PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah, mendesak BPK(Badan Pemeriksa Keuangan) RI untuk segera mengaudit Anggaran yang digunakan oleh KPU dan Bawaslu yang sumber dananya dari APBD Mandailing Natal tahun 2020 dan 2021(Jika ada).

” Melihat carut marutnya DPT Pilkada, minimnya pengawasan, terjadinya PSU tidak terlepas dari kegagalan KPU dan Bawaslu, karena itu BPK harus secepatnya mengaudit anggaran pilkada yang mereka kelola,” Ujar Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah,Senin(26/4) di Gedung DPRD Mandailing Natal.

Kata Khoirunnisyah, kalau pilkada Mandailing Natal 09 Desember 2020 tidak ada kecurangan, tentu tidak mungkin hasil pilkada masuk ke MK dan MK memutuskan Pemungutan Suara Ulang(PSU), itu dari segi pengawasan.

Begitu juga dengan KPU Mandailing Natal, nggak mungkin warga pemilih di TPS 01 Desa Kampung Baru Kec.Panyabungan Utara protes tidak ikut memilih,kalau DPT Pilkada diperbaiki oleh KPU.

” DPT Pilkada Mandaiking Natal setiap pesta demokrasi di tampung anggarannya, tapi data yang ditampilkan masih data beberapa tahun yang lalu,” ujarnya.

Contoh, dalam DPT di PSU TPS 01 dan TPS 02 Desa Kampung Baru ada jumlahnya hampir 800 orang,tapi yang hadir ngak sampai 500 orang pemilih  inikan aneh jika memang ada pemutahiran data. Kemana uangnya.

Bawaslu, lihat dan akui saja sistem pengawasan dari Bawaslu sama sekali ngak jalan dilapangan, sebab Bawaslu hanya menunggu laporan dari warga atau pihak yang bukan teekait dengan Bawaslu.

Maka, wajarlah Anggaran Hibah KPU dan Bawalu Mandailing Natal segera diperiksa oleh BPK RI dan hasilnya diumumkan ke masyarakat,” Ujarnya ( Isk)

Admin : Iskandar hasibuan

Komentar

Komentar Anda