Dina Sukandar
PENGUMUMAN Yang disampaikan oleh pihak KPUD Provinsi Sumatera Utara,Selasa(17-01) bahwa KPUD Kabupaten Mandailing Natal dibawah Komando Agussalam Nasution sebagai Ketua dan Sekretaris Mawardi Hasibuan,sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) kembali mencatatkan nama dengan mendulang prestasi sebagai salah satu KPU Kab/Kota terbaik se-Sumatera Utara untuk kategori Komitmen dan Kontribusi Nyata dalam Penyelesaian Laporan Keuangan membuat masyarakat acung jempol kepada seluruh jajaran KPUD.
Kenapa..?sebelumnya juga KPUD Kab.Madina menjadi bahan perbincangan ditengah-tengah masyarakat disebabkan langkah-langkahnya dalam setiap even pesta demokrasi baik Pileg maupun Pilkada lalu selalu bertindak ditengah-tengah sekalipun banyak yang menuding mereka ini dan itu, tapi jajaran KPUD Madina itu tetap berjalan di koridornya sebagai pihak yang menyelenggarakan even demokrasi.
Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) kembali mencatatkan nama dengan mendulang prestasi sebagai salah satu KPU Kab/Kota
terbaik se-Sumatera Utara untuk kategori Komitmen dan Kontribusi Nyata dalam Penyelesaian Laporan Keuangan begitu diterima masyarakat informasi tersebut langsung berbagai komentar dan pendapat bermunculan.
Apalagi,Penghargaan tersebut diberikan usai penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Semester II/Tahunan Tahun 2016 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Selasa (17/1).
Berdasarkan Informasi dari Sekretaris KPUD Madina,Terdapat tiga kriteria penilaian dalam pemberian penghargaan dalam Rakor tersebut, diantaranya adalah Pengelolaan Barang Milik Negera, Penyerapan Anggaran, dan Komitmen dan Kontribusi Nyata dalam Penyelesaian Laporan Keuangan.
Masing-masing KPU Kab/Kota yang memperoleh penghargaan tersebut antara lain; KPU Kabupaten Batu Bara, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai KPU berprestasi dengan kriteria Pengelolaan Barang Milik Negara.
Prestasi dengan kriteria Penyerapan Anggaran diperoleh KPU Kabupaten Deli Serdang, KPU Kota Tebing Tinggi, dan KPU Kota Padangsidimpuan. Sedangkan prestasi dengan kriteria Komitmen dan Kontribusi Nyata dalam Penyelesaian Laporan Keuangan diperoleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, KPU Kabupaten Nias Selatan, dan KPU Kabupaten Mandailing Natal.
Usai menerima penghargaan tersebut, Sekretaris KPU Madina, Mawardi, via seluler mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua dan Anggota KPU Madina dan seluruh Pegawai Sekretariat KPU Madina atas penghargaan yang telah diterima, terutama kepada Staf pengelola bagian keuangan atas kerja kerasnya dalam menyiapkan laporan keuangan KPU Madina.
“Saya mewakili Sekretariat KPU Madina mengucapkan terimakasih dalam penerimaan penghargaan ini. Tentunya prestasi ini adalah milik kita semua. Semoga hal ini dapat menjadi pemacu bagi KPU Madina untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih efisien, akuntabel dan transparan,” ucap Sekretaris KPU Madina.
Sementara itu, Ketua KPU Madina, Agus Salam, usai mendengar kabar tersebut di ruang kerjanya menyampaikan, pencapaian ini merupakan prestasi yang harus dipertahankan dan terus untuk ditingkatkan. Karena prestasi ini adalah bukan sekedar nilai, namun secara tidak langsung, ini adalah bukti etos kerja pegawai Sekretariat khususnya Staf pengelola keuangan yang telah mengantarkan KPU Madina meraih prestasi tersebut.
Website KPUD Madina
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) menyoroti pembaharuan website agar lebih akses dan dapat dijangkau oleh pengguna media sosial terutama bagi mereka yang menyandang disabilitas.
Anggota KPU Madina Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Akhir Mada menyampaikan, pembaharuan konten maupun menu dan sub menu yang ada di website KPU Madina perlu diperbaiki agar dapat digunakan bagi semua kalangan. Artinya, jika selama ini website tersebut hanya dapat digunakan oleh orang normal, maka ke depannya website tersebut dapat juga digunakan bagi mereka yang disabilitas.
“Termasuk nantinya yang akan diperbaharui secara spesifik adalah teks alternatif pada gambar, transkrip tertulis pada audio visual, huruf yang dapat dibesarkecilkan serta dokumen-dokumen yang menggunakan versi akses sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pengguna,” ujar Akhir Mada di Sekretariat KPU Madina, Kamis (26/1).
Disebutkannya, selama ini memang audio visual yang ditampilkan di laman KPU Madina belum mempunyai teks transkrip, sehingga bagi mereka yang disabilitas (khususnya yang cacat pada pendengaran) tidak mengetahui isi video tersebut, sehingga sangat perlu untuk dibuat teksnya. Begitupun kekurangan-kekurangan lainnya akan segera diperbaiki.
