Dina Sukandar
PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Tokoh Muda Misron Saidi Batubara (Ade Batubara), Liansyah Rangkuty Wakil Sekretaris Pemuda LIRa, Caleg Garuda Iswadi, Ketua LSM.Merpati Putih Tabagsel Khairunnisyah dan Ketua DPC.PDI Perjuangan Kab.Madina Iskandar Hasibuan, selayaknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengaudit seluruh Keuangan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah ) Mandailing Natal, karena sampai sekarang banyak masyarakat yang bingung untuk memilih disebabkan minimnya sosialisasi.
“ Jelang Pesta Demokrasi di Seluruh Republik Indonesia yang akan di laksanakan pada 17 April 2019, di Kalangan Masyarakat Kab Mandailing Natal masih banyak kebingungan tentang tata cara pencoblosan untuk memberikan hak suara kepada DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan Presiden,” ujar Tokoh Muda Kab.Madina Misron Saidi Batubara (Ade Batubara) kepada Wartawan, Minggu (24-3) di Kantornya CV.Horas Company.
Kata Ade Batubara, Kebingungan masyarakat dalam memberikan hak suaranya di akibatkan minimnya sosialisasi yang di lakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) Kab Mandailing Natal, banyak kaum lansia yang bingung dalam memberikan hak suaranya.
Hal senada juga di sampaikan Iswadi Nasution yang juga merupakan Caleg dari Partai Garuda, mengatakan dari hasil pantuannya saat melakukan sosialisasi pencalegan dirinya banyak di temukan Pemilih Lanjut Usia dan Pemilih Pemula yang masih belum mengetahui tata cara pemberian hak suara kepada DPR RI, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota, DPD dan juga Presiden.
Saat di konfirmasi Minggu 24/03/2019 di salah satu tempat di pinggiran Kota Panyabungan Iswadi sedang bersosialisasi secara mandiri menjelaskan tata cara pencoblosan pada 17 April mendatang kepada masyarakat di dapilnya, yang seharusnya KPUD punya andil besar dalam melakukan sosialisasi.
Sementara itu Liansyah Rangkuti yang merupakan Wakil Sekertaris DPD PEMUDA LUMBUNG INFORMASI RAKYAT Kab Mandailing Natal, Minggu 24/03/2019 berharap agar KPUD MADINA lebih giat dan memberdayakan segenap elemen masyarakat untuk melakukan sosialisasi tata cara penyaluran aspirasi rakyat pada pesta demokrasi mendatang.
“ KPUD Madina harusnya lebih giat Sosialisasi, jika tidak nantinya akan banyak pemilih salah menentukan pilihannya, karena itu KPUD harusnya memakai seluruh elemen masyarakat untuk sosialisasi tata cara memilih 17 April 2019 mendatang,” ujarnya lagi.
Secara terpisah, Ketua DPC.PDI Perjuangan Kab.Madina Iskandar Hasibuan yang dihubungi Malintangpos Online, Minggu di Rindang Hotel Panyabungan, sambil tertawa mengatakan KPUD Madina sudah Sosialisasi diberbagai tempat, tapi tidak seperti yang kita harapkan, bukan tidak Sosialisasi mereka melalui PPK maupun KPUD langsung, mereka sosialisasi, tapi sangat minim sekali seperti yang disampaikan kawan-kawan.
Mungkin anggaran tidak ada…? Tanya Wartawan “ 17 April 2019 Pesta Demokrasi dan kita sebut Tahun Politik, karena memelih Presiden/Wakil Presiden, DPR.RI, DPD, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/Kota, tentu Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sangat besar, mustahil tidak ada dianggarkan Dana Sosialisasi ke KPUD Kabupaten Madina “ ujar Iskandar Hasibuan sambil tertawa menjawab pertanyaan Wartawan.
Kata Iskandar Hasibuan, jika benar apa yang disampaikan oleh Ade Batubara, Iswadi, Liansyah Rangkuty tersebut alangkah eloknya BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan) segera melakukan Audit anggaran Sosialisasi dan lainnya yang di kelola oleh KPUD Mandailing Natal, sebab kita melaihat Media juga mereka sendiri yang mengelolanya dan wajar disebut minim Sosialisasi oleh adek-adek yang telah melakukan Investigasi terkait kinerja KPUD.
“ Saya melihat sampai sekarang ini pihak KPUD Madina bukan tidak Sosialisasi, tetapi minim Sosialisasi, sebab 23 PPK yang ada di Madina bukan tidak mereka lakukan, tapi tidak seperti yang diharapkan pemilih, makanya banyak yang bingung, tapi pihak KPUD mungkin lepas rodi saja melakukan sosialisasi,” ujar Iskandar Hasibuan lagi (Sri/Red)
Liputan : Sri aida Lubis.
Admin : Dina Sukandar Hasibuan
