Mengikuti aksi Demo PP Madina (1), PT.SN Berhentikan Karyawan Tanpa Pesangon

Aksi Demo MPC PP Madina/Suaib Nasution

BERDASARKAN  Tuntutan yang disampaikan oleh ratusan massa dari Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal, Senin 10 Februari 2020 melalui aksi yang diawali dari Halaman Hotel Payaloting Kelurahan Kayujati Kecamatan Panyabungan hingga gedung DPRD adalah benar-benar bahwa PT.SN yang merupakan perkebunan sawit diwilayah Pantai Barat,telah memberhentikan 6 orang karyawannya tanpa pesangon dan dengan dalih terlibat Narkoba.

            Aksi massa Pemuda Pancasila (PP) yang langsung dipimpin Ketua MPC.PP Kab.Madina Syahriwan Nasution (Kocu) tersebut diawali dengan sambutan baik dari Ketua PP maupun MPO PP Kab.Madina Ali Rahman Nasution (Mantan Ketua KNPI Tapsel/ Mantan anggota DPRD Madina) dengan wejangan agar kader PP yang ikut demo jangan sampai anarkis dalam menyampaikan aspirasi yang telah menimpa 6 orang Kader Pemuda Pancasila.

Massa PP di depan DPRD/Nanda Soekirno

Sejak bergerak dari Halaman Hotel Payaloting, massa PP yang naik Mobil, Truk, Angkot, Sepeda Motor membawa spanduk, Bendera PP, Poster 20 buah dengan tulisan tudingan disampaikan kepad PT.SN yang dinilai telah berlaku suka-sukanya, sehingga menimbulkan aksi dari ratusan massa Pemuda Pancasila dari Lima(5) Kecamatan yang sengaja ambil peran dalam aksi awal sampai nantinya tuntutan Pemuda Pancasila terpenuhi.

            Keterangan Ketua MPC.PP Kab.Madina, bahwa Sekitar 800 kader Pemuda Pancasila (PP) melakukan unjukrasa ke DPRD Mandailing Natal, untuk  menuntut pencabutan izin PT Sago Nauli yang memang sudah lama direncanakan, setelah sebelumnya melakukan negosiasi dengan pihak Perusahaan yang mengelola Perkebunan Kelapa Sawit itu.

Ketua MPC PP dan MPO PP Madina memberikan arahan/Nanda

Unjukrasa massa yang mulai berlangsung sekitar pukul 11.00 Wib itu dipenuhi orasi dan pemampangan poster mengungkap catatan catatan buruk perusahaan perkebunan kelapa sawit di Pantai Barat Madina itu dan dugaan tindakan sewenang PT Sago Nauli kepada buruh, khususnya 6 kader Pemuda Pancasila.

            Kader PP dalam orasi menyatakan 6 kader Pemuda Pancasila diberhentikan secar sepihak oleh PT Sago tanpa hak pesangon.Unjukrasa itu juga menyuarakan 8 pernyataan sikap ditandatangani Ketua MPC Pemuda Pancasila Madina, Sahriwan Nasution dan Sekretaris Al-Hasan Nasution.

            Antara lain, 1 surat pernyataan sikap itu, PP melhat PT Sago Nauli memiliki deretan catatan buruk soal pengabaian hak-hak buruh sehingga PP meminta pemerintah mencabut izin PT Sago Nauli.

  1. PP mendesak DPRD Madina menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT Sago Nauli.3 DPRD didesak membentuk Panitia Khusus untuk menuntaskan aspirasi rakyat dan persoalan multi kompleks di PT Sago Nauli.
  2. DPRD didesak mengagendakan Rapat Dengar Pendapat menghadirkan PT Sago Nauli dan pihak-pihak terkait.5 .PP minta Polres Madina segera memproses laporan MPC PP Madina dan menangkap Kepala Puskesmas Sinunukan Dr Isa Ansori yang diduga melakukan mal praktek.
  3. PP menuntut PT Sago Nauli memenuhi hak hak pesangon 6 buruh yang diberhentikan secara sepihak oleh PT Sago Nauli.7. PP minta Ikatan Dokter Indonesia mencabut izin praktek Dr Isa Ansori yang diduga melakakan mal praktek.Setelah beberapa lama berorasi, pengunjukrasa diterima masuk ke ruang paripurna DPRD Madina oleh Wakil Ketua DPRD Madina, Harminsyah Batubara dan sejumlah anggota dewan.

