelephon menghubungi Redaksi ” Hallo.. Assalaimu Alaikum, ini Redaksi Malintang Pos ia, saya mau cerita tentang kegiatan Bimtek untuk Kepala Desa dan Ketua TP.PKK Desa,” ujar si Penelephon yang direkam langsung melalui Selular.
” Setiap tahun Bimtek yang terus -terusan sukses adalah melibatkan sejumlah orang yang diduga dekat dengan Bupati, karena jika tidak begitu pasti Polisi dan Kejaksaan akan turun tangan melakukan penyelidikan dannpenyidikan, ” sebut si penelephon lagi dengan penuh semangat.
Malintang Pos Group sulit ” Membongkar Dugaan Korupsi di Mandailing Natal,” sebutnya lagi
Kenapa..? Pokoknya sulit, soal Bimtek ada yang megang dan kolaborasi dengan sejumlah elemen, proyek di Dinas Pendidikan ada oknum -oknum yang dekat dengan Penguasa memainkannya.
Coba cek dilapangan, ada kontraktor yang ” Mendominasi ” proyek DAK tahun 2020, apa mungkin 1 kontraktor mengerjakan sampai 5 dan 6 Unit Gedung sekolah, padahal proyek DAK tersebut memakai tangan Kepala Sekolah,tapi bisa mereka atur dengan mulus dan Kasek tidak berkutik.
Begitu juga dengan Bimtek Kades setiap tahun yang dananya dari Dana Desa, bayangkan BLT -DD Belum dibagi ke warga, sudah ada program Bimtek Kades, Sekdes dan BPD, biayanya hanya Rp 5.000.000/ orang, tapi jika sampai 300 orang yang ikut sudah berapa Dana Desa keluar dari Mandailing Natal ( Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan.
