Dina Sukandar
PENGADUAN Yang disampaikan oleh masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Mahasiswa, serta elemen lainnya terkait dengan pelaksanaan Dana Desa(DD) dari tahun ke-tahun, baik ke Inspektorat, Kejaksaan dan Polisi sudah banyak sekali, tetapi tindak lanjut dari pengaduan yang disampaikan masyarakat tersebut, sepertinya masuk keranjang sampah, alias tidak ada Kepala Desa(Kades) yang sampai berurusan dengan penegak hukum.
Contoh, kasus Kades di Kecamatan Pakantan yang telah sempat pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, turun langsung meninjau proyek Dana Desa(DD) yang sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, padahal masalah pengaduan pelaksanaan Dana Desa(DD) dari kecamatan itu sudah banyak sekali, uniknya selalu lolos dari Auditor Inspektorat Mandailing Natal, yang dibuktikan pencairan Dana Desa(DD) selalu mulus.
Selain itu, pelaksanaan Dana Desa di Desa Batang Gadis dan Batang Gadis Jae, Desa Hutatonga, serta beberapa desa lainnya di Kecamatan Panyabungan Timur, juga mengalami nasib yang sama, tidak adanya tindak lanjut pengaduan masyarakat, begitu nyata proyek Dana Desa(DD) dari tahun ke tahun selalu bermasalah, kok bisa begitu ia…? Kembali kepada Auditor Inspektorat Mandailing Natal, main mata. Mungkin.
Masih pengaduan masyarakat, kasus Dana Desa Aek Mual, Website desa se Kecamatan Siabu, serta proyek Dana Desa Lumban Dolok maupun desa desa lainnya di Kecamatan Siabu, juga kembali ketidak mampuan Auditor Inspektorat Mandailing Natal, bersikap jujur dan cendrung menutupi pelaksanaan Dana Desa(DD) meskipun selalu di protes masyarakat.
Kondisi yang sama muncul dari Kecamatan Bukit Malintang, antara lain Dana Desa Bange Nauli, Desa Malintang Jae, Desa Malintang Julu, Desa Malintang, Desa Pasar Baru Malintang, Desa Lambou Darul Ihksan dan juga Desa Janji Matogu, nasibnya sama dengan desa-desa lainnya, karena Auditor Inspektorat Mandailing Natal, kemungkinan main mata dan akhirnya memasukkan pengadu, an masyarakat ke keranjang sampah.
Bagaimana dengan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Nagajuang, ia ampun tidak ada satu desapun di kecamatan itu yang bisa diberikan contoh, karena pembangunan fisik tertumpu kepada Rabat Beton, juga mulus dalam pemeriksaan Auditor Inspektorat Mandailing Natal, warga juga makin bertambah bingun dibuatnya.
Sedangkan, kasus Dana Desa(DD) di Kecamatan Panyabungan Utara, mulai dari Desa Tanjung Mompang, Desa Beringin Jaya, Desa Hutadame, Desa Jambur Pd.Matinggi, Desa Suka Ramai, Desa Simanondong, Desa Tor Banua Raja dan khususnya Desa Beringin Jaya mendapat rangking yang paling Viral dan berkali-kali didemo masyarakat ke Inspektorat, Dinas PMD, DPRD serta Kejaksaan, tetapi lagi-lagi mungkin persoalannya masuk Keranjang Sampah.
Kenapa tidak mendapat respon..? kembali masyarakat menggantungkan harapan kepada 40 anggota DPRD Mandailing Natal, apakah benar akan mau anggota DPRD melakukan peninjauan secara langsung kondisi pelaksanaan Dana Desa(DD) jika mau, maka akan ada titik terangnya, jika hanya Live Service dan mengatakan kalimat “Akan “ maka semua penggiat anti Korupsi di Bumi Gordang Sambilan siap-siap mengadakan Gerakan “Tutup Mulut” sebab bicarapun tidak akan ada artinya bagi pengawas, baik itu Inspektorat, Kejaksaan, Polisi maupun BPK Perwakilan Sumatera Utara.
Yang paling parahnya, persoalan Dana Desa diwilayah Kecamatan Tambangan, antara lain yang sempat warga melakukan protes, baik ke Camat Tambangan maupun DPRD adalah kasus Dana Desa(DD) Desa Simangambat Tambangan, maupun desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Tambangan, seharusnya Polisi dan Kejaksaan Mandailing Natal, turun langsung melihat dari dekat pelaksanaan dana desa untuk menyelematkan APBN dari tahun ke tahun (Bersambung Terus)
Liputan : Aris Moenandar/ Redaksi
Admin : Iskandar Hasibuan
