PERSOALAN  Pengelolaan dan pelaksanaan proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) dari tahun ke tahun di 9 Desa se Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, sejak digulirkan 2015 – 2019 belum mampu mengangkat Ekonomi masyarakat disebabkan Kades lebih dominan membangun Jalan Rabat Beton atau bangunan fisik yang anggarannya selain sudah Mark Up, kualitasnya sangat jauh dari anggaran yang tersedia.

            9 Desa di Panyabungan Barat sejak 2015 – 2019 yang mendapat Dana Desa (DD) adalah Desa Runding, Desa Hutatonga BB, Desa Barbaran, Desa Barbaran Jae, Desa Batang Gadis, Desa Batang Gadis Jae, Desa Sirambas, Desa Sabajior dan Desa Hutabaringin, yang mayoritas desa-desa tersebut membangun fisiknya minim pengawasan dari pihak pengawas.

            Misalnya, pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Dana Desa (DD) Hutatonga BB, Desa Runding, Desa Batang Gadis, Desa Batang Gadis Jae, maupun Desa Barbaran dan Desa Barbaran Jae pada umumnya pengaduan masyarakat tidak ada tuntasnya, sebab pengawas seperti Inspektorat tidak tertutup kemungkinan main mata, sehingga walaupun tidak sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) selalu Lolos alias 100 % sukses.

Contoh, Drainase tahun 2018 Desa Batang Gadis anggarannya Rp 150. Juta lebih dengan Panjang 150 Meter untuk Drainase/Parit Desa Saba Julu Desa Batang Gadis, mendapat protes keras dari masyarakat, sebab belum apa-apa bangunannya sudah retak dan juga tidak di plester sebagaimana mestinya proyek pembuatan saluran air.

Sebelumnya juga proyek Dana Desa (DD) tahun 2017 untuk Desa  Hutatonga BB dan Desa Runding telah diadukan oleh masyarakat ke Inspektorat maupun Kejaksaan Negeri Madina dan bahkan warga Desa Hutatonga sempat membuat Spanduk diatas Jalan menuju Desa Barbaran bahwa kegiatan DD di desa itu bermasalah, tapi tetap tidak ada penyelesaiannya.

Dana Menguap

            Secara terpisah Pemerhati Pembangunan Dan Desa Khoirul Hasan Nasution,ST menilai minimnya pengawasan dalam pelaksanaan DD diwilayah Kecamatan Panyabungan Barat seperti di Desa Batang Gadis dan Desa Batang Gadis Jae adalah tidak terlepas dari banyaknya anggaran yang sebenarnya tidak ada di RAPBDes justuru menguap ke kegiatan atau timbul biaya baru, sehingga Kades ikut bingung.

Contoh..? Pembuatan SPJ ataupun dalam menyurun RAPBDes bagaimanapun sampai sekarang ini walaupun kades berkali-kali telah melakukan Bimtek dan juga ada Pendamping Desa, ada Pendamping Kecamatan ataupun staf tehniknya, tapi namanya kualitas sama juga bohong, lihat bangunan fisik Dana Desa di Desa Batang Gadis dan Batang Gadis Jae, baik Drainase/Parit/Saluran air ataupun Embung Desa yang dibangun bersama kualitasnya sangat tidak pas sekali.

            “ Minimnya pengawasan disebabkan kades, pihak kecamatan, kabupaten serta pihak- pihak lainnya main mata dalam masalah Dana Desa, akibatnya  kualitas tidak baik, inilah akibat tidak adanya pengawasan,” ujarnya lagi ( Bersambung Terus Tiap Hari)

Komentar

Komentar Anda