Opini ” WDP ” Bupati/Wakil Bupati Madina Harus Reshuffle Eselon II

PEMERINTAH Mandailing Natal dibawah Komando HM.Ja’far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi Nasution, tidak perlu lagi menunggu untuk melakukan “Reshuffle “ Pejabat Eselon II agar Opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian ) di tahun 2023 mendatang bisa diperoleh.

Kalau tidak, yakinlah jika Bupati/ Wakil Bupati Mandailing Natal,masih berharap dengan kondisi ” Kabinet ” sekarang, gaung Perubahan tidak akan bisa diwujudkan dan masyarakan tidak akan percaya lagi kepada pemerintahan sekarang ini.

” Mandailing Natal, telah menerima Opini WDP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara,” ujar salah seorang Pejabat Eselon II kepada Pimpinan Umum/ Penanggung Jawab Malintang Pos Group, melalui WhatsApp, Rabu sore(25/5)

Kenapa harus Eselon II yang Reshuffle..? Ngak mungkin Eselon III atau IV, karena walaupun sehebat apa konsep setingkat Kabag dan Kabid secara jujur kita harus mengakui Pimpinan OPD sebagai Pimpinan di Tingkat instansi tersebut dan harus ada Tanda Tangan dari Kadis atau Kabannya dan di lingkungan Sekretariat ada Asisten dan Sekda.

Kuncinya memang ” Patuhi Regulasi ” apakah Pemerintah Mandailing Natal, sudah taat kepada ” Regulasi ” kalau sudah kenapa tidak dapat ” WTP ” Sampai sekarang ini dan apakah setiap kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan Regulasi yang ada dalam pemerintahan..? Belum tentu, karena setiap LHP BPK selalu ada saja yang menjadi temuan dari BPK setiap tahunnya, atau pemerintah tidak memahami setiap pengambilan kebijakan.

Dikutif dari halaman BPKP, bahwa Belakangan ini, ada fenomena baru di media massa, yaitu munculnya iklan ucapan selamat kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Predikat ini seolah-olah membanggakan dan harus diketahui masyarakat, begitu pesan yang disampaikan.

Bagi yang belum memahami kriteria pemberian opini, predikat itu  bisa menjadi pencitraan positif, bahwa roda pemerintahan telah dikelola secara akuntabel bahkan bisa jadi terbebas dari korupsi.

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya.

Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sebagai gambaran, di jajaran pemerintah daerah, menyusun laporan keuangan memerlukan perjuangan ekstra.

Kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan keterbatasan sumber daya manusia yang paham akuntansi pemerintahan sebagai penyebabnya.

Keruwetan semakin menjadi karena ditunggangi kepentingan politik legislatif dan eksekutif dalam penggunaan anggaran yang cenderung menabrak aturan. Atas semua itu laporan keuangan harus tetap disajikan secara akuntabel. Ini bukan hal yang mudah.

Euforia opini WTP

Dua tahun belakangan ini dan diprediksi bakal terjadi ke depan, euforia untuk memperoleh opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi isu yang santer di kalangan Bupati, Walikota, Gubernur, dan Menteri bahkan sampai Presiden.

Ini semua terkait dengan target pemerintah, bahwa pada tahun 2015 opini WTP harus mencapai 60%.

Permasalahan yang menghambat belum diperolehnya opini WTP beragam. Khusus terhadap LKPD, masih terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta secara mayoritas disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel.

Permasalahan aset tetap Pemerintah Daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah.

Kelemahan sistemik merupakan bawaan dari masa lalu yang memosisikan pengelolaan BMD  tidak lebih penting dibanding pengelolaan uang.

Penyebab lainnya karena pola pikir pelaku yang lebih hobi membeli daripada memelihara.

Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani oleh Kapala Daerah supaya bisa ikut andil dalam perburuan opini WTP.

OPD di Madina ” Pelit ” Informasi.

Dirangkum dari berbagai sumber dan hasil Investigasi dari Redaksi, bahwa sejumlah Pimpinan OPD di Pemerintah Mandailing Natal sangat ” Pelit ” informasi dan Penulis sudah sering menyampaikan kepada Bupati/ Wakil Bupati agar ” Tidak ” menempatkan ASN yang sulit memberi informasi dan sering HP/WA nya ” Dimatikan.

Memang, jika setingkat Bupati/Wakil Bupati atau antar pejabat selalu ” lancar ” Komunikasinya, tetapi giliran masyarakat yang menghubungi, maka HP/WA pejabat tersebut tidak dapat dihubungi.

Sehingga, masyarakat di 404 Desa/ Kelurahan sangat ” Tidak Mengetahui ” informasi tentang pembangunan yang telah dibuat selama kepemimpinan HM.Ja’far Sukhairi dan Atika Azmi Utammi Nasution.

Karena itu, sudah waktunya Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal ” Reshuffle ” OPD khususnya yang berkaitan urusannya dengan usaha mendapatkan Opini WTP dari BPKP ( Bersambung )

 

Admin : Iskandar Hasibuan.

Komentar

Komentar Anda

About Dina Sukandar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.