Operator website KPU Madina, Mukmin, menyampaikan, siap untuk melakukan pembaharuan tersebut. Disampaikannya, proses pembaharuan tersebut tentunya butuh ketelitian dan kehati-hatian sehingga tidak merusak data yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal pembaharuan ini, akan ada penambahan konten, data, dan dokumen-dokumen yang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Semuanya telah kita lihat, apa-apa saja yang akan diperbaharui. Kami Tim Operator sejauh ini tidak melihat akan adanya kendala jika nantinya akan diadakan pembaharuan, begitu pun data-data dan dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya tidak ditemui adanya ancaman kerusakan atau pun kehilangan (destruction of data). Yang pasti kami akan kerja maksimal,” katanya.
DPT-PILKADA-BISA-DILIHAT-
ANGGOTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, untuk memastikan bahwa warga yang memiliki hak pilih telah terdaftar dalam DPT Pilkada Serentak 2017, yang bersangkutan dapat melihatnya melaluismartphone atau gadget, Jumat (23/12).
“Teman-teman bisa mengakses ini lewat smartphone, tablet atau internet. Di sini bisa diakses DPT (Daftar Pemilih Tetap) pilkada serentak, jadi silahkan melalui pilkada2017.kpu.go.id, ini memudahkan kita untuk mengecek nama, dan TPS (Tempat Pemungutan Suara) nya di mana,” kata Ferry.
Hal tersebut dikatakannya saat mengunjungi Kelurahan Setia Budi, Jakarta Selatan, dan Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat bersama Anggota KPU RI lainnya, Hadar Nafis Gumay guna memastikan bahwa DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 telah terpasang dan diumumkan oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Hadar menambahkan, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan bagi warga yang tidak sempat mengunjungi kelurahan terdekat untuk mengecek DPT di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
“Tentu ini tidak semua orang akan bisa selalu datang ke kelurahan, karena mungkin rumahnya agak jauh, atau tidak ada waktu. Kami sudah menyediakan di dalam websiteportal KPU. Jadi silahkan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), atau nama, nanti akan kelihatan,” kata Hadar.
Dari hasil kunjungannya tersebut, Ferry mengatakan bahwa DPT yang diumumkan di masing-masing sekretariat PPS sudah cocok dengan apa yang tercantum dalam Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITaP) 2017.
“Tadi kita juga kroscek, jadi yang di TPS di sini, yang ditempel dengan yang ada di kita (SITaP 2017) itu sudah sesuai. Jadi teman-teman di lapangan sudah memasukkan data-data yang optimal di tiap TPS,” tambah Ferry.
Jika terdapat warga yang belum terdaftar dalam DPT tetapi sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, Ferry mengatakan yang bersangkutan tetap memiliki hak pilih.
“Tidak usah khawatir, kalau masyarakat itu punya KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil setempat, maka dia berhak menjadi pemilih. Dan itu didaftarkan langsung pada hari pemungutan suara kepada petugas KPPS di TPS-TPS yang ada sesuai dengan lokasi dimana dia tinggal. Dan nanti proses pemberian suaranya dilakukan pada pukul 12 hingga pukul 1 (13.00),” papar dia.
Untuk warga yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, namun belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan dari Disdukcapil, Hadar menjelaskan yang bersangkutan harus berkoordinasi dengan Disdukcapil dimana dia berdomisili.
Karena proses perekaman data kependudukan membutuhkan waktu, Hadar berharap warga yang belum memiliki KTP elekronik atau surat keterangan dapat segera mengurus persyaratan tersebut secara proaktif.
“Jadi jangan tunda-tunda, kalau hari H tentu tidak bisa, karena prosesnya memakan waktu untuk memproses warga yang belum memiliki data sama sekali. Oleh karena itu baiknya dilakukan sesegera mungkin, jangan menunggu, kan masih ada waktu kurang lebih satu setengah bulan menuju 15 Februari 2017,” terang Hadar
Perjanjian Kinerja KPUD Madina
Guna terwujudnya efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang baik dalam pencapaian kinerja, kualitas kinerja birokrasi dan penyelenggara yang berorientasi pada hasil, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 di aula KPU Madina, Jalan Merdeka No. 2 Kayujati, Panyabungan, Rabu (18/1).
Hadir dalam acara itu Ketua beserta Anggota KPU Madina, Sekretaris, Kassubbag, serta staf Sekertariat KPU Madina.Acara tersebut diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja KPU Madina Tahun 2017 yang ditanda tangani Ketua KPU Madina. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Madina Tahun 2017 yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris KPU Madina yang disaksikan oleh Anggota KPU Madina, Kasubbag, dan staf Sekretariat KPU Madina.
Ketua KPU Madina, Agus Salam menyampaikan, untuk terwujudnya pencapaian kinerja KPU Madina tahun 2017, perlu dibuat penandatanganan Perjanjian Kinerja. Dia menyebut, acara ini bukan hanya seremonial semata, melainkan harus betul-betul dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. “ Ini adalah amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan PK,” sebut Agus.
“Saya meminta pada seluruh Anggota KPU, Sekretaris, para Kasubbag dan Staf Sekretariat KPU Madina untuk sama-sama bekerja demi terwujudnya semua target kinerja yang akan dicapai,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Madina, Mawardi menyebutkan, penandatanganan Perjanjian Kinerja tersebut merupakan komitmen KPU Madina dalam meningkatkan dan mencapai target kinerja KPU Madina tahun 2017. “Perjanjian Kinerja ini adalah pedoman KPU Madina yang harus dijalankan sebagaimana naskah yang telah ditanda tangani dalam Perjanjian Kinerja tersebut,” ujarnya.
Admin : Dina Sukandar A.Md
