Dina Sukandar
MENJELANG Hari Ulang Tahun(HUT) ke – 60 Adhiyaksa di Bumi Gordang Sambilan, masyarakat dari berbagai elemen di Kota Panyabungan, mendesak pihak Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, memeriksa Kades, BPD, PD, Camat dan Kadis PMD ,Inspektorat, dalam mengelola Dana Desa selama ini.
Kenapa rupanya..? Karena instansi atau lembaga inilah mungkin yang ” Menggerogoti ” Dana Desa(DD) setiap tahunnya, sehingga cita -cita Presiden RI Ir. Joko Widodo membangun desa dari pinggiran, untuk wilayah Mandailing Natal, nyaris Gagal Total.
Seperti ungkapan Tokoh masyarakat Desa Muarasiambak Sudirman di Sopo Godang Desa Manambin, bahwa Dana Desa se Kecamatan Kotanopan Rp 50.000.000./ Desa dikeluarkan, perlu ditelusuri oleh pihak Kejaksaan Negeri, agar tidak mencoreng nama baik Pemerintah di Mandailing Natal.
Selain itu, banyaknya Kades diberhentikan dan di desak supaya mundur dari jabatan Kades, tidak terlepas dari lemahnya Inspektorat dalam melakukan pengwasan terhadap Kepala Desa yang mengelola anggaran dari APBN tersebut.
Contoh, Dana Desa Malintang Jae tahun 2018 dan 2019 sudah jelas – jelas disalah gunakan Kades dan perangkatnya, tetapi belum ada tindakan dari Aparat Penegak Hukum yang membidanginya.
Dana Desa Batang Gadis Krc. PAnyabungan Barat, Dana Desa Gunungtua Jae, Dana Desa Darus Salam, Dana Desa Saba Jambu, Dana Desa Sopo Batu, Dana Desa Siobon Julu di Kecamatan Panyabungan, semuanya bermasalah, tetapi bisa aman di tangan Inspektorat.
Karena itu, menjelang HUT ke-60 Adhiyaksa di Mandailing Natal, sebaiknya pihak Kejaksaan segera memanggil Auditor Inspektorat yang memeriksa Kades di Kec. Panyabungan Selatan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Panyabungan Barat, Kecamatan Panyabungan,serta Kecamatan Bukit Malintang.
Untuk apa..? Ada indikasi di daerah itu rata-rata Kades diduga Mark Up dan korupsi Dana Desa yang kerjasama dengan Auditor Inspektorat Mandailing Natal(Bersambung Terus)
Admin : iskandar hasibuan
