MASYARAKAT di berbagai desa maupun sejumlah Aktivis Sosial dan Lingkungan di Bumi Gordang Sambilan, merasa heran dengan sikap Pemerintah Mandailing Natal C/Q. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Covid -19 yang sepertinya ” Enggan ” mengurusi warga ter indikasi PDP( Pasien Dalam Pengawasan) khusnya biaya yang muncul akibat kondisi pasien.
Jumat malam(3-4) pukul 20.30 Wib, dari salah satu pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Mandailing Natal, mengaku banyak menerima keluhan dan curhat petugas kesehatan, terkait mekanisme pembiayaan yang muncul jika ada warga di Kab. Madina yang statusnya PDP( Pasien Dalam Pengawasan), baik di Madina, Ke RS Rujukan, serta pendamping Pasien PDP itu sendiri.
Sabtu pagi(4-4) Penulis ke salah satu desa yang ada warga yang status ODP dan tidak tertutup kemungkinan dijadikan PDP, sebab si warga yang memang ada penyakitnya terkait Ginjal, kondisinya sangat rentan akan PDP, apalagi si warga datang dari daerah rawan Zona Merah terkait Covid -19 yaitu Depok Jawa Barat.
Saat tiba di desa itu, warga ramai – ramai datang, sambil berkata ” Tolong Pemerintah Bergerak Cepat, kami tidak mau mati konyol di desa ini, ” ujar Nasution warga desa tersebut dengan nada berharap kepada Penulis( Bersambung Terus)
Admin : iskandar hasibuan