Mantan Ang.DPRD : Iskandar Hasibuan, Jika LKPJ Bupati Terlambat, DPRD Madina Bisa Lakukan Interpelasi

Iskandar Hasibuan

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Mantan Anggota DPRD Kab.Madina (Priode 2009-2014) Iskandar Hasibuan, mengatakan lambatnya pembahasan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ) Bupati Madina Tahun 2018 Dibahas, ada juga kelalaian DPRD, karena Peraturannya jelas dan ada pada peraturan  yang mengatur tentang itu setiap tahunnya.

Dia menganggap, DPRD Kabupaten Mandailing Natal, kemungkinan  kurang proaktif mempertanyakan kepada eksekutif, tentang progres LKPJ tahun 2018, mungkin, sebab saya memang tidak pernah mendengar bahwa DPRD telah berupaya, atau minimal DPRD ekspos di media agar diketahui oleh masyarakat bahwa persoalan LKPJ telah mereka upayakan agar dibahas sesuai peraturan yang telah baku tersebut, itulah gunanya Wartawan untuk membuat berita agar diketahui masyarakat banyak.

“ Seharusya, saat memasuki bulan Januari yang lalu, DPRD menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan Surat Peringatan (SP) kepada Bupati Madina, tentang masa penyampaian dokumen LKPJ kepada DPRD. Bukan malah memilih berdiam diri seolah-olah melakukan pembiaran,” ujarnya kepada sejumlah Wartawan, Sabtu malam (3-8) di rumahnya Jalan Bermula Kel.Panyabungan II Kec.Panyabungan, ketika dijumpai sejumlah Wartawan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Seharusnya, Kalau sampai tanggai 31 Maret 2019 setiap tahunnya, Bupati Madina  belum juga menyerahkan LKPJ kepada DPRD, maka DPRD Mandailing Natal, harus menggunakan hak
interplasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam pasal 73 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bukan malah sibuk dengan kegaiatan lainnya dan menganggap remeh semua persoalan.

Untuk kita ketahui bersama ia, bahwa DPRD punya hak memanggil Bupati Madina  untuk meminta penjelasan, dan bertanya ada masalah apa sehingga dokumen LKPJ terlambat diserahkan,
kemudian menanyakan penyebab, kecuali Ketua/Pimpinan DPRD Mandailing Natal, tidak pernah mengetahui isi Kemendagri yang mengatur tentang itu, kalau itu saya angkat tangan.

Disebutkan, Iskandar Hasibuan, Sesuai dengan pasal 73 ayat (4) UU No.23 Tahun 2014, apabila penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interplasi tidak diterima, DPRD melaporkan kepala daerah tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat.

“Dan pada ayat (5) menyebutkan, berdasarkan laporan dari DPRD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan sanksi teguran tertulis kepada bupati atau wali kota,” sebut Iskandar Hasibuan lagi dengan tegas.

Dia mengatakan, dijelaskan pada ayat (6), apabila sanksi telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut, dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan.

“Selama pembinaan oleh Kementerian, sementara tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk,” sebut Iskandar Hasibuan lagi.

Bahkan, ujar Iskandar, menegaskan, pentingnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), disampaikan lebih awal, agar DPRD mempunyai waktu yang cukup untuk membahasnya, tetapi sayangnya justuru DPRD kita mayoritas “Miskin” bicara, padahal DPRD itu diberikan honornya untuk Ngomong, bukan untuk manut-manut dan diam.

Yang pertama, yakni untuk memastikan bagaimana hasil rekomendasi LKPJ tahun 2017 yang lalu, apakah sudah dijalankan oleh Bupati Mandailing Natal  atau tidak, ngak taulah mau bilang apa lagi, padahal yang memahami ada AS.Imran Khaitamy Daulay,SH serta anggota DPRD lainnya, atau memang Ketua DPRD kita sekarang ngak memahami, silakan tanyakan beliau, nanti marah-marah pula dia kepada saya.

Selanjutnya, yakni untuk melihat akuntabilitas pemerintah daerah, dan untuk memastikan program-program pembangunan tetap on the track,Yang lebih penting, hak-hak masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan janji-janji politik Bupati Madina, saat masa kampanye yang telah dituangkan
dalam RPJMD. Termasuk rekomendasi LKPJ tahun sebelumnya, apakah dilaksanakan oleh Bupati, atau tidak, makanya perlu tepat waktu pembahasan LKPJ setiap tahunnya, sekalipun sanksi hukumnya tidak ada.

“ Tanya ke Tapsel, Pemko P.Sidimpuan serta Kabupaten/Kota lainnya, Bupati dan Walikota di Sumatera Utara, mayoritas sudah membahas KUA.PPAS Perubahan APBD Tahun 2019, kita baru dibahas LKPJ Tahun 2019 sekitar Hari Senin (5-8), inikan sudah tidak benar lagi,” ujar Iskandar Hasibuan lagi.( Ir/Red)

 

 

 

Admin   : Siti Putriani

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.