Liputan Wartawan Malintang Pos (1), Dana Desa di Korupsi Berjamaah, Polisi Harus Tegas

Redaksi Yth:

                Pimpinan Redaksi Malintang Pos Group sejak 05 Mei  2019 menugaskan Wartawan Nanda Sukirno, Suaib Nasution, Aris Munandar Hasibuan untuk melakukan Investigasi dan Dialog dengan masyarakat desa,serta Kades dan aparat desa, terkait dengan penggunaan DD dan manfaatnya bagi masyarakat sejak digulirkan oleh Presiden RI Ir.Joko Widodo tahun 2015 lalu hingga sekarang, berikut ini laporannya. Terimakasih.

Bangunan kantor desa tar lola.. Panjang 7 m dan lebar 4 meter. Anggaran Rp 99. 784.000/ Nanda Sukirno

ANGGARAN dana desa terus mengguyur sebanyak 74.954 desa se Indonesia. Total dana desa sejak 2015 dan hingga 2019 sudah mencapai Rp 257 triliun. Rinciannya, pada 2015 senilai Rp 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp 47 triliun, pada 2017 mencapai Rp 60 triliun, pada 2018 mencapai Rp 60 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun.

Namun, dana sebesar itu tak semuanya mulus turun ke desa, sebagian dihisap para koruptor. Baru-baru ini koran nasional dan lokal mengungkap isu korupsi dana desa. Data yang disorongkan ICW menyebutkan, tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar, belum termasuk Dana Desa untuk wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk kita ketahui, bahwa Lima besar tingkat korupsi adalah  menyangkut infrastruktur dan non infrastruktur terjadi pada berbagai sektor. Yakni, dana desa, pemerintahan, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Korupsi sebagai penyakit mental yang acap kambuh bahkan menular tak cuma di Jakarta, bahkan sudah menggerus desa, buktinya banyak proyek Dana Desa (DD) dari tahun ke tahun di Mandailing Natal,terus dilaporkan masyarakat.

Kegiatan bangunan rabat beton desa huta gambir pak.. Ukuran 3×300 m dan pondasi 20 cm./ Nanda Sukirno

Namun, Kita tak habis pikir, tak sedikit sosialisasi dan kampanye antikorupsi. KPK, Saber Pungli, Satgas Dana Desa, dan aparat penegak hukum lain selalu gencar meluncurkan upaya-upaya pencegahan, maupun penindakan yang berakhir lewat operasi tangkap tangan (OTT), khususnya di wilayah Mandailing Natal,sepertinya dibiarkan begitu saja berlalu.

Padahal, Berbagai demo menuntut pejabat mundur karena diduga korupsi terjadi di mana-mana. Ribuan buku, artikel, juga opini para akademisi dan pakar berseliweran di toko buku, perpustakaan, dan rak-rak buku bahkan di meja kerja kita tampaknya tak membuat si serakah tiarap mencuri uang rakyat desa dan lebih-lebih sekarang ini khususnya para Kades menjadikan Dana Desa (DD) sebagai dana untuk mensejahterakan mereka, bukan untuk membangun desa dan mengangkat ekonomi rakyat.

Contoh, seperti Dana Desa di Kecamatan Pakantan, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Panyabungan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Nagajuang, Kecamatan Siabu dan Kecamatan Panyabungan Utara,terus terusan mendapat sorotan masyarakat, tetapi semua itu tidak pernah ada jawaban yang jelas baik dari Inspektorat, Polisi dan lebih-lebih Kejaksaan.

 

Mark Up Anggaran

Rabat beton desa huta toras pak.. Tahun 2018 dan 20172/Suaib Nst

Sistem Korupsi yang dilakukan Kepala Desa, pihak kecamatan dan Kabupaten terkait dengan Dana Desa (DD) dari tahun ke tahun adalah dengan bekerja sama untuk Mark Up anggaran, baik anggaran fisik maupun Non fisik dan lebih khususnya masalah harga satuan setiap kebutuhan dari pengelolaan proyek dari dana desa itu sendiri.

            Maksudnya..? kita ambil contoh, pasir biasanya umpanya satu kubik Rp 100.000,- dengan upah angkut ke lokasi proyek, tetapi di pengajuan anggaran DD dibuat oleh Kades dan disetujui oleh Camat dan pihak Kabupaten dari PMD harga pasir menjadi Rp 170.000,-/Kubiknya, lain lagi upah angkut pasir tersebut dan disinilah Mark Up anggaran yang dimaksud.

            Selain itu, kebutuhan Semen untuk pembuatan Jalan Rabat Beton dibutuhkan Semen seluruhnya umpamanya 120 Zak dengan harga Rp 75.000,-/Zak, tetapi di RAB yang diajukan Kades dibuat kebutuhannya 190 Zak dengan harga Rp 90.000,-/Zak ( Contoh ini) sehingga selain jumlah Semen yang dibutuhkan telah dibengkakkan juga harganya juga ikut di Mark Up dan jadinya di lapangan ketika membangun Jalan Rabat Beton yang dibutuhkan Semen justuru 80 Zak, sebab ketebalan Jalan Rabat Beton dimanipulasi lagi.

            Itukan diperiksa Inspektorat..? makanya ahli tehnik dari proyek DD setiap desa itukan ada ataupun TPK nya juga ada, untuk masalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat itu adalah setelah selesai proyek baru pengawasan, kalau waktu mengerjakan tidak pernah diawasi oleh Inspektorat, sehingga antara Kades dan pihak Inspektorat terjalin Komunikasi yang baik, sebab proyek DD di Mandailing Natal, walau di protes, tetapi tetap lolos dari pengawasan ( Bersambung Terus)

 

Liputan : Team Redaksi Malintang Pos

Admin   : Siti Putriani Lubis

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.