Dina Sukandar
MEMBICARAKAN Anggaran Dana Desa(DD) bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Mandailing Natal,sejak Tahun 2015 – 2023 sekarang, sama halnya dengan Membicarakan ” Korupsi dan Kebohongan ” bagi pihak – pihak yang mengelolanya, baik di Desa,Kecamatan hingga Kabupaten.
Kenapa begitu..? Hanya mereka yang mengelolanya yang bisa menjawabnya dengan baik dan pas memberikan jawabannya, kalau Wartawan yang Menulis, pasti dikatakan ” Karena Tidak Dapat Bagian ” dari dana APBN yang sejak tahun 2015 digulirkan disetiap desa di Republik Indonesia, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal.
Padahal, kalau kita jujur mengatakan sebelum adanya Dana Desa(DD) banyak Desa – Desa diwilayah Mandailing Natal, yang tidak pernah dibangun 1 Meter jalan pun, sebab APBD kita belum mampu anggarannya, yang sekarang hampir Rp 1,6 Triliun, termasuk belanja Pegawai.
Sayangnya, anggaran APBN yang jumlahnya tidak sedikit, banyak pihak – pihak yang Menggerogotinya, dengan membuat sejumlah kegiatan – kegiatan yang sebenarnya untuk Desa dimaksud sebenarnya tidak cocok dan sangat tidak layak sama sekali dan terkesan ” Menghambur – hamburkan ” anggaran APBN setiap tahunnya.
Coba kita turun langsung ke Desa – Desa, apa kata masyarakat soal Dana Desa(DD), sudah pasti masyarakat mengatakan ” Dana Kepala Desa ” yang sudah di alokasikan untuk Desa, dengan melibatkan pihak lainnya dan anggaran tersebut untuk dihabiskan, tanpa perlu dikembalikan oleh Kades.
Kita ambil contoh, Pengadaan Bibit Durian, Manggis, Kulit Manis dan jenis lainnya, termasuk Buku Perpustakaan dan Program lainnya, semua nyaris ” Hilang ” tanpa ada Pertanggung jawaban yang jelas, sesuai dengan regulasi yg telah dibuat ( Bersambung Terus)
Admin : Iskandar Hasibuan.
