Iskandar Hasibuan
Sejak dilantiknya Anggota DPRD Mandailing Natal Priode 2024 – 2029, tanggal 02 September 2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak itu warga masyarakat di 404 Desa /Kelurahan yg tersebar di 23 Kecamatan, menginginkan agar 40 anggota DPRD dari Berbagai Fraksi , melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, Khususnya APBD 2022,2023 dan 2024 yg memang sudah terlaksana dan bisa jadi LHP BPKP Sumut sudah ada di DPRD.
Maksudnya..? Adakah APBD 2022 dan 2023 menjadi temuan BPKP Sumut..? Jika ada sudah bagaimana tindak lanjutnya, atau jangan – jangan DPRD ” Tutup Mata ” soal temuan BPKP Sumut di APBD 2022 dan 2023..? Mudah – mudahan tidak, kita berharap 100 % LKPJ Bupati Madina Aman dan Sukses.
Misalnya, pada APBD 2022 – 2023, Kita tahu bersama bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan telah membangun 103 rumah sederhana dan sehat dalam 2 tahun terakhir periode 2022-2023.
Serta, kita mengetahui Sebelumnya rumah-rumah tersebut masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Seperti, penjelasan Kepala Dinas Perkim serta Pertanahan Madina Rully Andri.ST. kepada Wartawan di Panyabungan, Selasa (8/10/2024) yg lalu, mengatakan program pembangunan RTLH ini merupakan anggaran pemerintah daerah dan sudah dibangunkan.
Saat itu, Rully menjelaskan program bedah rumah juga berlangsung tahun ini. Namun, prosesnya baru tahap sosialisasi dan pembukaan buku rekening calon penerima. “Diharapkan bulan ini sudah bisa dimulai pembangunannya,” ujar Kadis kepada Wartawan.
Sedangkan calon penerima, jelas Rully, dimulai dari tingkat desa yang kemudian diajukan ke kecamatan dan diteruskan ke Dinas Perkim.
” para calon penerima akan diseleksi sesuai dengan syarat yang ditentukan.Dasarnya nanti keputusan bupati,” ujarnya lagi.
Ruly, berharap program bedah rumah bermanfaat bagi penerima. “Kepada pemiliknya kami harap untuk dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.
Catatan Penulis, 53 rumah yang dibedah tahun 2022 tersebar di Kelurahan Panyabungan II sebnayak 5 unit, Kelurahan Sipolupolu (8 unit), Kelurahan Kota Siantar (8 unit), Desa Iparbondar (3 unit), Desa Gunungtua Julu (4 unit), Desa Gunungtua Panggorengan (7 unit), dan Desa Gunungtua Tonga (4 unit) .
Kemudian di Desa Panyabungan Tonga (4 unit), Desa Parbangunan (4 unit), Kelurahan Dalanlidang (3 unit), dan Desa Barbaran Jae (3 unit) .
Untuk tahun 2023 ada sebanyak 50 rumah yang tersebar di Desa Sayur Martua 3 unit, Pastap Julu (2 unit), Kelurahan Sipolupolu (5 unit), Kelurahan Panyabungan I (3 unit), Kelurahan Panyabungan II (3 unit), Kelurahan Panyabungan III (3 unit), Kelurahan Dalan Lidang (3 unit), dan Desa Huta Lombang Lubis (3 unit).
Untuk di Desa Siobon Jae 2 unit, Desa Siobon Julu (2 unit), Desa Gunung Manaon (1 unit), Desa Pidoli Lombang (2 unit), Desa Panyabungan Julu (3 unit), Desa Gunungtua Jae (3 unit), Desa Mompang Julu (1 unit), Desa Huraba II (3 unit), Desa Muara Pungkut (3 unit), dan Desa Saba Dolok 3 unit.
Memang, Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini ada di 2022 dan 2023, apakah di LKPJ Bupati sudah Lolos, apakah temuan BPKP Sumut ada soal RTLH ini..? Hanya 40 anggota DPRD Madina yg mengetahuinya.
Serta, apakah di APBD Tahun 2024 masih ada Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 23 Kecamatan..? Jika ada, sudah bagaimana pelakasanaannya, tentu Komisi 3 Berhak untuk mengajukan Pemanggilan kepada Bupati dan Kadis Perkim Mandailing Natal ( Bersambung Terus).
Admin : Iskandar Hasibuan.
