MPC PP : Bupati Madina Jangan Bertindak Jadi Corong Humasy PT SMGP

Akhmad Arjun Nasution

PANYABUNGAN(Malintangpos Online): Insiden gas maut H2S, kemudian kejadian kebakaran hebat di PT SMGP yang terjadi semalam (14/5) dan sederet persoalan keteledoran PT SMGP yang berpotensi tinggi mengancam nyawa dan keselamatan masyarakat, ditengarai salah satu penyebabnya karna Pemkab Madina terlalu premateur dan terburu buru menyurati Kementerian ESDM agar mengoperasikan kembali PT SMGP.

“Bupati telah terjebak memainkan skenario permainan elitis pengusaha, dan telah nyata mengorbankan kepentingan masyarakat yang seharusnya dibela dan diperjuangkan. Bupati Dahlan ditengarai hanya bernafsu untuk memuaskan syahwat korporasi PT SMGP dan telah bertindak jadi staf Humasy PT SMGP” tegas Ketua MPC Pemuda Pancasila Kab Madina Akhmad Arjun Nasution kepada Pers ketika dimintai komentarnya terkait kondisi terkini PT SMGP

Dijelaskan Arjun yang saat itu didampingi para pengurus Zainal Arifin Simbolon, Ade Mahyuddin Nasution, SH, Al-Hasan Nasution, S.Pd, Hotmatua Siregar, S.Sos, Roni PS Nasution, Aswan Lubis, S.Sos, Khairil Amri, SH, Samsul Hidayat, S.Pd, Nanda Nasaktion, S.Sos bahwa pada hari H kejadian Gas Maut H2S PT SMGP (25/1) yang menewaskan 5 orang dan puluhan lainnya terpaksa dilarikan ke sejumlah rumah sakit

Masyarakat Madina sangat menaroh harapan besar atas kegeraman Dahlan untuk memperjuangkan nasib masyarakat. “Banyak video dan statement Bupati beredar yang akan mempolisikan PT SMGP dan meminta penegakan supremasi hukum kepada PT SMGP. Namun toh, hasilnya itu hanya sandiwara semu dengan menjual nama masyarakat Madina yang jadi korban, demi dugaan kepentingan pribadi/kelompok” tegas Arjun.

Foto Oliando Batubara

Tudingan ini bukan tanpa alasan ujar Arjun, karna Bupati terkesan telah bertindak jadi staf Humasy PT SMGP dibuktikan dengan setidaknya ada 3 jenis surat Bupati yang terindikasi jadi corong pengusaha PT SMGP dan sangat kental dengan nuansa untuk mengakomodir keseluruhan kepentingan sepihak PT SMGP yakni surat Bupati Nomor 160/0415/DLH/2021 tertanggal 15 Februari 2021 tentang Pernyataan Aman dari Gas H2S, selanjutnya Surat Bupati Nomor 360/0416/BPBD/2021 tertanggal 15 Februari 2021 tentang Perkembangan Terkini PT SMGP, kemudian Surat Bupati Nomor 560/0920/Disnaker/2021 yang ditujukan kepada Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI tentang Pencabutan Penghentian Sementara Kegiatan/Aktivitas PT SMGP. Bahkan aktivitas dilapangan, Bupati telah terkesan jadi Humasy PT SMGP dengan melakukan pertemuan beberapa kali yang ujungnya memenuhi hasrat kepentingan PT SMGP.

Disisi lain, ujar Arjun Bupati juga seolah tidak memperdulikan nasib rakyat yang masih traumati dan komit memperjuangkan tuntutan dan kompensasi kerugian dari PT SMGP serta masyarakat juga telah meminta penundaan Uji Sumur T02 PT SMGP sesuai surat Kepala Desa dan BPD Sibanggor Julu Nomor 900/02/SJ/IV/2021 tertanggal 20 April 2021.

“Seharusnya Bupati lebih respek, sensitif dan aspiratif menyerap dan memperjuangkan hak rakyatnya. Pemkab Madina seharusnya hadir untuk memastikan hak rakyat telah terpenuhi dengan baik oleh PT SMGP. Bukan malah sebaliknya menyurati Kementerian ESDM agar PT SMGP segera beroperasi kembali dengan alasan klasik demi lapangan pekerjaan dan penyuplay bahan dll. Jadi kita bingung, Bupati Dahlan itu telah jadi staf humasy PT SMGP ketimbang jadi Bupati bagi masyarakat Madina” tegas Arjun.

Ditambahkan Arjun, Pemkab Madina seharusnya hadir ke tengah masyarakat dan lebih mementingkan hak dan keselamatan rakyat.

“Nyawa dan hak rakyat lebih berharga ketimbang investasi PT SMGP yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dimana suara pembelaan Bupati atas 3 orang rakyatnya yang ditahan lebih 2 bulan mendekam di penjara, akibat kriminal pencurian kabel PT SMGP sepanjang 43 meter. Hukum itu jangan hanya tajam ke masyarakat kecil. Jadi siapa tersangka gas maut H2S PT SMGP, kenapa belum ditetapkan? Ada apa ini? “tegas Arjun.

Dia bahkan mengingatkan Bupati untuk segera memastikan hak-hak warga di sekitar WKP telah dipenuhi secara baik dan segera membantu penyelesaian seluruh dampak baik kesehatan kesehatan fisik, psychis, sosial, ekonomi, ganti rugi lahan dll yang sampai saat ini masih belum ada titik terang.

Disisi lain, MPC Pemuda Pancasila Kab Madina meminta dengan tegas kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi PT SMGP atas peristiwa yang berulang kali terjadi di area proyek strategis nasional tersebut.

“PT SMGP dinilai tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan perbaikan atas kejadian-kejadian fatal terjadi sebelumnya, termasuk menerapkan secara konsekwen 9 point hasil rekomendasi Kementerian ESDM dan hasil Pansus DPRD Kab Madina. Kita minta Dirjen EBTKE Kementrian ESDM kembali melakukan evaluasi total kepada PT SMGP dan kegiatan proyek dihentikan sementara, sampai perusahaan memberikan garansi tidak lagi melakukan kesalahan fatal yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat,” tegas Arjun

Sebelumnya, kebakaran terjadi di area proyek pembangunan PLTP di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sori Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Jumat, sekitar pukul 12.30 WIB.

Kebakaran terjadi di Wellpad AA, di area konstruksi unit power plant 15 megawatt fase kedua di Desa Sibanggor Julu(Rel)

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.