Kapasitas dr.Isa Ansori Melakukan Tes Urine Dipertanyakan

Anggota DPRD Madina/Suaib Nasution

MPC.Pemuda Pancasila (PP) mempertanyakan kapasitas Kepala Puskesmas Sinunukan, Dr Isa Ansori melakukan tes urin narkoba terhadap karyawan PT Sago Nauli.Pertanyaan itu dicuatkan Sekretaris MPC PP Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Al Hasan Nasution di ruang Paripurna DPRD Madina, Senin (10-2)) saat DPRD Madina menerima ratusan kader PP Madina yang melakukan unjuk rasa yang menjadi perhatian masyarakat.

            Kata Sekretaris MPC.PP Madina Al Hasan Nasution bahwa  6 kader Pemuda Pancasila dipecat secara sepihak oleh PT Sago Nauli tanpa pesangon sepeser pun.PT Sago Nauli merupakan perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit dan pabrik CPO di kawasan Pantai Barat Madina.

Massa PP diruang Paripurna/Nanda

Diruang Paripurna, Delegasi pengunjukrasa itu dipimpin Ketua MPC PP Madina, Sahriwan Nasution “Kocu”. Sedangkan pihak dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD Madina, Harminsyah Batubara dan terlihat juga MPO PP Kab.Madina Ali Rahman Nasution dan Manaon Lubis.

            Kata Sekretaris MPC.PP Madina, Alasan pemecatan itu berdasar hasil pemeriksaan tes urin oleh Dr Isa Ansori yang menyebut 6 karyawan itu positif memakai narkoba.

            “Tetapi saat diperiksa pihak BNN, justru hasil yang diperoleh BNN keenam karyawan itu negatif,” ujar Al Hasan Nasution dengan tegas dan lugas.

            Kata dia,  bahwa hasil tes urin oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Madina ini sudah disampaikan MPC PP Madina kepada PT Sago Nauli, tapi tak ada resfon.Mediasi hingga unjukrasa sudah dilakukan namun PT Sago Nauli tak meresponnya dan akhirnya kita laksanakan demo ini agar menjadi perhatian.

Massa PP Bubar/Nanda

Bahakan, MPC PP Madina juga telah mengkordinasikan kepada Dinas Tenaga Kerja Madina, tapi instansi itu tak memiliki respon sesuai yang diharapkan.PP mempertanyakan spesifikasi Dr Isa Ansori dan spesialisasi yang bagaimana sehingga bisa melakukan tes urin. Termasuk juga apa alat-alat yang dipakainya.

            Disebutkannya, seharusnya yang memiliki kompetensi melakukan tes urin narkoba itu rumah sakit dan BNN. Bahkan rumah sakit itu pun harus berdasar rekomendasi BNN.Oleh karenanya dia meminta agar Dr Isa Ansori diperiksa. Jika memungkinkan agar ditindak tegas, termasuk pecopotan status PNS.

            Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Madina, Harminsyah Batubara yang memimpin pertemuan di ruang paripurna DPRD ini menyatakan bahwa pihak DPRD Madina akan memangil kepala Puskesmas Sinunukan, kepala Dinas Kesehatan Madina, kepala Dinas Tenaga Kerja Madina, manajemen PT Sago Nauli dan menghadirkan utusan MPC PP Madina, tetapi sebelumnya nanti Pimpinan dan anggota DPRD akan musyawarah untuk menentukan jadwal dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi dari tuntutan Pemuda Pancasila (Bersambung Terus)

 

 

Liputan : Suaib Nasution/Nanda Soekirno/Dana

Admin   : Dina

Komentar

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.