MPI Kab.Madina Angkat Bicara, PT.TBS Belum Mengantongi IUP-B, Masyarakat Harus Kompak

NATAL(Malintangpos Online): Ketua Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Kecamatan Natal Bung Hendri Syahputra mengecam tindakan Pihak Dinas Perizinan yang telah mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) anak perusahaan Sago Grup.

“ Pasalnya Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,Yang mana dalam Pasal 17 ayat 4 UU No.1 Tahun 2014 menyebutkan Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum,” ujar Ketua DPC. MPI Kec.Natal Hendri Syahputra Senin (12-8) ketika melaporkan  perusakan Mangrove di Pesisir Pantai Natal kepada Ketua DPK.MPI Kab.Madina Benny Fatahillah.

Disebutkannya,  Kami dari DPC MPI Natal akan terus menyuarakan dugaan perusakan ekosistem mangrove oleh PT. TBS Sikara-kara,bila perlu kasus ini akan kami bawa ke Ketua DPN MPI Meherbansah

Dengan terlebih dahulu pendampingan dari DPK MPI Mandailing Natal Bung Benny Fatahillah untuk mendesak Poldasu, Kejatisu dan KLHK untuk melihat langsung ke lapangan tentang kerusakan hutan magrove yang diduga dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit. Jika terbukti melanggar hukum maka sudah sepatut nya hukum ditegakkan. ungkap Hendri.

Kondisi Pantai Natal setelah Mangrove dibabat/Dokumen

Sebagaimana larangan yang dituangkan dalam pasal 35 huruf (f) dan (g) UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil maka ketentuan pidananya tertuang dalam Pasal 73 (1) huruf (b) yang menjelaskan setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sementara itu, Ketua DPK.MPI Kab.Madina Benny Fatahillah kepada Malintangpos Online, Senin (12-8) usai menerima laporan dari anggotanya, mengutarakan bahwa dianya telah menjumpai pihak pemberi izin di Kantor nya, bahwa PT.TBS belum mempunyai IUP-B, karena pihak pemberi izin belum mengeluarkannya.

“ Dasar nya pihak PT.TBS merambah Mangrove diwilayah Pantai Barat apa ia, karena pihak pemberi izin yang kita hubungi belum mengeluarkannya, ini harus menjadi perhatian semua pihak, khususnya masyarakat Pantai Barat,” katanya dengan tegas ( Red)

 

 

Admin : Siti Putriani

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.